Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

KPPU mencurigai adanya instansi yang terlibat dalam kartel

KPPU mencurigai adanya instansi yang terlibat dalam kartel

Jogja-KoPi| Sukarni, Komisioner KPPU menyatakan praktik kartel tidak saja bermain di wilayah pangan, tetapi juga telah menjalar di perdagangan alat kesehatan dan melibatkan instansi. Demikian Sukarni menyampaikan dalam Workshop Persaingan Usaha KPPU di Ballroom Hotel Melia Purosani, Yogyakarta (03/11).

Hal itu mengingatkan pentingnya peran undang-undang untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia perdagangan. Sukarni menegaskan bahwa KPPU diberikan kewenangan untuk menilai beberapa peraturan untuk melakukan review ulang sebelum peraturan di launching ke lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Langkah konkret yang dianbil KPPU akan mempermudah Menteri Perekonomian dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di setiap daerah.
"Karena dapat diketahui bahwa semua peraturan pasti mengikuti Undang-Undang yang berlaku,”tambah Sukarni.

KPU akan memberikan sanksi kepada lembaga yang bermain dengan asosiasi tertentu yang menyebabkan rusaknya harga di pasaran, tegas Sukarni.

Sukarni menjelaskan bahwa KPPU berpedoman pada Peraturan KPPU No 13 Tahun 2010 dan Undang-Undang yang berlaku untuk mengatasi masalah kartel tersebut. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Menurutnya, peraturan undang-undang di atas dapat digunakan sebagai rambu-rambu untuk memberikan peringatan ketika terdapat lembaga atau instansi yang melakukan kesekongkolan persaingan yang tidak sehat hingga mengakibatkan pengkartelan di bidang beras/pangan, barang dan jasa.

Terkait asosiasi, Sukarni menyampaikan bahwa ternyata terdapat beberapa negara yang mendukung adanya asosiasi hingga menjadikan aktor untuk menciptakan terjadinya persekongkolan antar negara untuk menguasai pasar, hingga timbul kartel-kartel kecil di setiap negara yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga besar di negara tertentu. |Cucuk Armanto

back to top