Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Kinerja pemerintahan Jokowi

Kinerja pemerintahan Jokowi
Seluruh rakyat Indonesia sungguh menanti kinerja pemerintahan Joko Widodo untuk menjawab berbagai masalah nasional. Isu kemiskinan, marjinalisasi ekonomi kaum petani dan buruh, kondisi infrastruktur, serta korupsi adalah beberapa diantara masalah tersebut. Apa yang dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi agar bisa menjawab masalah-masalah tersebut?

Presiden Joko Widodo harus memiliki kesiapan matang terutama dalam pengorganisasian negara agar kebijakan-kebijakan pembangunan mampu secara optimal menjawab masalah nasional. Pegorganisasian ini dimula dari struktur kabinet yang diisi oleh para figur pemimpin yang profesional. Figur profesional berarti dia memiliki kapasitas, pengalaman dan komitmen dalam bidang pekerjaannya.

Selain profesional, mereka harus bersih dari noda korupsi. Sekali Jokowi memasukkan figur yang terjerat atau kemungkinan terjerat tindak pidana korupsi maka efeknya tidak sekedar nama baik Jokowi. Lebih dari itu, figur korup tidak akan pernah bekerja tulus dan optimal melayani kepentingan umum.

Langkah Jokowi mengirimkan calon-calon menteri dalam kabinetnya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan) sudah tepat. Uji kelayakan tidak hanya sekedar berbasis kesehatan fisik dan emosi, namun juga kesehatan praktik politik selama ini. Praktik politik yang korup, manipulatif dan anti kepentingan publik atau tidak.

Paska pengembalian nama-nama oleh KPK dan PPATK, Jokowi bisa bekerja keras mencari figur-figur tepat untuk kabinetnya.

Kabinet menteri yang sehat fisik, mental dan bersih dari malpraktik politik merupakan variabel penentu kualitas kinerja pemerintahan Jokowi. Kabinet tersebut akan melakukan kerja keras berbasis pada penghambaan terhadap kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia. 

Efek kabinet yang kecil kemungkinan melakukan malpraktik politik adalah perbaikan pada sistem keorganisasian negara. Seperti kemampuan mendorong birokrasi pemerintahan untuk bekerja keras dengan prinsip democratic governance; transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rakyat Indonesia menanti kinerja pemerintahan Jokowi denga kabinet yang bersih dari korupsi dan bermental baja demi masa depan yang lebih bercahaya.

back to top