Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Kekuasaan Seksional

Kekuasaan Seksional

Oleh Novri Susan


Para elite politik di tanah air, muda dan tua, begitu mudah melakukan malpraktik kekuasaan yang mempengaruhi kualitas kepemerintahan. Mereka sering mengeluarkan kebijakan pembangunan yang kurang berpihak pada masyarakat kecil, mengorupsi dana pembangunan, dan  membajak sistem hukum demi kepentingan seksional. Sehingga tidak mengherankan jika bangunan sosial ekonomi nasional tidak makin menguat secara riil tetapi tetap rapuh. Jika menggunakan indikator kemiskinan World Bank, maka sekitar 50 persen penduduk Indonesia masih dalam kemiskinan dengan penghasilan kurang dari 2 dollar Amerika per hari. Selain itu, merebaknya protes kekerasan dengan isu-isu sumberdaya alam seperti kehutanan, pertanahan, dan mineral yang tidak terpecahkan secara baik juga merupakan imbas dari malpraktik kekuasaan. 

Sosiologi politik melihat malpraktik kekuasaan para elite politik di republik bukan merupakan praktik tanpa niat atau kekhilafan tanpa pengorganisasian sistematis.  Sebab malpraktik tersebut dilakukan secara frekuentif, berulang dari satu periode ke periode selanjutnya sebagai habit (kebiasaan). Para elite politik memperoleh kekuasaan dari mandat demokrasi, sehingga idealnya kekuasaan memiliki prinsip jelas, yaitu bekerja untuk kebaikan umum rakyat. Namun berbagai malpraktik kekuasaan telah mengimbas pada kepemerintahan yang buruk (poor governance). Ciri malpraktik kekuasaan ini adalah perilaku elite politik dan pejabat negara yang plin-plan, tidak konsisten antara pidato dengan realisasi, memanipulasi hukum dan tidak segan mengorbankan hak publik atas nama legalitas hukum.

Mahatma Gandhi (Young India, 1925) menyebut bahwa salah satu dosa yang menyebabkan penderitaan rakyat adalah politics without principles. Kekuasaan tanpa prinsip selalu berorientasi pada kepentingan sempit subyektif dan kelompok, bukan kepentingan umum masyarakat. Kekuasaan tanpa prinsip ini merupakan akar kesadaran yang mereproduksi malpraktik kekuasaan di Indonesia. 

Melembagakan Malpraktik

Malpraktik kekuasaan secara intensional melanggar konstitusi negara, baik secara etis, moral, cita-cita beserta aturan operasionalnya. Malpraktik kekuasan para elite tidak selalu muncul dengan wajah jelek, tetapi bisa hadir begitu rupawan, anggun, dan santun. Malpraktik kekuasaan yang tidak disengaja cenderung tanpa pengulangan. Sebaliknya, malpraktik yang disengaja akan terus dilakukan secara frekuentif. Sebab malpraktik tersebut dipandang sebagai instrumen untuk meraih kepentingan seksional tertentu. Misal korupsi, praktik ini merupakan kesalahan fundamental dalam kekuasaan yang disengaja sehingga berlangsung frekuentif. Malpraktik kekuasaan dalam bentuk korupsi digunakan untuk memperkaya diri sendiri, dan mengumpulkan dana untuk kelompok atau parpol masing-masing elite politik.

Hampir dua dekade lalu, JM. Buchanan mengungkapkan bahwa hasrat kepentingan merupakan kendala terbesar dalam praktik kekuasaan karena mendorong para elite mengkalkulasi produk kebijakan negara dalam ukuran untung rugi subyektif kelompoknya (Politics by Principles, Not Interest, 1998). Presiden yang terpilih oleh pemilu paling demokratis sekali pun jika telah mengutamakan hasrat kepentingan seksional maka cenderung melakukan kalkulasi untung rugi subyektif kelompoknya pada setiap produk kebijakannya. Perilaku malpraktik bisa juga muncul dalam ekspresi mengutamkan partai daripada menjalankan kepemerintahan untuk rakyat.

