Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

KPK harus ungkap 14 nama yang sudah kembalikan 30 miliar

KPK harus ungkap 14 nama yang sudah kembalikan 30 miliar

Jogja-KoPi│ Sikap KPK yang tidak mengungkap 14 nama yang mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dalam skandal E-KTP dapat menjadi senjata DPR untuk melemahkan KPK.

"KPK harusnya ungkap 14 nama yang telah mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dalam skandal E-KTP agar tidak dapat dijadikan senjata bagi DPR untuk melemahkan KPK", jelas Zaenur Rohman peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Selasa (21/3) saat press conference di kantor Pusat Kajian Anti Korupsi UGM.

Sikap KPK yang tidak mengungkap 14 nama yang telah mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dapat dijadikan alasan bagi DPR untuk mengajukan dewan pengawas pada KPK. Ini dikarenakan KPK tidak konsisten dalam kasus korupsi. Kasus penerimaan barang merupakan bentuk gratifikasi, di sisi lain juga terdapat tindakan tutup menutupi.

Zaenur Rohman, mengatakan bahwa seharusnya nama-nama tersebut diungkap. Sebab jika nanti ini dijadikan sebagai alasan untuk mendesain dewan pengawas dalam KPK maka revisi UU KPK akan masuk. "Harusnya KPK tidak menutup dengan alasan apapun," tambahnya.

KPK sendiri telah beberapa kali mendapatkan serangan seperti dalam kasus Abraham Samat, sehingga KPK harus sedapat mungkin menutup alasan untuk serangan-serangan berikutnya. Di sisi lain, 14 nama ini juga dapat digunakan untuk proses penyidikan E-KTP selanjutnya. "KPK sudah dijaga rakyat, tinggal penyelesaian dari 14 nama yang terlibat tersebut. Kita butuh strategi, taktiknya," jelas Zaenur Rohman.

back to top