Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Keputusan Sarpin matikan sistem hukum Indonesia

Keputusan Sarpin matikan sistem hukum Indonesia
Surabaya – KoPi | Putusan Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan Budi Gunawan membuat KPK serba salah. Putusan tersebut mengharuskan KPK mencabut status tersangka Budi Gunawan. Padahal, dalam UU KPK tidak mengenal penghentian penyidikan.
 

“KPK punya kewenangan untuk menyidik kasus korupsi dalam criminal justice system kita. Penghentian penyelidikan hanya bisa dilakukan setelah putusan dalam pengadilan, bukan praperadilan,” tukas Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara Universitas Surabaya, Hesti Armiwulan.

Hesti menyatakan, dalam KUHAP setelah keputusan praperadilan seseorang tidak bisa melakukan banding. Satu-satunya harapan yang bisa dilakukan adalah mengajukan judicial review ke Komisi Yudisial. Jika ada keputusan praperadilan yang dianggap tidak sesuai norma hukum, hal itu bisa dibuktikan di KY.

Masalahnya adalah bagaimana tindakan KPK terhadap BG. Meskipun KPK bisa secara independen melanjutkan penyidikan, komisioner dan pimpinan KPK sendiri sedang ditahan karena jadi tersangka. Tanpa adanya komisioner dan pimpinan, KPK tidak bisa melanjutkan penyidikan dan lumpuh. Ini bukan lagi melemahkan KPK, namun melumpuhkan semangat pemberantasan korupsi. 

“Keputusan Hakim Sarpin ini benar-benar mencederai dan mengacak-acak criminal justice system yang sudah tertata. Perlindungan publik pun menjadi terancam,” tutur Hesti.

 

back to top