Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Keputusan Sarpin matikan sistem hukum Indonesia

Keputusan Sarpin matikan sistem hukum Indonesia
Surabaya – KoPi | Putusan Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan Budi Gunawan membuat KPK serba salah. Putusan tersebut mengharuskan KPK mencabut status tersangka Budi Gunawan. Padahal, dalam UU KPK tidak mengenal penghentian penyidikan.
 

“KPK punya kewenangan untuk menyidik kasus korupsi dalam criminal justice system kita. Penghentian penyelidikan hanya bisa dilakukan setelah putusan dalam pengadilan, bukan praperadilan,” tukas Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara Universitas Surabaya, Hesti Armiwulan.

Hesti menyatakan, dalam KUHAP setelah keputusan praperadilan seseorang tidak bisa melakukan banding. Satu-satunya harapan yang bisa dilakukan adalah mengajukan judicial review ke Komisi Yudisial. Jika ada keputusan praperadilan yang dianggap tidak sesuai norma hukum, hal itu bisa dibuktikan di KY.

Masalahnya adalah bagaimana tindakan KPK terhadap BG. Meskipun KPK bisa secara independen melanjutkan penyidikan, komisioner dan pimpinan KPK sendiri sedang ditahan karena jadi tersangka. Tanpa adanya komisioner dan pimpinan, KPK tidak bisa melanjutkan penyidikan dan lumpuh. Ini bukan lagi melemahkan KPK, namun melumpuhkan semangat pemberantasan korupsi. 

“Keputusan Hakim Sarpin ini benar-benar mencederai dan mengacak-acak criminal justice system yang sudah tertata. Perlindungan publik pun menjadi terancam,” tutur Hesti.

 

back to top