Para menteri dan pejabat-pejabat pemerintahan pun menjadi sering mengoptimalkan sumberdaya kekuasaannya untuk memenuhi hasrat kepentingan. Sehingga berbagai malpraktik kekuasaan seperti korupsi, manipulasi hukum, dan transaksi kebijakan merupakan kesalahan-kesalahan yang dipelihara secara kolektif oleh para elite politik. Malpraktik kekuasaan tumbuh sebagai habit dan alat untuk memperkaya diri, kelompok, atau partai.  Metode malpraktik kekuasaan pun diwariskan dari generasi ke generasi elite politik sehingga terlembagakan secara sosial.

Menurut data kementerian dalam negeri periode 2004-2012 terbukti 280 kepala daerah bermasalah dengan hukum. ICW melaporkan bahwa kerugian negara mencapai 4,4 trilyun rupiah selama periode 2004-2010. Pada tingkat nasional, bangsa dihentak oleh berbagai skandal korupsi yang melibatkan elite-elite politik di pemerintahan eksekutif dan DPR. Korupsi-korupsi para elite politik tersebut hanya sebagian saja dari malpraktik kekuasaan yang terlembagakan dan terlihat oleh mata publik. Malpraktik kekuasaan lainnya seperti transaksi kebijakan, jual beli perundangan, dan manipulasi hukum adalah bentuk lain yang berlindung di balik wewenang legal. Dimensi malpraktik kekuasaan yang memerlukan kejelian dan kritisme tajam publik untuk membongkarnya.

Gerakan Pembersihan

Malpraktik kekuasaan merupakan habit politik yang terus mereproduksi berbagai kasus korupsi dan kejahatan politik lainnya. Namun kepemimpinan politik  di era demokrasi ini terlihat lemah, tidak berdaya dan abai pada aspirasi masyarakat sipil untuk menangani malpraktik kekuasaan yang terlembaga di lingkungan kekuasaan negara. Presiden dipersepsi lebih sibuk dengan politik pencitraan daripada membangun gerakan kekuasaan yang bersih dan amanah. Selain itu, terlalu sibuk secara teknis dengan urusan partai sendiri. Ketua DPR sering ‘membela’ koruptor daripada membantu penegakan hukum.

Malpraktik kekuasaan yang terlembagakan, dipelihara dan diwariskan metodenya, di lingkungan para elite politik memang telah mencadas. Sehingga tidak mungkin ditangani oleh model kepemimpinan yang tidak lemah, peragu, sibuk urusan partai sendiri, dan tidak berani menjalankan prinsip-prinsip kekuasaan demokrasi. Upaya menangani berbagai malpraktik kekuasaan sempat hangat di awal Presiden SBY terpilih. Akan tetapi sampai pada akhir periode pemerintahannya, malpraktik kekuasaan masih kokoh tak tergoyahkan.

Lantas  siapa yang harus memulai melakukan pemberantasan malpraktik kekuasaan? Filosof klasik Hegel menjawabnya melalui istilah great historical men, yaitu manusia yang mampu mengatasi kontradiksi dan berjuang mengatasi permasalahan. Secara sosiologis kekinian di Indonesia, eksistensi manusia ideal ini tersebar secara kolektif kerakyatan yang berada dalam kolektif partikular petani, buruh, keagamaan, LSM, sampai mahasiswa.

Kesadaran kolektif kerakyatan melakukan pemberantasan malpraktik kekuasaan tidak serta merta terbangun kuat. Sebagian masih berada dalam hipnotis wacana heroik yang palsu para elite kekuasaan. Pada kondisi inilah sangat dibutuhkan peranan kalangan terdidik dan visioner dalam membangun negara bangsa. Kalangan terdidik perlu mengisi ruang publik demokrasi dengan wacana anti malpraktik kekuasaan. Melalui cara ini, para elite dan malpraktik kekuasaan bisa didomestifikasi (dilemahkan). Ketika malpraktik kekuasaan melemah, ideal kepemerintahan yang bersih, jujur, dan melayani publik bisa terwujud. Misi konstitusi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia pun menjadi lebih mudah direalisasikan.

-Novri Susan, Sosiolog UNAIR-

back to top