Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Kasus dana Persiba, Bupati : tidak melakukan pengawasan

Kasus dana Persiba, Bupati : tidak melakukan pengawasan

Jogakarta-KoPi| Sidang keenam dana hibah Persiba Bantul kembali digelar di Penngadilan Tipikor Jogjakarta pukul 09.00 WIB. Sidang ini menghadirkan saksi-saksi baru, Bupati Bantul Sri Widati, Bendahara II Persiba, Sekretaris Wikan Wirdo Kisworo, wakil manajer dan tim Litbang Persiba.

Bupati Bantul, Sri Widati memberi kesaksian terhadap kasus korupsi terdakawa Maryani dan Dahono. Sri Widati memberi kesaksian dirinya tidak terlibat dalam pencetus dana hibah Persiba terkait NPHD (Naskah perjanjian Hibah Daerah).

“Urutan adanya anggaran itu aspirasi ditampung kepada KONI, dimohonkan kepada pemerintah daerah, ke pora sebagai teknis lalu ketua sekda, dibahas, menjadi RAPBD, diusahkan dengan DPRD dibahas. Ditetapkan jadi APBD kirim ke gubernur lalu ditetapkan lalu oleh DPRD dan pemerintah daerah, mejadi APBD dan Perda APBD selanjutnya terkait NPHDnya”, papar Ida.

Tim JPU sempat mencecar Ida terkait keterlibatannya dalam dana hibah Persiba. Namun lagi-lagi Ida mengatakan pengeloaan dana hibah menjadi tanggung jawab SKPD teknis terkait.

" Merujuk (pedoman dana hibah) Peraturan Bupati No. 6 C Tahun 2008. Namun untuk pengelolaan tanggung jawab SKPD teknis sesuai tupoksi masing-masing", kata Ida.

Secara terpisah Koordinator GAKY ( Gerakan Anti Korupsi Yogykarta), Tri Wahyu mengatakan keterangan saksi Sri Widati semakin membuka fakta hukum Persiba. Namun yang menjadi perhatian, saksi tidak melakukan pengawasan dana hibah.

“Saksi Ida sebagai bupati tidak pernah lakukan pengawasan dana hibah Persiba. Saksi Ida sebut Perbup 6 C Tahun 2008 yang dipakai dasar hukum pencairan Persiba. Padahal di Perbup 6 C Tahun 2008, Bupati lah yang berwenang dalam pengawasan dana hibah dalam keolahrgaan termasuk Persiba” papar Tri. |Winda Efanur FS|

back to top