Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Kebijakan pemerintah menciptakan kesenjangan antar sekolah

Kebijakan pemerintah menciptakan kesenjangan antar sekolah

Jogjakarta-KoPi| Kini praktek pendidikan sekolah negeri menjadi ajang jualan bagi sekolah. Masing-masing sekolah negeri saling bersaing untuk mendapatkan posisi terunggul. Persaingan tak kasat mata terjadi disinyalir karena ketidakjelasan dari kebijakan dinas pendidikan setempat.

Persaingan antar sekolah negeri sangat kentara di kotamadya. Sekolah kota mempercantik gedung untuk daya tarik siswa hingga iming-imimg ekstrakurikuler yang akan mengeksplor skill siswa. Ketika sekolah negeri kota saling bersaing, sementara sekolah negeri di desa pun bersaing. Bedanya, mereka bersaing mendapatkan fasilitas dari Dinas pendidikan.

Selama ini dinas Pendidikan melalui APBD menyalurkan bantuan pendidikan kepada sekolah. Namun dinas pendidikan menyandarkan syarat bantuan pada hal administratif semata.

Menurut Kepala Sekolah SDN Mertelu Baru, Pathuk, Gunungkidul, Jauhari menjelaskan sekolahnya jarang mendapatkan bantuan dari Dinas pendidikan setempat. Akibatnya beberapa gedung mengalami kerusakan dan tidak terawat dengan baik.

Jauhari mengalami dilematis terkait perawatan gedung. Pasalnya peraturan kini melarang sekolah mengambil pungutan dari wali murid. Bila pun memungut tidak memungkinkan dengan kondisi masyarakatnya yang menengah ke bawah.

Sementara tetangga sekolah, SDN Mertelu mendapatkan bantuan rehabilitasi gedung. Padahal secara fisik SDN Mertelu masih memilki fisik yang layak. Jauhari tidak mengerti dasar kriteria Dinas Pendidikan menentukan sekolah yang dibantu.

Hal serupa juga terjadi di Sanden, Bantul. Sebanyak 14 sekolah se-kecamatan Sanden saling berlomba membangun gedung. Pihak sekolah secara personal melakukan lobi-lobi ke elite pendidikan. Semakin dekat relasi dengan pejabat pemerintahan akan lebih mudah mengakses dana pendidikan.

Menurut seorang guru SDN Bantul mengungkapkan dirinya mempunyai kedekatan dengan pejabat dinas. Kedekatan ini memudahkan sekolahnya mendapat bantuan.

Secara terpisah pakar sosiologi pendidikan UNAIR, Dr. Tuti Budirahayu mendesak pihak pemerintah untuk merombak regulasi yang lebih tepat, agar tercipta keadilan sosial bagi sekolah. Selama ini regulasi justru mengakibatkan jurang kesenjangan antar sekolah negeri.

“Harus ada kebijakan yang pro kepada sekolah. Sekolah tertinggal tidak bisa maju, karena mereka kurang infomasi,” kata Tuti penulis buku Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Indonesia ini.

Berlakunya otonomi pengelolaan sekolah sama saja membiarkan sekolah baik mampu maupun tertinggal untuk bersaing di rimba pendidikan. “Sekolah tertinggal jangan suruh bersaing. Mereka dibimbing, disupport. Perlahan-lahan bisa bersaing dengan sekolah yang lain,” jelas Tuti melalui seluler.

Tuti menambahkan tugas sekolah tertinggal lebih berat daripada sekolah maju. Pasalnya mereka harus mendidik murid dengan latar belakang sosial, psikologi, ekonomi dan geografis yang sulit. |Winda Efanur FS|Frenda Yentin|Cucuk Armanto|

back to top