Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Konferensi Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Inklusif

Konferensi Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Inklusif

Jogjakarta-KoPi | Sejumlah organisasi masyarakat sipil Yogyakarta menyelenggarakan Konferensi regional dengan tema “Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Inklusif” tanggal 25 sampai 26 Februari 2015 di Hotel Ros Inn, Yogyakarta.

Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama  delapan organisasi lain di antaranya Indonesia Court Monitoring (ICM), Satunama, Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (MAKARYO), Narasita, LBH Yogyakarta, Yayasan LKiS,  Center for Improving Qualified  Activity in Life (CIQAL), Koalisi Pemilih Kritis (KPK).

Latar belakang kegiatan ini adalah refleksi atas penyelenggaraan Pemilu 2014  yang masih menyisakan tantangan bagi masyarakat sipil dan penguatan demokrasi. Kerja panjang masyarakat sipil tidak hanya berhenti pada pemantauan demokrasi prosedural Pemilu, tapi juga tentang keresahan demokrasi substansial yang belum juga inklusif, adil, dan berintegritas.

Ada banyak catatan kritik terhadap demokrasi kita, kasus Erfani tentang hukum yang tumpul ke atas, Perda Difabel yang tidak kunjung terimplementasi, kasus kekerasan dan intoleransi, dan masih banyak lagi.  Demokrasi yang seharusnya menjadi sistem yang mengakomodasi kepentingan kelompok rentan justru belum bisa menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok yang tereksklusi dari sistem.

Konferensi Masyarakat Sipil ini diharapkan menjadi Forum bersama untuk merefleksikan gerakan masyarakat sipil juga membangun gerakan yang lebih kuat demi perjuangan penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.  Evaluasi kritis, identifikasi peluang, dan penyusunan agenda masyarakat sipil ke depan adalah inti kegiatan yang dilaksanakan melalui serangkaian diskusi.

Melalui diskusi tematik perihal Refleksi pemilu 2014; Politik anggaran berbasis  hak  masyarakat; Kriminalisasi dan Perlindungan hukum; Aksesibilitas layanan dan fasilitas publik di Indonesia;Intoleransi dan Kekerasan; Penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan keberpihakan media, konferensi ini mengharapkan adanya rekomendasi dan agenda aksi bersama atas pelaksanaan demokrasi yang lebih inklusif. Konferensi ini memaknai penyelenggaraannya sebagai gerak menuju perubahan, dari wacana ke aksi, dari eksklusif ke inklusif.

“Penguatan Peran Masyarakat sipil sebagai Landasan terwujudnya Keadilan Sosial dan Inklusifitas di Yogyakarta” adalah seminar pembuka konferensi yang mengawali kegiatan konferensi secara keseluruhan. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan sharing hasil Konferensi Nasional Masyarakat Sipil yang dilaksanakan di Jakarta  tanggal : 25-26 November 2014 lalu.

Diskusi tematik yang spesifik membahas tujuh tema tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mumpuni terhadap gerakan masyarakat sipil dan penguatan demokrasi. Konferensi ini adalah sebuah langkah awal untuk meneruskan perjuangan masyarakat sipil untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif, demokrasi untuk kelas sosial yang selama ini tertindas. Keadilan sosial dan inklusivitas tidak akan terjadi tanpa penguatan peran masyarakat sipil dan pelaksanaan demokrasi yang berpihak pada penjaminan hak asasi manusia.

back to top