Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Kinerja KPK periode 2016 dinilai menurun

Kinerja KPK periode 2016 dinilai menurun

Jogja-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami penurunan prestasi di tahun 2016 berdasarkan pada beberapa kasus besar yang ditanganinya, Senin (16/1).

"Dilihat dari  kasus besar, KPK mengalami penurunan prestasi," ungkap Zaenur Rohman, peneliti PUKAT.
    
Penurunan prestasi kinerja KPK dapat dilihat dari beberapa kasus besar yang ditangani KPK, mulai kasus di Ibukota hingga kasus yang terjadi di daerah-daerah.  KPK terkesan terlalu memaksakan kehendak untuk mengatasi sendiri kasus di daerah-daerah. Padahal, menurut Zaenur Rohman, untuk kasus daerah dapat ditangani oleh kejaksaan.

“Dengan melimpah kan kasus kejaksaan, KPK tidak perlu menghabiskan sumber daya, belum lagi wilayah kasus tersebut jauh dan sulit di akses dari Jakarta,” ujarnya.
    
Zaenur Rohman juga mengatakan seharusnya KPK  memiliki prioritas terhadap kasus yang dihadapinya.

“Dengan semua keterbatasan KPK, KPK harus memiliki prioritas. Kalau memang semisal kasus itu bisa ditangani kejaksaan kenapa tidak dilimpahkan, sehingga sumber daya KPK tidak tersedot ke kasus  itu”, paparnya.
    
Beberapa kasus besar yang ditangani KPK seperti kasus korupsi E-KTP serta kasus Reklamasi, penyidikan KPK dirasa juga belum tuntas dan masih menggantung.
“Kasus E-KTP di sini masuk kedalam kategori grand corruption, kasus grand corruption di sini dilihat dari aktor yang terlibat dan kerugian negara. KPK belum secara sempurna mengungkap secara terang benderang siapa saja yang terlibat, siapa saja yang memiliki kepentingan, dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya," jelasnya.
    
Zaenur Rohman mengatakan sebab KPK berfokus ke kasus kecil adalah untuk meningkatkan IPK (Indeks Persepsi Korupsi). IPK Indonesia sendiri berada di kisaran 3,6 pada tahun 2015. Dan jika setiap tahun naik  0,2 maka di tahun 2017 IPK Indonesia akan menjadi 4,0.

Target IPK yang berusaha dicapai  pada tahun 2019 adalah 5,0. Peningkatan ini bisa dilakukan dengan menyelesaikan kasus -kasus pungli yang juga meningkatkan IPK.

"Penjelasan dari pimpinan KPK,itu salah satunya untuk meningkatkan IPK,untuk meningkatkan IPK yang semacam pungli itu harus dihabisi, IPK komponen paling besar itu persepsi dalam kemudahan berusaha, jadi apakah memperoleh layanan publik, seperti dalam perizinan itu ada pungli atau tidak, itu komponen nya cukup besar, kalau tidak ada pungli mungkin IPK naik," jelasnya.
    
Walaupun pencapaian IPK naik, namun Zaenur Rohman beranggapan bahwa prestasi kinerja KPK mengalami penurunan. Selain itu, hadirnya beberapa kasus besar yang belum terselesaikan ,menambah daftar PR KPK seperti kasus suap Irman Gusman, Kasus reklamasi, dan kasus E-KTP. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top