Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Ketika rakyat Indonesia harus termangu di depan China

Ketika rakyat Indonesia harus termangu di depan China

Indonesia merdeka, memiliki tujuan dasar negara yang termaktup dalam konstitusi, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menyelenggarakan ketertiban dunia. 

Setiap rejim, apalagi terpilih oleh proses demokratis, memiliki kewajiban merealisaskan tujuan negara tersebut. Harga mati. Fase-fase sejarah politik Indonesia mempertontonkan bagaimana rejim-rejim pemerintahan bekerja merealisasikan tujuan dasar negara. Ada juga rejim yang tidak sungguh-sungguh menggantang tujuan negara tersebut, melainkan banyak diwarnai kepentingan pribadi dan kelompok. Sebut saja masa Orde Baru (1969-1998).

Akan tetapi apakah hanya rejim otoriter Orde Baru yang diwarnai kepentingan pribadi dan kelompok? Tentu tidak, sebab paska keruntuhannya, demokrasi Indonesia masih belum cukup efektif melahirkan rejim yang secara totalitas menghamba kepentingan rakyat dan memperjuangkan tujuan dasar negara.

Pada pemilihan presiden 2014, Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden. Artinya Jokowi menjadi unsur penting dalam rejim pemerintahan demokratis paska 2014-2019. Harapan rakyat, figur yang rajin melakukan blusukan ini mampu menjawab masalah-masalah krusial yang menghambat terwujudnya tujuan negara.

Akan tetapi Jokowi terlihat sempoyongan. Kekuasaan sebagai presiden tidak seutuhnya bekerja. Bappenas melaporkan tingkat kemiskinan meningkat. Pada saat bersamaan, Jokowi memuluskan program pekerja asing murah dari China. Masyarakat awam pastinya bertanya, mengapa Jokowi bisa berlaku demikian?

Kebijakan selalu dilandaskan pada kepentingan mewujudkan tujuan negara. Memasukkan pekerja migran China bagian dari perwujudan ini? Tentu jawaban tidak sesederhana logika sebab akibat linear. Pertimbangan bisa saja dilandasi oleh keinginan menjaga pertahanan keamanan Indonesia dari ancaman kekuatan besar global, termasuk Republik China. 

Akan tetapi pada sisi lain, kekuatiran terhadap China yang diwujudkan melalui kebijakan menerima pekerja imigran murah dari China makin menjauhkan kapasitas sosial ekonomi rakyat Indonesia. Kesempatan bekerja makin sempit, pada saat peluang kerja masih tidak terbuka.

Pilihan menjadi tenaga kerja di luar negeri pada gilirannya tetap dipertahankan. Padalah pemerintah meminta pengurangan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Ini merupakan paradoks kebijakan paling seru saat ini. Belum lagi proyek strategi yang diberikan kepada China, dan rencana pembangunan China town di sekitar Candi Borobudur.

Keberpihakan Jokowi pada China adalah tanda tanya besar. Maunya apa sih, Pak Presiden?

back to top