Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

KRT.H. Jatiningrat: "Ganti nama otomatis sudahi jabatan Gubernur DIY"

KRT.H. Jatiningrat: "Ganti nama otomatis sudahi jabatan Gubernur DIY"

Jogjakarta-KoPi| Keluarnya sabda raja pada 30 April 2015 dan 5 Mei 2015 lalu masih menyisakan perdebatan yang hangat di lingkup internal kraton. Penggantian gelar sultan tidak hanya sekadar mengubah nama sultan namun merusak tatanan paugeran yang sudah berjalan  turun-temurun.

Dalam membahas eksistensi paugeran ini, GBPH Prabukusumo mengundang kerabat kraton dan tokoh masyarakat duduk bermusyawarah bersama di kediamannya pukul 16.30 tadi.

Dalam kesempatan tersebut KRT.H. Jatiningrat atau yang kerap disapa Romo Tirun mengatakan dengan bergantinya gelar sultan bisa diartikan Sultan HB X sudah tidak menjabat Gubernur DIY, otomatis jabatan Gubernur beralih ke Pakualaman selaku Wakil Gubernur.

“Nama Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, yang kemudian disebut Sri Sultan Hamengkubuwono X, jadi sudah jelas bahwa gubernur adalah sultan dan wakil gubernur adalah Pakualaman yang bertahta, menjadikan sultan sebagai Gubernur DIY sekaligus wakilnya Pakualaman yang bertahta. Dengan bergantinya nama sesuai dengan aturan (UUK) sebagai Gubernur Paku Alam. Kalau Paku Alam berhalangan, ini jelas ada akting sekda”, papar Romo Tirun.

Kini untuk mempermudah proses ganti nama, Sultan HB X telah mendatangi pengadilan. Namun menurut Romo Tirun upaya penggantian nama secara hukum telah menodai janji Sultan HB X kepada ayahandanya.

“Kalau hakim mengerti, ini (gelar sultan) adalah paugeran negara dimana beliau pernah berjanji pada ayahandanya untuk tidak melanggar paugeran negara; untuk lebih berani mengatakan yang benar dan salah. Tidak ada ambisi lain, selain untuk mensejahterakan rakyat”, pungkas Romo Tirun. |Winda Efanur FS|

back to top