Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Korupsi swasta dan politisi tidak tersentuh UU Tipikor

Korupsi swasta dan politisi tidak tersentuh UU Tipikor

Jogja-KoPi| “Korupsi pihak swasta dan politisi sering terlupakan, kita hanya menyoroti pada korupsi yang dilakukan oleh PNS dan pejabat Negara,” jelas Rimawan Pradiptya, seorang peneliti di Laboratorium Ekonomi, UGM (5/4).

Korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan politisi di Indonesia tidak tersentuh oleh UU Tindak Pidana Korupsi. Padahal korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan politisi jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan korupsi yang dilakukan PNS dan Pejabat Negara.

Menurut Rimawan Pradiptya dalam Bincang-bincang database hasil penelitian laboratorium Ilmu Ekonomi mengenai database korupsi terbaru 2001-2015, terdapat 1420 pelaku korupsi dari pihak swasta dan 1115 dari pihak PNS.

“UU baru mengenai tindak pidana korupsi perlu dibuat untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan politisi, UU tindak pidana korupsi kita sudah terlalu tua, butuh pembaharuan yang sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCEC) 2003, ” jelas Rimawan Pradiptya.


Korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta tidak pernah terjerat UU, kecuali ketika terjerat dalam masalah penyuapan yang melibatkan pihak PNS dan Pejabat Negeri. “Swasta hanya terjerat UU ketika ketahuan melakukan penyuapan terhadap PNS dan Pejabat Negeri, namun korupsi yang dilakukan antar pihak swasta tidak bisa dijerat padahal sama-sama merugikan Negara,” tutur Rimawan Pradiptya.


Saatnya ahli hukum, ahli ekononomi, dan ahli-ahli lain bekerja sama dalam menangani masalah ini. UU Tindak Pidana Korupsi untuk pihak swasta dan politisi perlu diberlakukan, mengingat pihak-pihak swasta dan politisilah yang sering melakukan penyuapan kepada PNS dan Pejabat Negara.

Selain itu, Rimawan Pradiptya juga menyarankan penggunaan UU Tipikor seperti UU No 11 tahun 1980 dalam mengatasi korupsi, dimana penegak hukum berhak mengejar dan menangkap pelaku korupsi di mana pun tempatnya. Penggunaan ISO 37001 sebagai sertifikasi anti korupsi juga disarankan dalam mengatasi masalah korupsi.|

back to top