Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Kurangnya koordinasi dalam pemerintahan memicu hoax

Kurangnya koordinasi dalam pemerintahan memicu hoax

Jogja-KoPi| Hoax menjadi keprihatinan bersama. Masyarakat semakin sulit untuk membedakan mana berita benar dan salah. Kelemahan dalam beberapa kebijakan pemerintah akan sangat mudah direspon oleh masyarakat dengan membuat kritik, lelucon dan sebagainya di media sosial.

Tak hanya itu, perang antar konten yang tidak benar juga terjadi pada era ini. Menurut Sukamta, Anggota DPR RI Dapil DIY, hal ini dikarenakan situasi politik dan ekonomi yang tidak kunjung membaik serta pemerintahan yang kurang koordinasi.

"Penjelasan resmi pemerintah tidak memuaskan masyarakat, sehingga menjadikan hoax makin berlanjut. Ditambah pemerintahan yang kurang koordinasi serta semakin memburuknya pemerintahan", paparnya di RM. Ny. Suharti Gedongkuning, Senin (13/2).

Masyarakat tidak akan mencari informasi tandingan jika koordinasi pemerintah baik. Sementara itu, UU ITE tidak spesifik membahas tentang hoax.

"Mestinya pemerintah segera menindaklanjuti dengan membuat peraturan pemerintah (PP), bukannya menuding sana sini termasuk tuduhan makar pada beberapa pihak", ujar Sukamta.

Pemerintah saat ini berpegang pada Permen dalam menindaklanjuti hoax. Namun, Permen hanya bersifat teknis tanpa ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

"Pemerintah hanya menggunakan Permen, padahal Permen itu cucunya PP. Cucu lahir duluan sebelum kakeknya," kata Sukamta.

Sukamta juga menghimbau pemerintah agar segera membuat PP yang mengatur Hoax dan melakukan literasi media kepada masyarakat, sebagai upaya membekali masyarakat dalam menggunakan internet dan gadget secara sehat.

"Pemerintah seharusnya segera membuat PP yang mengatur tentang beberapa Hal seperti ketentuan konten yang diperbolehkan di dunia Maya dan yang tidak, siapa otoritas yang memiliki kewenangan dalam penindakan dan bagaimana prosedur penindakan, diikuti literasi media," jelasnya.

back to top