Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

KPUD dan Bawaslu DIY menetapkan maksimal dana kampanye

KPUD dan Bawaslu DIY menetapkan maksimal dana kampanye

Jogjakarta-KoPi| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menyelenggarakan rapat koordinasi stakeholder pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati 2015 di Sleman. Rapat koordinasi membahas antisipasi pelanggaran dan antisipasi pelanggaran.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menjelaskan peraturan dan mekanisme pelaksanaan Pemilukada sudah terangkum dalam regulasi. Sehingga bila merujuk pada mekanisme yang benar potensi pelanggaran akan hampir tidak terjadi.

Sementara menurut ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib pelanggaran terjadi karena masyarakat merasa tidak diawasi. Kurang kuatnya integritas lembaga dalam oengawasan pemilu.

Najib menambahkan potensi pelanggaran bisa tetjadi pada setiap tahapan pemilukada.

"Potensi masalah pada pelanggaran pemilu tentang data pemilih invalid atau fiktif, hal ini terjadi katena PPDP dibentuk tidak sesuai dengan domisili ' , tutur Najib saat rapat koordinasi di Rmah Makan Hegar pukul 09.30 Wib.

Hal lain yang menjadi prioritas pengawasan mengenai money politik. Pembiayaan kampanye ditanggung oleh negara dan APBD.

"Berdasarkan peraturan yang baru dana kampanye untuk pasangan calon wilayah Sleman maksimal Rp 10,6 miliar sleman, Bantul sekitar Rp 8 miliar dan Gunungkidul Rp 7 miliar, " tutur Hamdan Kurniawan.

Menindak pelanggaran penggunaan dana kampanye, Hamdan mengancam akan mencopot pasangan calon bila tidak memberikan laporan keuangan dana kampanye.

"Sanksi adminstratif akan dilakukan ini berupa pembatalan peserta. Ini untuk mendisiplinkan semya pihak. Dana kampanye dilaporkan dan diaudit, kalau sehari setelah selesai kampanye tidak dilaporkan bisa terkena pembatalan paslon," pungkas Hamdan.| Winda Efanur FS|

back to top