Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

LKRI menggugat MPR karena amandemen tidak mensejahterakan rakyat

anggota LKRI anggota LKRI

Sleman-KoPi| Puluhan anggota LKRI menggugat MPR RI periode tahun 1994-2004 terkesan mengagetkan, pasalnya dilihat dari rentang waktu 1994-2004 kini gugatan pihak LKRI memang kadaluarsa. Namun mereka berdalih lamanya waktu gugatan karena mereka membutuhkan waktu untuk melakukan kajian.

“(Persoalan lama) Karena rakyat menyampaikan peristiwa ini, rakyat bangsa yang menyadari hak dan kewajiban, advokat mempelajari,” tutur penasehat hukum LKRI Syarifuddin P. Simbolon.

Hasil-hasil amandemen UUD 1945 tidak lagi mencerminkan kesejahteraan untuk rakyat. Sehingga pihak LKRI berupaya membatalkan amandemen UUD 1945 dan secara kontinyu menerapkan kembali UUD 1945.

Syarifuddin menambahkan tidak hanya satu amandemen MPR RI periode 1994-2000, namun total empat amandemen UUD 1945. Berupa amandemen UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Di dalamnya akan digugat beberapa pasal yang menyangkut tentang kedaulatan rakyat, hak-hak warga negara dan penguasaan ekonomi.

“Dampak (amandemen) yang kita alami jelas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat, faktanya apa sudah diberikan kepada rakyat? Fakta menunjukan rakyat yang terlantar, periksa pasal 33, pasal 28, pasal 1 ayat 2,” jelas Syarifuddin. |Winda Efanur FS|

back to top