Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Karyawan di-PHK bisa langsung cairkan jaminan hari tua

Karyawan di-PHK bisa langsung cairkan jaminan hari tua
Jakarta-KoPi| Ekonomi nasional yang terus melemah membuat kepastian nasib pekerja tak menentu. Akibat pelambatan ekonomi dan turunnya nilai tukar rupiah, sejumlah perusahaan sudah mulai mem-PHK karyawannya.
 

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga Agustus 2015 telah terjadi PHK terhadap 26.500 pekerja di Indonesia. Kebanyakan perusahaan yang telah mem-PHK karyawannya adalah perusahaan yang menggunakan bahan baku impor.

Hal itu tentu saja meresahkan pekerja, lantaran masa depan mereka menjadi tak menentu. Akibatnya, banyak pekerja yang sudah mulai mencairkan jaminan hari tua (JHT) mereka di BPJS. BPJS mengkhawatirkan, penarikan JHT besar-besaran tersebut dapat memunculkan goncangan di internal perusahaan.

Pada bulan Juli lalu, pemerintah membuat aturan baru yang mengubah aturan pengambilan JHT hanya bisa dilakukan setelah 10 tahun masa keanggotaan di BPJS. Hal itu membuat peserta JHT BPJS kesal dan menolak aturan baru tersebut. Dengan semakin banyaknya PHK, kekhawatiran pekerja terhadap kepastian hari tua mereka semakin tak menentu.

Namun, baru-baru ini pemerintah mengumumkan akan adanya revisi PP tentang JHT. Pemerintah menjanjikan, untuk pekerja yang terkena PHK tidak perlu menunggu 10 tahun untuk mencairkan JHT mereka.

"Hasil revisi sama seperti PP sebelumnya, hanya ada penambahan aturan soal pekerja yang berhenti kerja atau terkena PHK. Mereka bisa mencairkan JHT meski masa kepesertaan belum 10 tahun," jelas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, seperti dilansir Kompas. Menurutnya, pekerja yang terkena PHK bisa mencairkan seluruh dana simpanan JHT sebulan setelah keluar dari perusahaan.

back to top