Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

KRT.H. Jatiningrat: "Ganti nama otomatis sudahi jabatan Gubernur DIY"

KRT.H. Jatiningrat: "Ganti nama otomatis sudahi jabatan Gubernur DIY"

Jogjakarta-KoPi| Keluarnya sabda raja pada 30 April 2015 dan 5 Mei 2015 lalu masih menyisakan perdebatan yang hangat di lingkup internal kraton. Penggantian gelar sultan tidak hanya sekadar mengubah nama sultan namun merusak tatanan paugeran yang sudah berjalan  turun-temurun.

Dalam membahas eksistensi paugeran ini, GBPH Prabukusumo mengundang kerabat kraton dan tokoh masyarakat duduk bermusyawarah bersama di kediamannya pukul 16.30 tadi.

Dalam kesempatan tersebut KRT.H. Jatiningrat atau yang kerap disapa Romo Tirun mengatakan dengan bergantinya gelar sultan bisa diartikan Sultan HB X sudah tidak menjabat Gubernur DIY, otomatis jabatan Gubernur beralih ke Pakualaman selaku Wakil Gubernur.

“Nama Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, yang kemudian disebut Sri Sultan Hamengkubuwono X, jadi sudah jelas bahwa gubernur adalah sultan dan wakil gubernur adalah Pakualaman yang bertahta, menjadikan sultan sebagai Gubernur DIY sekaligus wakilnya Pakualaman yang bertahta. Dengan bergantinya nama sesuai dengan aturan (UUK) sebagai Gubernur Paku Alam. Kalau Paku Alam berhalangan, ini jelas ada akting sekda”, papar Romo Tirun.

Kini untuk mempermudah proses ganti nama, Sultan HB X telah mendatangi pengadilan. Namun menurut Romo Tirun upaya penggantian nama secara hukum telah menodai janji Sultan HB X kepada ayahandanya.

“Kalau hakim mengerti, ini (gelar sultan) adalah paugeran negara dimana beliau pernah berjanji pada ayahandanya untuk tidak melanggar paugeran negara; untuk lebih berani mengatakan yang benar dan salah. Tidak ada ambisi lain, selain untuk mensejahterakan rakyat”, pungkas Romo Tirun. |Winda Efanur FS|

back to top