Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Kepercayaan Rakyat Dalam Ruang Hampa

Kepercayaan Rakyat Dalam Ruang Hampa

Oleh: Ranang Aji SP


 

Kita punya riwayat  muram atas pemilu legislative sepanjang waktu yang lalu. Berulang kali rakyat kecewa karena merasa selalu dipermainkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Baik di tingkat daerah maupun nasional.

Riwayat buram ini berakibat pada rusaknya kepercayaan public terhadap figure wakil rakyat secara umum. Kekecewaan tersebut sebenarnya sudah tergambar dalam angka partisipasi yang rendah pada pemilu 2009 lalu sekitar 70,99 persen. Lingkaran Survey Indonesia ( LSI) bahkan memprediksi angka partisipasi masyarakat akan turun sekitar 60 persen pada 2014 (Berita Satu,27/9/2013).

Dalam riset yang dilakukan penulis bersama tim Koran Opini di tiga daerah Sragen, Wonogiri dan Karang Anyar (2013) juga tergambar bagaimana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap wakil rakyat baik di daerah maupun di pusat. Pertanyaan-pertanyaan di sekitar peran dan fungsi, dan eksistensi dijawab dengan rasa tidak percaya. Tujuh pertanyaan yang diajukan seperti kepercayaan terhadap DPR dan DPRD dalam pemecahan masalah, apakah memperjuangkan masalah ekonomi, perhatian terhadap petani, peran dalam meningkatkan penghasilan rakyat, perjuangan terhadap pedagang kaki lima (PKL), memperjuangkan nasib guru honorer, apakah wakil rakyat suskes memperjuangkan kepentingan masyarakat umum dan apakah wakil rakyat sering hadir bersama rakyat dijawab tidak percaya atau tidak setuju mencapai indeks  rata-rata di atas 75 persen dengan jumlah responden  380 dari lima kecamatan per kabupaten.

Krisis kepercayaan public terhadap wakil rakyat ini tentu menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang seharusnya menjadi mekanisme politik yang bertujuan pada bentuk keadilan dan kesejahteraan bangsa –berubah menjadi momok wabah penyakit yang dicemaskan dan dihindari oleh masyarakat. Demokrasi tentu hanya sebuah alat yang tidak mampu menjamin seratus persen terwujudnya harapan yang sempurna. Unsur kepercayaan tentu saja adalah keniscayaan sebagai modal sosial. Tanpa rasa percaya bangunan sosial akan menjadi berantakan. Fukuyama (The Econoist1995:61) menyatakan bahwa trust membantu orang-orang bekerja sama dengan lebih efektif, karena mereka lebih bersedia menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Jika bawahan merasa bahwa hal tersebut adil, mereka bersedia mengorbankan hak-hak pribadi demi kebaikan organisasi.

Persoalan demokrasi dengan demikian menjadi wilayah yang sensitif –bagaimana hilangnya kepercayaan dan akses masyarakat terhadap kepastian cita-cita politik mereka seringkali dirangsang oleh segelintir kepentingan para elit politik dan para pengusaha hitam. Demokrasi yang mulanya adalah impian tentang wujud Negara-bangsa yang beradab pada tatatan kebudayaan dalam arti yang luas seolah dimentahkan kembali pada sebuah kesadaran yang menyakitkan di dalam ruang realitas. Korupsi, kolusi, tidak berpihak pada konstituen (rakyat), beban ekonomi yang menghimpit, amoralitas para pejabat Negara adalah peistiwa-peristiwa yang panjang dan berulang sejak zaman reformasi awal.

Pembebasan

Fakta hancurnya kepercayaan public terhadap pemilu dan calon legislative atau pemimpin bangsa lain seperti yang terjadi di Karisedenan Surakarta di atas –seharusnya menjadi cermin kesadaran para elit politik untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersikap amanah. Bisa menjadi alat konrol bagi kekuasaan yang meyimpang dari kebutuhan masyarakat.

Dalam situasi yang distrust semacam ini barangkali tidak ada formula yang pasti kecuali ramuan ajaib pembebasan langit yang memberi kesadaran kepada para elit politik untuk sadar dan memperbaiki diri untuk tidak manipulatif. Namun, doa sekalipun di negeri ini hanya sebuah ritual yang bernilai komoditi yang hanya sampai pada kerongkongan dan perut. Kesadaran yang mampu membebaskan rakyat dari belunggu ketidakpercayaan hanyalah aksi para elit secara konkret.

Para calon wakil rakyat (barangkali) idealnya sebelum mencalonkan diri sebagai anggota legislative harus membuktikan diri dalam sebuah pengabdian sosial yang relative panjang –setidaknya minimal dua tahun dalam kiprah yang penuh dedikasi terhadap masyarakat. Peran partai-partai menjadi konkret di sini dalam eksistensi politiknya dalam membangun kepercayaan. Dalam program ini partai-partai menyiapkan kader-kadernya dan memobilisasi kadernya dalam persoalan masyarakat secara dedikatif. Dengan demikian, partai dan kadernya mampu berperan dalam proses pendidikn dan kesadaran politik secara konkret baik bagi kepetingan kader atau masyarakat luas. Dalam kerja seperti ini partai menjadi tidak sekedar alat untuk mencapai kekuasan semata.

Iluminasi

Meskipun demikian, tidak ada jaminan apapun para calon wakil rakyat tersebut akan menjadi amanah bagi rakyat setelah mereka dalam sebuah kekuasaan. Selama tidak ada kepastian hukum dan efek jeranya yang benar-benar membuat koruptor (misalnya) takut dan jeri. Selama mentalitas para pemimpin masih lemah dan dikuasai oleh hasrat hedonisme yang disuntikkan oleh kapitalisme. Dimana godaan uang menjadi sangat sulit ditolak karena telah menjadi kebutuhan fetisme. System yang baik tidak terbukti bekerja baik tanpa operator yang bermoral.John Pilger, dalam film documenter berjudul The New Rules of The World yang bercerita tentang konspirasi global untuk pemiskinan bangsa Indonesia melalui tangan-tangan konglomerasi, badan keuangan internasional dan para penguasa memberikan sebuah kesimpulan di ahir filmya dengan apa yang ia sebut sebagai iluminasi.

Kebijakan adalah sebuah kesadaran katarsis. Bila kita ingin bersungguh-sunguh ingin membebaskan dari kesengsaraan, krisis kepercayaan serta lepas dari ketergantungan –masyarakat harus dibuat sejahtera, pendidikan harus baik serta ada kepastian hokum yang tegas.Hal ini berlaku bagi para calon dan para legislator ketika ingin mengembalikan kepercayaan public terhadap mereka. Pemilu 2014 nanti, pada akhirnya akan menjadi pembuktian, meskipun barangkali partisipasi public akan menurun seperti prediksi Lingkaran Survey Indonesia (LSI), namun para wakil rakyat terpilih masih bisa membangun kembali kepercayaan rakyat dengan bukti konkret sebagai wakil yang amanah. Akhirnya, semoga perhelatan demokrasi mendatang menjadi sebuah pesta demokrasi seperti yang kita impikan bersama dengan peran partisipasi rakyat yang utuh. Dengan demikian kepercayaan rakyat tidak lagi dalam ruang hampa.***

 

 

 

 

back to top