Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Kinerja KPK periode 2016 dinilai menurun

Kinerja KPK periode 2016 dinilai menurun

Jogja-KoPi| Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami penurunan prestasi di tahun 2016 berdasarkan pada beberapa kasus besar yang ditanganinya, Senin (16/1).

"Dilihat dari  kasus besar, KPK mengalami penurunan prestasi," ungkap Zaenur Rohman, peneliti PUKAT.
    
Penurunan prestasi kinerja KPK dapat dilihat dari beberapa kasus besar yang ditangani KPK, mulai kasus di Ibukota hingga kasus yang terjadi di daerah-daerah.  KPK terkesan terlalu memaksakan kehendak untuk mengatasi sendiri kasus di daerah-daerah. Padahal, menurut Zaenur Rohman, untuk kasus daerah dapat ditangani oleh kejaksaan.

“Dengan melimpah kan kasus kejaksaan, KPK tidak perlu menghabiskan sumber daya, belum lagi wilayah kasus tersebut jauh dan sulit di akses dari Jakarta,” ujarnya.
    
Zaenur Rohman juga mengatakan seharusnya KPK  memiliki prioritas terhadap kasus yang dihadapinya.

“Dengan semua keterbatasan KPK, KPK harus memiliki prioritas. Kalau memang semisal kasus itu bisa ditangani kejaksaan kenapa tidak dilimpahkan, sehingga sumber daya KPK tidak tersedot ke kasus  itu”, paparnya.
    
Beberapa kasus besar yang ditangani KPK seperti kasus korupsi E-KTP serta kasus Reklamasi, penyidikan KPK dirasa juga belum tuntas dan masih menggantung.
“Kasus E-KTP di sini masuk kedalam kategori grand corruption, kasus grand corruption di sini dilihat dari aktor yang terlibat dan kerugian negara. KPK belum secara sempurna mengungkap secara terang benderang siapa saja yang terlibat, siapa saja yang memiliki kepentingan, dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya," jelasnya.
    
Zaenur Rohman mengatakan sebab KPK berfokus ke kasus kecil adalah untuk meningkatkan IPK (Indeks Persepsi Korupsi). IPK Indonesia sendiri berada di kisaran 3,6 pada tahun 2015. Dan jika setiap tahun naik  0,2 maka di tahun 2017 IPK Indonesia akan menjadi 4,0.

Target IPK yang berusaha dicapai  pada tahun 2019 adalah 5,0. Peningkatan ini bisa dilakukan dengan menyelesaikan kasus -kasus pungli yang juga meningkatkan IPK.

"Penjelasan dari pimpinan KPK,itu salah satunya untuk meningkatkan IPK,untuk meningkatkan IPK yang semacam pungli itu harus dihabisi, IPK komponen paling besar itu persepsi dalam kemudahan berusaha, jadi apakah memperoleh layanan publik, seperti dalam perizinan itu ada pungli atau tidak, itu komponen nya cukup besar, kalau tidak ada pungli mungkin IPK naik," jelasnya.
    
Walaupun pencapaian IPK naik, namun Zaenur Rohman beranggapan bahwa prestasi kinerja KPK mengalami penurunan. Selain itu, hadirnya beberapa kasus besar yang belum terselesaikan ,menambah daftar PR KPK seperti kasus suap Irman Gusman, Kasus reklamasi, dan kasus E-KTP. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top