Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Kasus dana Persiba, Bupati : tidak melakukan pengawasan

Kasus dana Persiba, Bupati : tidak melakukan pengawasan

Jogakarta-KoPi| Sidang keenam dana hibah Persiba Bantul kembali digelar di Penngadilan Tipikor Jogjakarta pukul 09.00 WIB. Sidang ini menghadirkan saksi-saksi baru, Bupati Bantul Sri Widati, Bendahara II Persiba, Sekretaris Wikan Wirdo Kisworo, wakil manajer dan tim Litbang Persiba.

Bupati Bantul, Sri Widati memberi kesaksian terhadap kasus korupsi terdakawa Maryani dan Dahono. Sri Widati memberi kesaksian dirinya tidak terlibat dalam pencetus dana hibah Persiba terkait NPHD (Naskah perjanjian Hibah Daerah).

“Urutan adanya anggaran itu aspirasi ditampung kepada KONI, dimohonkan kepada pemerintah daerah, ke pora sebagai teknis lalu ketua sekda, dibahas, menjadi RAPBD, diusahkan dengan DPRD dibahas. Ditetapkan jadi APBD kirim ke gubernur lalu ditetapkan lalu oleh DPRD dan pemerintah daerah, mejadi APBD dan Perda APBD selanjutnya terkait NPHDnya”, papar Ida.

Tim JPU sempat mencecar Ida terkait keterlibatannya dalam dana hibah Persiba. Namun lagi-lagi Ida mengatakan pengeloaan dana hibah menjadi tanggung jawab SKPD teknis terkait.

" Merujuk (pedoman dana hibah) Peraturan Bupati No. 6 C Tahun 2008. Namun untuk pengelolaan tanggung jawab SKPD teknis sesuai tupoksi masing-masing", kata Ida.

Secara terpisah Koordinator GAKY ( Gerakan Anti Korupsi Yogykarta), Tri Wahyu mengatakan keterangan saksi Sri Widati semakin membuka fakta hukum Persiba. Namun yang menjadi perhatian, saksi tidak melakukan pengawasan dana hibah.

“Saksi Ida sebagai bupati tidak pernah lakukan pengawasan dana hibah Persiba. Saksi Ida sebut Perbup 6 C Tahun 2008 yang dipakai dasar hukum pencairan Persiba. Padahal di Perbup 6 C Tahun 2008, Bupati lah yang berwenang dalam pengawasan dana hibah dalam keolahrgaan termasuk Persiba” papar Tri. |Winda Efanur FS|

back to top