Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Lumayanlah, UKT 2017 di PTN tidak naik, masih kisaran Rp 1-6 juta

Lumayanlah, UKT 2017 di PTN tidak naik, masih kisaran Rp 1-6 juta

Sleman-KoPi| "UKT 2017 tidak ada kenaikan," ujar Mohammad Nasir Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada jumpa pers di Graha Sabha Pratama UGM, Senin (30/1).

Mohammad Nasir menilai kenaikan UKT akan menjadi beban negara sehingga diputuskan tahun ini tidak ada kenaikan. Keputusan itu juga mendengarkan masukan dari protes mahasiswa ketika beberapa waktu lalu yang mempertanyakan soal UKT di kantor Kemenristekdikti.

"Kenaikan UKT ini akan menimbulkan gejolak masyarakat yang tinggi dan beberapa waktu lalu ada salah satu senat mahasiswa yang datang kekantor mempertanyakan UKT," jelasnya.

Menurut Moh Nasir, Kemenristekdikti sendiri menerapkan tarif 1-6 juta. Sementara untuk golongan masyarakat miskin dipertahankan dikisaran Rp. 1-2 juta.

"Tarif Rp 1-6 juta, namun untuk masyarakat miskin kita pertahankan di antara Rp 1-2 juta," katanya.

Mohammad Nasir mengatakan salah satu permasalahan saat ini adalah ketidakjujuran masyarakat yang masuk ke dalam golongan tarif 1-2 juta. Selama ini Kemenristekdikti sudah berusaha meminta masyarakat untuk mengisi data diri dengan benar, namun fakta di lapangan masih ditemukan mahasiswa atau masyarakat yang masuk ke dalam golongan itu. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top