Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Konflik Papua akibat perbedaan tafsir 'damai' di Papua

Konflik Papua akibat perbedaan tafsir 'damai' di Papua

Jogjakarta-KoPi| Selama ini pembangunan di Indonesia hanya memusat di Jawa dan Sumatera. Sementara masyarakat terluar Papua merasa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal pemerintah telah menprogramkan otonomi khusus (Otsus) Papua. Namun lagi-lagi Otsus belum mampu menyelsaikan masalah Papua.

Salah seorang anggota JDP (Jaringan Damai Papua), Octavianus Pekei mengatakan adanya otonomi khusus sejak tahun 2001 tidak memberikan solusi. Sehingga timbul keinginan untuk memisahkan diri. Keinginan ini telah mempengaruhi warga lain bahkan yang berada di pedalaman dan gunung-gunung.

Konflik Papua yang memanas kembali, dengan banyaknya aksi kekerasan baik antara masyarakat maupun militer setempat. Aparat militer setidaknya menangkap 400 warga Papua, mereka mendapat perlakuan kasar dan ditahan tanpa kepastian hukum yang jelas.

Octa menambahkan JDP berusaha menjembatani antara masyarakat Papua dengan pemerintah. Posisi dialog juga bukan solusi tapi cara untuk komunikasi merumuskan titik temu masalah Papua.
Namun kendala di lapangan, beberapa kali mengadakan dialog selalu buntu pada penafsiran berbeda tentang kedamaian di Papua.

“Dialog damai diartikan dengan pengertian masing-masing. Pemerintah memandang damai dengan kemajuannnya menitikberatkan pada pembangunan, kesejahteraan, Nah Papua butuh yang berbeda bukan yang mengedepankan pembangunannya, sehingga terjadinya aksi protes hal yang lumrah terjadi, karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunannya, kata anggota JDP Suma Riella saat diskusi Papua Damai di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga pukul 11.00 WIB.

Meskipun diakui beberapa dialog belum menemukan titik terang. Namun Zelie Ariane dari “Papua untuk Kita” terus menggalakan dialog guna menekan kondisi darurat Papua. |Winda Efanur FS|

back to top