Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Masuk koperasi, sopir angkot dapat keringanan pajak

Demo sopir angkot Surabaya memblokir jalan depan Gedung Grahadi Demo sopir angkot Surabaya memblokir jalan depan Gedung Grahadi
Surabaya – KoPi | Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemarsono mengatakan aturan badan hukum untuk angkutan umum sebenarnya memberi kemudahan bagi sopir angkot. Dengan berbadan hukum kesejahteraan sopir angkutan umum diharapkan dapat meningkat.
 

Selain itu, dengan menjadi anggota badan hukum seperti koperasi sopir angkot akan mendapat keringanan pajak yang lebih besar. Selama ini pemerintah telah memberi subsidi pajak sebesar 40% kepada sopir angkot.

“Dengan bergabung dengan badan hukum seperti koperasi, PT, atau CV, sopir angkot dapat tambahan keringanan pajak sebesar 30% lagi, jadi total ada potongan pajak sebesar 70%. Sopir angkot hanya perlu bayar pajak 30% saja,” jelas Bobby. Untuk angkutan barang, dengan berbadan hukum akan menjdapat keringanan pajak sebesar 50%.

Aturan yang ada saat ini pajak tahunan untuk kendaraan angkutan umum sebesar 1% dari nilai jual kendaraan tersebut. Besarnya bervariasi, tergantung dari merk, jenis, dan tahun pembuatan kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Wahid Wahyudi masalah aturan badan hukum untuk angkutan umum merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa mengutak-atik aturan tersebut. Namun ia berjanji akan membawa masalah tersebut ke pusat agar menjadi bahan pertimbangan.

Wahid mengungkapkan, dengan adanya PP No 74 Tahun 2014, semua angkutan umum harus berbadan hukum. Jika tidak berbadan hukum akan ditangkap polisi dan tidak bisa beroperasi. Keuntungan dengan menjadi berbadan hukum, selain mendapat keringanan pajak, juga akan lebih mudah ditata. 

Ia mengakui selama ini ada ketakutan bahwa dengan berbadan hukum kendaraan akan menjadi milik koperasi. “Tapi sebenarnya ada jalan keluar, yaitu antara pemilik kendaraan dan koperasi bisa membuat perjanjian perdata bahwa hak kepemilikan kendaraan tetap berada di individu, meskipun telah di bawah koperasi,” ujar Wahid.

 

back to top