Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Karyawan di-PHK bisa langsung cairkan jaminan hari tua

Karyawan di-PHK bisa langsung cairkan jaminan hari tua
Jakarta-KoPi| Ekonomi nasional yang terus melemah membuat kepastian nasib pekerja tak menentu. Akibat pelambatan ekonomi dan turunnya nilai tukar rupiah, sejumlah perusahaan sudah mulai mem-PHK karyawannya.
 

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga Agustus 2015 telah terjadi PHK terhadap 26.500 pekerja di Indonesia. Kebanyakan perusahaan yang telah mem-PHK karyawannya adalah perusahaan yang menggunakan bahan baku impor.

Hal itu tentu saja meresahkan pekerja, lantaran masa depan mereka menjadi tak menentu. Akibatnya, banyak pekerja yang sudah mulai mencairkan jaminan hari tua (JHT) mereka di BPJS. BPJS mengkhawatirkan, penarikan JHT besar-besaran tersebut dapat memunculkan goncangan di internal perusahaan.

Pada bulan Juli lalu, pemerintah membuat aturan baru yang mengubah aturan pengambilan JHT hanya bisa dilakukan setelah 10 tahun masa keanggotaan di BPJS. Hal itu membuat peserta JHT BPJS kesal dan menolak aturan baru tersebut. Dengan semakin banyaknya PHK, kekhawatiran pekerja terhadap kepastian hari tua mereka semakin tak menentu.

Namun, baru-baru ini pemerintah mengumumkan akan adanya revisi PP tentang JHT. Pemerintah menjanjikan, untuk pekerja yang terkena PHK tidak perlu menunggu 10 tahun untuk mencairkan JHT mereka.

"Hasil revisi sama seperti PP sebelumnya, hanya ada penambahan aturan soal pekerja yang berhenti kerja atau terkena PHK. Mereka bisa mencairkan JHT meski masa kepesertaan belum 10 tahun," jelas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, seperti dilansir Kompas. Menurutnya, pekerja yang terkena PHK bisa mencairkan seluruh dana simpanan JHT sebulan setelah keluar dari perusahaan.

back to top