Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

LBH DIY: Tahun 2015 sengketa tanah SG dan PAG mendominasi

LBH DIY: Tahun 2015 sengketa tanah SG dan PAG mendominasi

Jogjakarta-KoPi| Ketua Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Amzal Wahyudin mengatakan selama tahun 2015 kasus sengketa tanah mendominasi di DIY. Hal ini terkait dengan pengakuan status tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

Padahal pada tahun 2014 lalu kasus intolerasi yang mendominasi. Salah satu sengketa tanah yang menghebohkan kasus kekancingan tanah SG pada investor resort di Pantai Watu Kodok. Konflik pun meledak antara investor dengan masyarakat. Konflik serupa terjadi pada kasus pasir besi Kulonprogo dan lima pedagang PKL Gondomanan, Yogyakarta.

LBH menganggap tren pemberian kekancingan seolah tak melihat kondisi sosial masyarakat setempat. "Masyarakat dibayangi kekhawatiran sewaktu-waktu diminta pergi, ketika ada pihak mengaku-ngaku mengantongi surat kekancingan dari sultan Yogyakarta dan juga kadipaten Pakualaman,"kata Amzal saat konferensi pers di Kantor LBH DIY tangal 29 Desember 2015.

Lantaran kekisruhan SG dan PAG ini pembahasan Raperdais yang tengah digodok oleh DPRD pun diduga berhenti. DPRD DIY akan meneruskan pembahasan Raperdais ketika Pemda sudah menginventaris tanah status SG dan PAG.

Sementara pihak kraton pun menghentikan penerbitan surat kekancingan kepada siapapun, penerbitan Perdais. Amzal melihat saat ini Pemda Jogjakarta belum mempunyai solusi terhadap permasalahan tersebut.

“Lalu apakah ini, sejauh mana publik bisa mengawal, dan sejauh apa transparasinya?, tambah Amzal.

Rekapitulasi Jenis Kasus

Selama tahun 2015 masuk sebanyak 245 pengaduan. Jumlah meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 sebanyak 230 kasus. Sementara tahun 2013 sebanyak 223 kasus.
LBH mengklarifikasi kasus ke dalam empat kategori. Kasus sipil-politik, sosial dan budaya, kasus ekonomi, dan kasus perdata dan pidana.

Kategori Jumlah
Sipil-politik 7 kasus
Ekonomi, sosial dan budaya 36 kasus
Perdata-pidana 77 kasus

|Cucuk Armanto|Winda Efanur FS|

back to top