Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Kasus dana Persiba, Bupati : tidak melakukan pengawasan

Kasus dana Persiba, Bupati : tidak melakukan pengawasan

Jogakarta-KoPi| Sidang keenam dana hibah Persiba Bantul kembali digelar di Penngadilan Tipikor Jogjakarta pukul 09.00 WIB. Sidang ini menghadirkan saksi-saksi baru, Bupati Bantul Sri Widati, Bendahara II Persiba, Sekretaris Wikan Wirdo Kisworo, wakil manajer dan tim Litbang Persiba.

Bupati Bantul, Sri Widati memberi kesaksian terhadap kasus korupsi terdakawa Maryani dan Dahono. Sri Widati memberi kesaksian dirinya tidak terlibat dalam pencetus dana hibah Persiba terkait NPHD (Naskah perjanjian Hibah Daerah).

“Urutan adanya anggaran itu aspirasi ditampung kepada KONI, dimohonkan kepada pemerintah daerah, ke pora sebagai teknis lalu ketua sekda, dibahas, menjadi RAPBD, diusahkan dengan DPRD dibahas. Ditetapkan jadi APBD kirim ke gubernur lalu ditetapkan lalu oleh DPRD dan pemerintah daerah, mejadi APBD dan Perda APBD selanjutnya terkait NPHDnya”, papar Ida.

Tim JPU sempat mencecar Ida terkait keterlibatannya dalam dana hibah Persiba. Namun lagi-lagi Ida mengatakan pengeloaan dana hibah menjadi tanggung jawab SKPD teknis terkait.

" Merujuk (pedoman dana hibah) Peraturan Bupati No. 6 C Tahun 2008. Namun untuk pengelolaan tanggung jawab SKPD teknis sesuai tupoksi masing-masing", kata Ida.

Secara terpisah Koordinator GAKY ( Gerakan Anti Korupsi Yogykarta), Tri Wahyu mengatakan keterangan saksi Sri Widati semakin membuka fakta hukum Persiba. Namun yang menjadi perhatian, saksi tidak melakukan pengawasan dana hibah.

“Saksi Ida sebagai bupati tidak pernah lakukan pengawasan dana hibah Persiba. Saksi Ida sebut Perbup 6 C Tahun 2008 yang dipakai dasar hukum pencairan Persiba. Padahal di Perbup 6 C Tahun 2008, Bupati lah yang berwenang dalam pengawasan dana hibah dalam keolahrgaan termasuk Persiba” papar Tri. |Winda Efanur FS|

back to top