Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Kendala soal apartemen, Pemkab Sleman belum ada Perda

Kendala soal apartemen, Pemkab Sleman belum ada Perda

Sleman-KoPi| Sejak bergulirnya isu pembangunan apartemen warga  Rt 01 Plemburan dari awal sudah menolak. Pasalnya apartemen membawa dampak negatif dari aspek sosial maupun lingkungan.

Rencana pembangunan apartemen di Dusun Plemburan, Ngaglik, Sleman sudah lama diwacanakan sejak Juli tahun 2014 lalu.

Apartemen baru yang akan didirikan menempati rumah bekas milik Nur Istiati. Rumah ini memiliki luas sekitar 3000 m². Untuk pembangunann apartmennya menjadi wewenang pihak pengembang Hutama Karya Retalindo.

Menurut warga Rt 01, Bekti sejak pra sosialisasi pihak pemilik rumah dan pengembang sempat bermusyawarah dengan warga. “Sekitar Juli tahun 2014 lalu warga Plemburan dikagetkan dengan rencana pembangunan apartemen. Warga menolak dengan halus saat itu”.

Namun seiring waktu aksi penolakan dari warga semkin terang-terangan. Untuk melancarkan aksi penolakan ini warga telah melayangkan 12 surat penolakan. Surat itu ditujukan kepada Pemkab Sleman, DPRD Sleman, Dinas perijinan Sleman, dan lembaga terkait lainnya.

Respon pihak pejabat tersebut masih mempelajari aksi penolakan ini. Seperti yang dikatakan oleh wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu bahwa perlu ada kajian lebih lanjut terkait aksi warga.



“Kami ini sedang dan mendalami terus menerus mengenai hotel dan apartemen, soalnya belum ada perda tentang apartemen, apartemen kan baru, kami runtut dari undang-undang rumah susun.”

|Winda Efanur FS, Himmatul Khoiroh|

back to top