Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

KPPU mencurigai adanya instansi yang terlibat dalam kartel

KPPU mencurigai adanya instansi yang terlibat dalam kartel

Jogja-KoPi| Sukarni, Komisioner KPPU menyatakan praktik kartel tidak saja bermain di wilayah pangan, tetapi juga telah menjalar di perdagangan alat kesehatan dan melibatkan instansi. Demikian Sukarni menyampaikan dalam Workshop Persaingan Usaha KPPU di Ballroom Hotel Melia Purosani, Yogyakarta (03/11).

Hal itu mengingatkan pentingnya peran undang-undang untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia perdagangan. Sukarni menegaskan bahwa KPPU diberikan kewenangan untuk menilai beberapa peraturan untuk melakukan review ulang sebelum peraturan di launching ke lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Langkah konkret yang dianbil KPPU akan mempermudah Menteri Perekonomian dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di setiap daerah.
"Karena dapat diketahui bahwa semua peraturan pasti mengikuti Undang-Undang yang berlaku,”tambah Sukarni.

KPU akan memberikan sanksi kepada lembaga yang bermain dengan asosiasi tertentu yang menyebabkan rusaknya harga di pasaran, tegas Sukarni.

Sukarni menjelaskan bahwa KPPU berpedoman pada Peraturan KPPU No 13 Tahun 2010 dan Undang-Undang yang berlaku untuk mengatasi masalah kartel tersebut. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Menurutnya, peraturan undang-undang di atas dapat digunakan sebagai rambu-rambu untuk memberikan peringatan ketika terdapat lembaga atau instansi yang melakukan kesekongkolan persaingan yang tidak sehat hingga mengakibatkan pengkartelan di bidang beras/pangan, barang dan jasa.

Terkait asosiasi, Sukarni menyampaikan bahwa ternyata terdapat beberapa negara yang mendukung adanya asosiasi hingga menjadikan aktor untuk menciptakan terjadinya persekongkolan antar negara untuk menguasai pasar, hingga timbul kartel-kartel kecil di setiap negara yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga besar di negara tertentu. |Cucuk Armanto

back to top