Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Korupsi swasta dan politisi tidak tersentuh UU Tipikor

Korupsi swasta dan politisi tidak tersentuh UU Tipikor

Jogja-KoPi| “Korupsi pihak swasta dan politisi sering terlupakan, kita hanya menyoroti pada korupsi yang dilakukan oleh PNS dan pejabat Negara,” jelas Rimawan Pradiptya, seorang peneliti di Laboratorium Ekonomi, UGM (5/4).

Korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan politisi di Indonesia tidak tersentuh oleh UU Tindak Pidana Korupsi. Padahal korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan politisi jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan korupsi yang dilakukan PNS dan Pejabat Negara.

Menurut Rimawan Pradiptya dalam Bincang-bincang database hasil penelitian laboratorium Ilmu Ekonomi mengenai database korupsi terbaru 2001-2015, terdapat 1420 pelaku korupsi dari pihak swasta dan 1115 dari pihak PNS.

“UU baru mengenai tindak pidana korupsi perlu dibuat untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan politisi, UU tindak pidana korupsi kita sudah terlalu tua, butuh pembaharuan yang sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCEC) 2003, ” jelas Rimawan Pradiptya.


Korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta tidak pernah terjerat UU, kecuali ketika terjerat dalam masalah penyuapan yang melibatkan pihak PNS dan Pejabat Negeri. “Swasta hanya terjerat UU ketika ketahuan melakukan penyuapan terhadap PNS dan Pejabat Negeri, namun korupsi yang dilakukan antar pihak swasta tidak bisa dijerat padahal sama-sama merugikan Negara,” tutur Rimawan Pradiptya.


Saatnya ahli hukum, ahli ekononomi, dan ahli-ahli lain bekerja sama dalam menangani masalah ini. UU Tindak Pidana Korupsi untuk pihak swasta dan politisi perlu diberlakukan, mengingat pihak-pihak swasta dan politisilah yang sering melakukan penyuapan kepada PNS dan Pejabat Negara.

Selain itu, Rimawan Pradiptya juga menyarankan penggunaan UU Tipikor seperti UU No 11 tahun 1980 dalam mengatasi korupsi, dimana penegak hukum berhak mengejar dan menangkap pelaku korupsi di mana pun tempatnya. Penggunaan ISO 37001 sebagai sertifikasi anti korupsi juga disarankan dalam mengatasi masalah korupsi.|

back to top