Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

KPK harus ungkap 14 nama yang sudah kembalikan 30 miliar

KPK harus ungkap 14 nama yang sudah kembalikan 30 miliar

Jogja-KoPi│ Sikap KPK yang tidak mengungkap 14 nama yang mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dalam skandal E-KTP dapat menjadi senjata DPR untuk melemahkan KPK.

"KPK harusnya ungkap 14 nama yang telah mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dalam skandal E-KTP agar tidak dapat dijadikan senjata bagi DPR untuk melemahkan KPK", jelas Zaenur Rohman peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Selasa (21/3) saat press conference di kantor Pusat Kajian Anti Korupsi UGM.

Sikap KPK yang tidak mengungkap 14 nama yang telah mengembalikan barang pemberian senilai Rp 30 Miliar dapat dijadikan alasan bagi DPR untuk mengajukan dewan pengawas pada KPK. Ini dikarenakan KPK tidak konsisten dalam kasus korupsi. Kasus penerimaan barang merupakan bentuk gratifikasi, di sisi lain juga terdapat tindakan tutup menutupi.

Zaenur Rohman, mengatakan bahwa seharusnya nama-nama tersebut diungkap. Sebab jika nanti ini dijadikan sebagai alasan untuk mendesain dewan pengawas dalam KPK maka revisi UU KPK akan masuk. "Harusnya KPK tidak menutup dengan alasan apapun," tambahnya.

KPK sendiri telah beberapa kali mendapatkan serangan seperti dalam kasus Abraham Samat, sehingga KPK harus sedapat mungkin menutup alasan untuk serangan-serangan berikutnya. Di sisi lain, 14 nama ini juga dapat digunakan untuk proses penyidikan E-KTP selanjutnya. "KPK sudah dijaga rakyat, tinggal penyelesaian dari 14 nama yang terlibat tersebut. Kita butuh strategi, taktiknya," jelas Zaenur Rohman.

back to top