Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Kurangnya koordinasi dalam pemerintahan memicu hoax

Kurangnya koordinasi dalam pemerintahan memicu hoax

Jogja-KoPi| Hoax menjadi keprihatinan bersama. Masyarakat semakin sulit untuk membedakan mana berita benar dan salah. Kelemahan dalam beberapa kebijakan pemerintah akan sangat mudah direspon oleh masyarakat dengan membuat kritik, lelucon dan sebagainya di media sosial.

Tak hanya itu, perang antar konten yang tidak benar juga terjadi pada era ini. Menurut Sukamta, Anggota DPR RI Dapil DIY, hal ini dikarenakan situasi politik dan ekonomi yang tidak kunjung membaik serta pemerintahan yang kurang koordinasi.

"Penjelasan resmi pemerintah tidak memuaskan masyarakat, sehingga menjadikan hoax makin berlanjut. Ditambah pemerintahan yang kurang koordinasi serta semakin memburuknya pemerintahan", paparnya di RM. Ny. Suharti Gedongkuning, Senin (13/2).

Masyarakat tidak akan mencari informasi tandingan jika koordinasi pemerintah baik. Sementara itu, UU ITE tidak spesifik membahas tentang hoax.

"Mestinya pemerintah segera menindaklanjuti dengan membuat peraturan pemerintah (PP), bukannya menuding sana sini termasuk tuduhan makar pada beberapa pihak", ujar Sukamta.

Pemerintah saat ini berpegang pada Permen dalam menindaklanjuti hoax. Namun, Permen hanya bersifat teknis tanpa ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

"Pemerintah hanya menggunakan Permen, padahal Permen itu cucunya PP. Cucu lahir duluan sebelum kakeknya," kata Sukamta.

Sukamta juga menghimbau pemerintah agar segera membuat PP yang mengatur Hoax dan melakukan literasi media kepada masyarakat, sebagai upaya membekali masyarakat dalam menggunakan internet dan gadget secara sehat.

"Pemerintah seharusnya segera membuat PP yang mengatur tentang beberapa Hal seperti ketentuan konten yang diperbolehkan di dunia Maya dan yang tidak, siapa otoritas yang memiliki kewenangan dalam penindakan dan bagaimana prosedur penindakan, diikuti literasi media," jelasnya.

back to top