Menu
Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

Prev Next

Konflik Papua akibat perbedaan tafsir 'damai' di Papua

Konflik Papua akibat perbedaan tafsir 'damai' di Papua

Jogjakarta-KoPi| Selama ini pembangunan di Indonesia hanya memusat di Jawa dan Sumatera. Sementara masyarakat terluar Papua merasa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal pemerintah telah menprogramkan otonomi khusus (Otsus) Papua. Namun lagi-lagi Otsus belum mampu menyelsaikan masalah Papua.

Salah seorang anggota JDP (Jaringan Damai Papua), Octavianus Pekei mengatakan adanya otonomi khusus sejak tahun 2001 tidak memberikan solusi. Sehingga timbul keinginan untuk memisahkan diri. Keinginan ini telah mempengaruhi warga lain bahkan yang berada di pedalaman dan gunung-gunung.

Konflik Papua yang memanas kembali, dengan banyaknya aksi kekerasan baik antara masyarakat maupun militer setempat. Aparat militer setidaknya menangkap 400 warga Papua, mereka mendapat perlakuan kasar dan ditahan tanpa kepastian hukum yang jelas.

Octa menambahkan JDP berusaha menjembatani antara masyarakat Papua dengan pemerintah. Posisi dialog juga bukan solusi tapi cara untuk komunikasi merumuskan titik temu masalah Papua.
Namun kendala di lapangan, beberapa kali mengadakan dialog selalu buntu pada penafsiran berbeda tentang kedamaian di Papua.

“Dialog damai diartikan dengan pengertian masing-masing. Pemerintah memandang damai dengan kemajuannnya menitikberatkan pada pembangunan, kesejahteraan, Nah Papua butuh yang berbeda bukan yang mengedepankan pembangunannya, sehingga terjadinya aksi protes hal yang lumrah terjadi, karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunannya, kata anggota JDP Suma Riella saat diskusi Papua Damai di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga pukul 11.00 WIB.

Meskipun diakui beberapa dialog belum menemukan titik terang. Namun Zelie Ariane dari “Papua untuk Kita” terus menggalakan dialog guna menekan kondisi darurat Papua. |Winda Efanur FS|

back to top