Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Kurangnya koordinasi dalam pemerintahan memicu hoax

Kurangnya koordinasi dalam pemerintahan memicu hoax

Jogja-KoPi| Hoax menjadi keprihatinan bersama. Masyarakat semakin sulit untuk membedakan mana berita benar dan salah. Kelemahan dalam beberapa kebijakan pemerintah akan sangat mudah direspon oleh masyarakat dengan membuat kritik, lelucon dan sebagainya di media sosial.

Tak hanya itu, perang antar konten yang tidak benar juga terjadi pada era ini. Menurut Sukamta, Anggota DPR RI Dapil DIY, hal ini dikarenakan situasi politik dan ekonomi yang tidak kunjung membaik serta pemerintahan yang kurang koordinasi.

"Penjelasan resmi pemerintah tidak memuaskan masyarakat, sehingga menjadikan hoax makin berlanjut. Ditambah pemerintahan yang kurang koordinasi serta semakin memburuknya pemerintahan", paparnya di RM. Ny. Suharti Gedongkuning, Senin (13/2).

Masyarakat tidak akan mencari informasi tandingan jika koordinasi pemerintah baik. Sementara itu, UU ITE tidak spesifik membahas tentang hoax.

"Mestinya pemerintah segera menindaklanjuti dengan membuat peraturan pemerintah (PP), bukannya menuding sana sini termasuk tuduhan makar pada beberapa pihak", ujar Sukamta.

Pemerintah saat ini berpegang pada Permen dalam menindaklanjuti hoax. Namun, Permen hanya bersifat teknis tanpa ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

"Pemerintah hanya menggunakan Permen, padahal Permen itu cucunya PP. Cucu lahir duluan sebelum kakeknya," kata Sukamta.

Sukamta juga menghimbau pemerintah agar segera membuat PP yang mengatur Hoax dan melakukan literasi media kepada masyarakat, sebagai upaya membekali masyarakat dalam menggunakan internet dan gadget secara sehat.

"Pemerintah seharusnya segera membuat PP yang mengatur tentang beberapa Hal seperti ketentuan konten yang diperbolehkan di dunia Maya dan yang tidak, siapa otoritas yang memiliki kewenangan dalam penindakan dan bagaimana prosedur penindakan, diikuti literasi media," jelasnya.

back to top