Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Kurangnya koordinasi dalam pemerintahan memicu hoax

Kurangnya koordinasi dalam pemerintahan memicu hoax

Jogja-KoPi| Hoax menjadi keprihatinan bersama. Masyarakat semakin sulit untuk membedakan mana berita benar dan salah. Kelemahan dalam beberapa kebijakan pemerintah akan sangat mudah direspon oleh masyarakat dengan membuat kritik, lelucon dan sebagainya di media sosial.

Tak hanya itu, perang antar konten yang tidak benar juga terjadi pada era ini. Menurut Sukamta, Anggota DPR RI Dapil DIY, hal ini dikarenakan situasi politik dan ekonomi yang tidak kunjung membaik serta pemerintahan yang kurang koordinasi.

"Penjelasan resmi pemerintah tidak memuaskan masyarakat, sehingga menjadikan hoax makin berlanjut. Ditambah pemerintahan yang kurang koordinasi serta semakin memburuknya pemerintahan", paparnya di RM. Ny. Suharti Gedongkuning, Senin (13/2).

Masyarakat tidak akan mencari informasi tandingan jika koordinasi pemerintah baik. Sementara itu, UU ITE tidak spesifik membahas tentang hoax.

"Mestinya pemerintah segera menindaklanjuti dengan membuat peraturan pemerintah (PP), bukannya menuding sana sini termasuk tuduhan makar pada beberapa pihak", ujar Sukamta.

Pemerintah saat ini berpegang pada Permen dalam menindaklanjuti hoax. Namun, Permen hanya bersifat teknis tanpa ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

"Pemerintah hanya menggunakan Permen, padahal Permen itu cucunya PP. Cucu lahir duluan sebelum kakeknya," kata Sukamta.

Sukamta juga menghimbau pemerintah agar segera membuat PP yang mengatur Hoax dan melakukan literasi media kepada masyarakat, sebagai upaya membekali masyarakat dalam menggunakan internet dan gadget secara sehat.

"Pemerintah seharusnya segera membuat PP yang mengatur tentang beberapa Hal seperti ketentuan konten yang diperbolehkan di dunia Maya dan yang tidak, siapa otoritas yang memiliki kewenangan dalam penindakan dan bagaimana prosedur penindakan, diikuti literasi media," jelasnya.

back to top