Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

LKRI menggugat MPR karena amandemen tidak mensejahterakan rakyat

anggota LKRI anggota LKRI

Sleman-KoPi| Puluhan anggota LKRI menggugat MPR RI periode tahun 1994-2004 terkesan mengagetkan, pasalnya dilihat dari rentang waktu 1994-2004 kini gugatan pihak LKRI memang kadaluarsa. Namun mereka berdalih lamanya waktu gugatan karena mereka membutuhkan waktu untuk melakukan kajian.

“(Persoalan lama) Karena rakyat menyampaikan peristiwa ini, rakyat bangsa yang menyadari hak dan kewajiban, advokat mempelajari,” tutur penasehat hukum LKRI Syarifuddin P. Simbolon.

Hasil-hasil amandemen UUD 1945 tidak lagi mencerminkan kesejahteraan untuk rakyat. Sehingga pihak LKRI berupaya membatalkan amandemen UUD 1945 dan secara kontinyu menerapkan kembali UUD 1945.

Syarifuddin menambahkan tidak hanya satu amandemen MPR RI periode 1994-2000, namun total empat amandemen UUD 1945. Berupa amandemen UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Di dalamnya akan digugat beberapa pasal yang menyangkut tentang kedaulatan rakyat, hak-hak warga negara dan penguasaan ekonomi.

“Dampak (amandemen) yang kita alami jelas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat, faktanya apa sudah diberikan kepada rakyat? Fakta menunjukan rakyat yang terlantar, periksa pasal 33, pasal 28, pasal 1 ayat 2,” jelas Syarifuddin. |Winda Efanur FS|

back to top