Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Kinerja pemerintahan Jokowi

Kinerja pemerintahan Jokowi
Seluruh rakyat Indonesia sungguh menanti kinerja pemerintahan Joko Widodo untuk menjawab berbagai masalah nasional. Isu kemiskinan, marjinalisasi ekonomi kaum petani dan buruh, kondisi infrastruktur, serta korupsi adalah beberapa diantara masalah tersebut. Apa yang dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi agar bisa menjawab masalah-masalah tersebut?

Presiden Joko Widodo harus memiliki kesiapan matang terutama dalam pengorganisasian negara agar kebijakan-kebijakan pembangunan mampu secara optimal menjawab masalah nasional. Pegorganisasian ini dimula dari struktur kabinet yang diisi oleh para figur pemimpin yang profesional. Figur profesional berarti dia memiliki kapasitas, pengalaman dan komitmen dalam bidang pekerjaannya.

Selain profesional, mereka harus bersih dari noda korupsi. Sekali Jokowi memasukkan figur yang terjerat atau kemungkinan terjerat tindak pidana korupsi maka efeknya tidak sekedar nama baik Jokowi. Lebih dari itu, figur korup tidak akan pernah bekerja tulus dan optimal melayani kepentingan umum.

Langkah Jokowi mengirimkan calon-calon menteri dalam kabinetnya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan) sudah tepat. Uji kelayakan tidak hanya sekedar berbasis kesehatan fisik dan emosi, namun juga kesehatan praktik politik selama ini. Praktik politik yang korup, manipulatif dan anti kepentingan publik atau tidak.

Paska pengembalian nama-nama oleh KPK dan PPATK, Jokowi bisa bekerja keras mencari figur-figur tepat untuk kabinetnya.

Kabinet menteri yang sehat fisik, mental dan bersih dari malpraktik politik merupakan variabel penentu kualitas kinerja pemerintahan Jokowi. Kabinet tersebut akan melakukan kerja keras berbasis pada penghambaan terhadap kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia. 

Efek kabinet yang kecil kemungkinan melakukan malpraktik politik adalah perbaikan pada sistem keorganisasian negara. Seperti kemampuan mendorong birokrasi pemerintahan untuk bekerja keras dengan prinsip democratic governance; transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rakyat Indonesia menanti kinerja pemerintahan Jokowi denga kabinet yang bersih dari korupsi dan bermental baja demi masa depan yang lebih bercahaya.

back to top