Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

LBH DIY: Tahun 2015 sengketa tanah SG dan PAG mendominasi

LBH DIY: Tahun 2015 sengketa tanah SG dan PAG mendominasi

Jogjakarta-KoPi| Ketua Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Amzal Wahyudin mengatakan selama tahun 2015 kasus sengketa tanah mendominasi di DIY. Hal ini terkait dengan pengakuan status tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

Padahal pada tahun 2014 lalu kasus intolerasi yang mendominasi. Salah satu sengketa tanah yang menghebohkan kasus kekancingan tanah SG pada investor resort di Pantai Watu Kodok. Konflik pun meledak antara investor dengan masyarakat. Konflik serupa terjadi pada kasus pasir besi Kulonprogo dan lima pedagang PKL Gondomanan, Yogyakarta.

LBH menganggap tren pemberian kekancingan seolah tak melihat kondisi sosial masyarakat setempat. "Masyarakat dibayangi kekhawatiran sewaktu-waktu diminta pergi, ketika ada pihak mengaku-ngaku mengantongi surat kekancingan dari sultan Yogyakarta dan juga kadipaten Pakualaman,"kata Amzal saat konferensi pers di Kantor LBH DIY tangal 29 Desember 2015.

Lantaran kekisruhan SG dan PAG ini pembahasan Raperdais yang tengah digodok oleh DPRD pun diduga berhenti. DPRD DIY akan meneruskan pembahasan Raperdais ketika Pemda sudah menginventaris tanah status SG dan PAG.

Sementara pihak kraton pun menghentikan penerbitan surat kekancingan kepada siapapun, penerbitan Perdais. Amzal melihat saat ini Pemda Jogjakarta belum mempunyai solusi terhadap permasalahan tersebut.

“Lalu apakah ini, sejauh mana publik bisa mengawal, dan sejauh apa transparasinya?, tambah Amzal.

Rekapitulasi Jenis Kasus

Selama tahun 2015 masuk sebanyak 245 pengaduan. Jumlah meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 sebanyak 230 kasus. Sementara tahun 2013 sebanyak 223 kasus.
LBH mengklarifikasi kasus ke dalam empat kategori. Kasus sipil-politik, sosial dan budaya, kasus ekonomi, dan kasus perdata dan pidana.

Kategori Jumlah
Sipil-politik 7 kasus
Ekonomi, sosial dan budaya 36 kasus
Perdata-pidana 77 kasus

|Cucuk Armanto|Winda Efanur FS|

back to top