Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Korupsi swasta dan politisi tidak tersentuh UU Tipikor

Korupsi swasta dan politisi tidak tersentuh UU Tipikor

Jogja-KoPi| “Korupsi pihak swasta dan politisi sering terlupakan, kita hanya menyoroti pada korupsi yang dilakukan oleh PNS dan pejabat Negara,” jelas Rimawan Pradiptya, seorang peneliti di Laboratorium Ekonomi, UGM (5/4).

Korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan politisi di Indonesia tidak tersentuh oleh UU Tindak Pidana Korupsi. Padahal korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan politisi jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan korupsi yang dilakukan PNS dan Pejabat Negara.

Menurut Rimawan Pradiptya dalam Bincang-bincang database hasil penelitian laboratorium Ilmu Ekonomi mengenai database korupsi terbaru 2001-2015, terdapat 1420 pelaku korupsi dari pihak swasta dan 1115 dari pihak PNS.

“UU baru mengenai tindak pidana korupsi perlu dibuat untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan politisi, UU tindak pidana korupsi kita sudah terlalu tua, butuh pembaharuan yang sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCEC) 2003, ” jelas Rimawan Pradiptya.


Korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta tidak pernah terjerat UU, kecuali ketika terjerat dalam masalah penyuapan yang melibatkan pihak PNS dan Pejabat Negeri. “Swasta hanya terjerat UU ketika ketahuan melakukan penyuapan terhadap PNS dan Pejabat Negeri, namun korupsi yang dilakukan antar pihak swasta tidak bisa dijerat padahal sama-sama merugikan Negara,” tutur Rimawan Pradiptya.


Saatnya ahli hukum, ahli ekononomi, dan ahli-ahli lain bekerja sama dalam menangani masalah ini. UU Tindak Pidana Korupsi untuk pihak swasta dan politisi perlu diberlakukan, mengingat pihak-pihak swasta dan politisilah yang sering melakukan penyuapan kepada PNS dan Pejabat Negara.

Selain itu, Rimawan Pradiptya juga menyarankan penggunaan UU Tipikor seperti UU No 11 tahun 1980 dalam mengatasi korupsi, dimana penegak hukum berhak mengejar dan menangkap pelaku korupsi di mana pun tempatnya. Penggunaan ISO 37001 sebagai sertifikasi anti korupsi juga disarankan dalam mengatasi masalah korupsi.|

back to top