Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Kuasa hukum penggugat: Gugatan 1 miliar agar orang besar maupun kecil taat hukum

kuasa huku penggugat, Onchan Poerba kuasa huku penggugat, Onchan Poerba

Jogjakarta-KoPi| Dalam pembacaan gugatan sidang perdata kasus lima PKL Godomanan dengan Eka Aryawan. Pihak penggugat yang diwakili oleh Onchan Poerba menegaskan alasan gugatan satu miliar terhadap kelima PKL tersebut bentuk dari pembelajaran hukum.

“Alasannya (gugatan) agar orang besar maupun orang kecil mentaati hukum sebagai aturan,” jelas Onchan seusai sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta pukul 11.30 WIB.

Onchan menjelaskan untuk mediasi belum ada kepastian. “Tergantung, kalau mereka pergi, gugatan berhenti.”

Sebelumnya pihak penggugat pun telah mengadakan mediasi dengan pihak tergugat namun menemui jalan buntu. Hingga pihak penggugat meneruskan gugatan ke pengadilan.

Dalam gugatannya pihak penggugat tegas menuntut kelima PKL untuk pindah dari tempat jualannya. Pasalnya penguasaan tanah 28 m² tersebut melawan hukum. Hal tersebut dianggap telah merugikan pihak penggugat dengan kerugian meteril Rp 30 juta.  

Mengingat Eka Aryawan telah mengantongi surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sultan HB X No. 203/HT/KPK/2011. Ditambah dengan kerugian immateril sebesar Rp 1 miliar berupa beban pikiran, mental dan phisikis yang dialami penggugat.

Secara terpisah kuasa hukum tergugat Agung Pribadi menjelaskan tanah seluas 28 m² yang diperseketakan bukan menjadi objek dari gugatan.
“Jadi PKL itu berada di luar, nanti akan kita buktikan di pembuktian,” jelas Agung.

Mengenai tanah pihak penggugat untuk akses jalan, Agung menilai itu rekaan pihak penggugat untuk menggusur PKL. “Itu kita belum tahu sebenarnya bagunannya belum jadi. Kalau akses jalan ini bisa di sisi utara juga ada, ini niat dasarnya untuk menggusur,” imbuh Agung.

Selain itu pihak penggugat menggugat adanya uang paksa (Dwangsom) kepada tergugat sebesar Rp 1 juta per hari. “Uang Dwangsom, satu bagian hukum menyangkut hukum pembayaran hutang sehingga Dwangsom itu supaya para tergugat ini taat kepada pengadilan bila ada hukum tetap,” jelas Onchan. |Winda Efanur FS|

back to top