Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Karyawan di-PHK bisa langsung cairkan jaminan hari tua

Karyawan di-PHK bisa langsung cairkan jaminan hari tua
Jakarta-KoPi| Ekonomi nasional yang terus melemah membuat kepastian nasib pekerja tak menentu. Akibat pelambatan ekonomi dan turunnya nilai tukar rupiah, sejumlah perusahaan sudah mulai mem-PHK karyawannya.
 

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga Agustus 2015 telah terjadi PHK terhadap 26.500 pekerja di Indonesia. Kebanyakan perusahaan yang telah mem-PHK karyawannya adalah perusahaan yang menggunakan bahan baku impor.

Hal itu tentu saja meresahkan pekerja, lantaran masa depan mereka menjadi tak menentu. Akibatnya, banyak pekerja yang sudah mulai mencairkan jaminan hari tua (JHT) mereka di BPJS. BPJS mengkhawatirkan, penarikan JHT besar-besaran tersebut dapat memunculkan goncangan di internal perusahaan.

Pada bulan Juli lalu, pemerintah membuat aturan baru yang mengubah aturan pengambilan JHT hanya bisa dilakukan setelah 10 tahun masa keanggotaan di BPJS. Hal itu membuat peserta JHT BPJS kesal dan menolak aturan baru tersebut. Dengan semakin banyaknya PHK, kekhawatiran pekerja terhadap kepastian hari tua mereka semakin tak menentu.

Namun, baru-baru ini pemerintah mengumumkan akan adanya revisi PP tentang JHT. Pemerintah menjanjikan, untuk pekerja yang terkena PHK tidak perlu menunggu 10 tahun untuk mencairkan JHT mereka.

"Hasil revisi sama seperti PP sebelumnya, hanya ada penambahan aturan soal pekerja yang berhenti kerja atau terkena PHK. Mereka bisa mencairkan JHT meski masa kepesertaan belum 10 tahun," jelas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, seperti dilansir Kompas. Menurutnya, pekerja yang terkena PHK bisa mencairkan seluruh dana simpanan JHT sebulan setelah keluar dari perusahaan.

back to top