Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

KPPU mencurigai adanya instansi yang terlibat dalam kartel

KPPU mencurigai adanya instansi yang terlibat dalam kartel

Jogja-KoPi| Sukarni, Komisioner KPPU menyatakan praktik kartel tidak saja bermain di wilayah pangan, tetapi juga telah menjalar di perdagangan alat kesehatan dan melibatkan instansi. Demikian Sukarni menyampaikan dalam Workshop Persaingan Usaha KPPU di Ballroom Hotel Melia Purosani, Yogyakarta (03/11).

Hal itu mengingatkan pentingnya peran undang-undang untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia perdagangan. Sukarni menegaskan bahwa KPPU diberikan kewenangan untuk menilai beberapa peraturan untuk melakukan review ulang sebelum peraturan di launching ke lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Langkah konkret yang dianbil KPPU akan mempermudah Menteri Perekonomian dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di setiap daerah.
"Karena dapat diketahui bahwa semua peraturan pasti mengikuti Undang-Undang yang berlaku,”tambah Sukarni.

KPU akan memberikan sanksi kepada lembaga yang bermain dengan asosiasi tertentu yang menyebabkan rusaknya harga di pasaran, tegas Sukarni.

Sukarni menjelaskan bahwa KPPU berpedoman pada Peraturan KPPU No 13 Tahun 2010 dan Undang-Undang yang berlaku untuk mengatasi masalah kartel tersebut. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Menurutnya, peraturan undang-undang di atas dapat digunakan sebagai rambu-rambu untuk memberikan peringatan ketika terdapat lembaga atau instansi yang melakukan kesekongkolan persaingan yang tidak sehat hingga mengakibatkan pengkartelan di bidang beras/pangan, barang dan jasa.

Terkait asosiasi, Sukarni menyampaikan bahwa ternyata terdapat beberapa negara yang mendukung adanya asosiasi hingga menjadikan aktor untuk menciptakan terjadinya persekongkolan antar negara untuk menguasai pasar, hingga timbul kartel-kartel kecil di setiap negara yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga besar di negara tertentu. |Cucuk Armanto

back to top