Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

KPUD dan Bawaslu DIY menetapkan maksimal dana kampanye

KPUD dan Bawaslu DIY menetapkan maksimal dana kampanye

Jogjakarta-KoPi| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menyelenggarakan rapat koordinasi stakeholder pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati 2015 di Sleman. Rapat koordinasi membahas antisipasi pelanggaran dan antisipasi pelanggaran.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menjelaskan peraturan dan mekanisme pelaksanaan Pemilukada sudah terangkum dalam regulasi. Sehingga bila merujuk pada mekanisme yang benar potensi pelanggaran akan hampir tidak terjadi.

Sementara menurut ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib pelanggaran terjadi karena masyarakat merasa tidak diawasi. Kurang kuatnya integritas lembaga dalam oengawasan pemilu.

Najib menambahkan potensi pelanggaran bisa tetjadi pada setiap tahapan pemilukada.

"Potensi masalah pada pelanggaran pemilu tentang data pemilih invalid atau fiktif, hal ini terjadi katena PPDP dibentuk tidak sesuai dengan domisili ' , tutur Najib saat rapat koordinasi di Rmah Makan Hegar pukul 09.30 Wib.

Hal lain yang menjadi prioritas pengawasan mengenai money politik. Pembiayaan kampanye ditanggung oleh negara dan APBD.

"Berdasarkan peraturan yang baru dana kampanye untuk pasangan calon wilayah Sleman maksimal Rp 10,6 miliar sleman, Bantul sekitar Rp 8 miliar dan Gunungkidul Rp 7 miliar, " tutur Hamdan Kurniawan.

Menindak pelanggaran penggunaan dana kampanye, Hamdan mengancam akan mencopot pasangan calon bila tidak memberikan laporan keuangan dana kampanye.

"Sanksi adminstratif akan dilakukan ini berupa pembatalan peserta. Ini untuk mendisiplinkan semya pihak. Dana kampanye dilaporkan dan diaudit, kalau sehari setelah selesai kampanye tidak dilaporkan bisa terkena pembatalan paslon," pungkas Hamdan.| Winda Efanur FS|

back to top