Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

KPU Kota Yogyakarta menolak tuntutan FPD

KPU Kota Yogyakarta menolak tuntutan FPD

Jogja-KoPi| KPU Kota Yogyakarta menolak semua tuntutan yang diajukan oleh Forum pengawal demokrasi {FPD). Satu dari dua tuntutan yang diajukan FPD pada saat aksi Protes di depan KPU kota Yogyakarta ditolak dengan menimbang undang-undang dan peratuan.

Wawan Budianto, Ketua Komisioner KPU, menjelaskan KPU berpegang teguh pada Peraturan KPU pasal 33 no 11 tahun 2015. Pemindahan kotak suara ke kepolisian dinilai tidak sejalan dengan peraturan KPU. Sehingga kotak suara tetap berada di kantor KPU Yogyakarta dan sebagian disimpan di gudang KPU.

"Seluruh kotak suara yang berkewajiban untuk menyimpan dan mengamankan adalah KPU. Kita komitmen untuk menjaga kotak tersebut dan akan kita laksanakan sebaik-baiknya,"ujarnya saat diwawancarai di Gedung KPU Kota Yogyakarta pascaaksi protes FPD, Senin (20/1).

Pada tuntutan kedua, mengenai pembukaan kotak suara yang rusak, Wawan menengaskan diperlukan proses persidangan untuk melakukan pengecekan ulang. Proses persidangan nantinya diadakan saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan kota pada tanggal 22 Februari.

"Nantinya saat proses persidangan jika  ada perbedaan atau selisih angka maka akan ada pengecekan ulang pada surat suara yang rusak," katanya.  

"Kita lihat dari form C1,Plano. Jika di dalam C1 ada perbedaan atau selisih, saya rasa perlu ada pengecekan dengan membuka kotak suara dengan meminta pendapat serta  rekomendasi dari pengawas pemilihan," paparnya.

Wawan juga mengatakan KPU sendiri tidak menutup ruang pendapat seperti menghitung ulang dan melakukan pemungutan suara. Namun,KPU memerlukan alasan yang mendasar untuk melaksanakan pendapat dari publik itu.

"Apa yang mendasarkan KPU itu harus tegas dan jelas,serta ada dasar yang jelas," tegas Wawan.

Sementara itu Bambang Prass, Ketua DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta ketika dihubungi melalui whassup mengatakan akan terus melakukan upayauntuk membuktikan.

"Ya kita perlu gempur terus...kita banyak menemukan kejanggalan dan kesalahan di hampir 20 % TPS yg bisa dapat/patut diduga dpt mengarah pada TSM terstruktur...sistematis dan masif. Kita siap membuktikan itu di forum apapun termasuk di Panwas, KPUD & MK RI. Sudah kita konsolidasikan fakta dan bukti tersebut di fihak PDI Perjuangan. Demikian mohon maklum n trmkah."

|Syidiq Syaiful Ardli|

back to top