Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

KPK : Idul Fitri, pegawai negeri jangan terima gratifkasi

KPK : Idul Fitri, pegawai negeri jangan terima gratifkasi
Jakarta - KoPi | Menghadapi momen Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menghimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi. Hal tersebut yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

Dalam siaran pers, KPK mengatakan jika dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka pihak tersebut wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut.

Sanksi tegas bagi para pegawai negeri maupun penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

KPK berharap, dengan menghindari adanya permintaan maupun penerimaan gratifikasi tersebut para pegawai negeri dan penyelenggara negara bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

“Bila bingkisannya adalah makanan dan dalam jumlah wajar. Para pegawai negeri bisa menyalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang lebih membutuhkan. Tentunya harus ada laporan jelas kepada KPK” ujar Piharsa Nugraha selaku Humas KPK.

Pegawai negeri dan penyelengara negara dihimbau untuk tidak meminta dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain. Sebab, menurut KPK tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa menjurus pada tindak pidana korupsi atau dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Selain menerima gratifikasi, KPK juga menghimbau para pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Seperti halnya menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik.

“Sanksinya tegas, bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar” |Labibah

back to top