Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Keputusan Sarpin matikan sistem hukum Indonesia

Keputusan Sarpin matikan sistem hukum Indonesia
Surabaya – KoPi | Putusan Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan Budi Gunawan membuat KPK serba salah. Putusan tersebut mengharuskan KPK mencabut status tersangka Budi Gunawan. Padahal, dalam UU KPK tidak mengenal penghentian penyidikan.
 

“KPK punya kewenangan untuk menyidik kasus korupsi dalam criminal justice system kita. Penghentian penyelidikan hanya bisa dilakukan setelah putusan dalam pengadilan, bukan praperadilan,” tukas Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara Universitas Surabaya, Hesti Armiwulan.

Hesti menyatakan, dalam KUHAP setelah keputusan praperadilan seseorang tidak bisa melakukan banding. Satu-satunya harapan yang bisa dilakukan adalah mengajukan judicial review ke Komisi Yudisial. Jika ada keputusan praperadilan yang dianggap tidak sesuai norma hukum, hal itu bisa dibuktikan di KY.

Masalahnya adalah bagaimana tindakan KPK terhadap BG. Meskipun KPK bisa secara independen melanjutkan penyidikan, komisioner dan pimpinan KPK sendiri sedang ditahan karena jadi tersangka. Tanpa adanya komisioner dan pimpinan, KPK tidak bisa melanjutkan penyidikan dan lumpuh. Ini bukan lagi melemahkan KPK, namun melumpuhkan semangat pemberantasan korupsi. 

“Keputusan Hakim Sarpin ini benar-benar mencederai dan mengacak-acak criminal justice system yang sudah tertata. Perlindungan publik pun menjadi terancam,” tutur Hesti.

 

back to top