Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Kartu Imaginer Bangsa

Kartu Imaginer Bangsa

Oleh: Ardhie Raditya


Kartu menjadi identitas yang melekat pada Presiden Jokowi. Ketika menjadi gubernur DKI, Jokowi mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Saat menjadi Presiden, kini Jokowi memproklamirkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jangan-jangan, Jokowi lebih pintar “bermain” kartu yang sifatnya simbolik daripada melaksanakan perannya sebagai presiden yang sifatnya kongkrit ?

Bagi kebanyakan masyarakat, kartu kerap diidentikkan dengan hiburan dan permainan untuk mengisi waktu luang, melepas lelah, dan mengatasi rasa suntuk. Seperti, kartu domino, poker, kartu jarot. Semua cara pandang seperti ini memposisikan kartu sebagai produk budaya yang netral dari proses politik, cenderung irasional, dan bersifat pragmatis.
   
Di era globalisasi seperti saat ini, berkembang biaknya teknologi informasi-komunikasi telah merubah bentuk-bentuk interaksi (mode of interactions). Tatap muka sebagai landasan dasar proses interaksi sosial mengalami pergeseran. Di satu sisi, teknologi informasi memungkinkan orang saling berinteraksi tanpa bertatap muka. Di sisi lainnya, terjadi amalgamasi interaksi. Yakni, setiap orang dalam waktu bersamaan bisa bertatap muka di dunia nyata sambil smsan, facebookan, dan twiteran dengan orang lain di dunia maya. Alat teknologi informasi-komunikasi ini membentuk interaksi sosial yang mulanya bermakna tunggal (one way process) menjadi bermakna dualitas (Hjarvard, 2008).
   
Kondisi globalisi tersebut lantas berefek pada ruang lingkup (landscape) entitas kebangsaan. Mulanya, ikatan komunitas kebangsaan ini dirajut dalam berbagai gerakan sosial yang nyata, seperti gerakan anti kolonial. Pada konteks inilah, semua anggota komunitas kebangsaan (yang berdasarkan etnisitas, ras, kultural, dan gender) memiliki akar memori nostalgia heroik yang sama dalam sejarah pembentukan negara-bangsa (nation state). 

Tetapi, kehadiran teknologi di era global ini telah melenyapkan ikatan komunitas tersebut. Hadirnya kapitalisme teknologi, seperti media massa, memungkinkan anggota ikatan komunitas itu terhubung melalui proses imajiner penandaan yang tidak memiliki akar realitas dan historisitasnya. Hadirnya TV satelit, film impor, dan juga internet membuat mereka mengkonsumsi produk kultur dominan dari luar dibandingkan dari dalam negeri sendiri.

Hal itu yang kemudian membuat kedekatan antara rakyat dan pemimpinnya menjadi retak. Karena, kesadaran masyarakat terbius oleh kemegahan budaya asing yang liberal, pragmatis, dan hiperreal. Nalar kebangsaannya mengalami situasi keterputusan (disjuncture) (Appadurai, 1998). Imajinasi kebangsaan dikaburkan (bahkan, dilenyapkan) oleh imajinasi kebarat-baratan. Maka, orang dengan mudahnya melabeli kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan yang pro barat, pro asing, pro Amerika, bahkan pro “kafir”. 

Di sisi lain, media massa pun memainkan peran penting dalam proses keterputusan imajinasi kebangsaan. Menurut Hjarvad (2008) bahwa logika media massa di era global ini bukan lagi memberi informasi seobjektif mungkin, melainkan telah turut serta memilah dan mengkategorisasikan realitas sosial, budaya, ekonomi dan politik. Apapun yang tidak menguntungkan bagi media, maka informasi dan pengetahuan itu akan disensor secara ketat, agar kepentingan media bisa didistribusikan secara massif. Maka, dari cara pandang ini media kemudian lebih politis dibandingkan politisi itu sendiri.

Secara psikoanalisis, kehadiran teknologi informasi-komunikasi demikian menyulut perasaan emosional, sensitif, dan bahkan skhrizophenik. Ketika rakyat membutuhkan kepastian hidup melalui peran pemerintahnya, sementara itu berbagai informasi dan pengetahuan objektif dari media massa tidak didapatkannya, maka yang terjadi adalah kondisi chaos. Rakyat menjadi bingung, kecewa, dan kehilangan harapan hidup di bawah legitimasi negara.

Akibatnya, separatisme dari sejumlah komunitas pun bermunculan. Separatisme yang paling minimal tersebut ditunjukkan oleh adanya ideologi tandingan, berupa anti program kebijakan, anti demokrasi, anti politik dominan, hingga anti asing/barat. Menurut Appadurai (1998), separatisme di era global ini muncul karena adanya migrasi ideologi yang sangat cepat dari satu negara ke negara lainnya sehingga membentuk lokus kebangsaan menjadi tak stabil, fraktal, diasporatif, dan terpecah-belah.

Barangkali, efek buruk globalisasi seperti itulah yang sudah terbaca oleh Presiden Jokowi dan para tim kerja pemerintahannya. Sehingga, strategi yang dimainkannya adalah politik imajiner dalam interaksi sosial yang dualitas dan chaostik. Di satu sisi, supaya tidak berjarak dengan rakyatnya, dia menerapkan kultur “blusukan” untuk berkomunikasi tatap muka agar persoalan dalam dunia nyata bisa diakomodir.

Di sisi yang lain, ikatan komunitas kebangsaan yang selama ini terpecah direkatkan kembali melalui media imajiner teknologis yang bernama kartu (KIS dan KIP). Melalui kartu inilah rakyat, khususnya rakyat miskin, dapat menjalin ikatan emosional yang sama dengan para pemimpinnya, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tanpa bertatap muka langsung dengannya. Kartu menjadi penanda adanya relasi simbolik antara keduanya. Sebagaimana karakter teknologi, kartu elektronik ini melenyapkan batas-batas teritorial dan waktu dalam komunitas kebangsaan.

Sementara, mereka yang tergolong bukan rakyat miskin pun bisa terintegrasi secara budaya karena mereka menonton program kartu berbasis kerakyatan itu melalui media massa. Setidaknya, informasi dan pengetahuan tentang KIP dan KIS ini akan menyita perhatian media dan publik bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini masih ada pemimpin yang membangun entitas kebangsaannya dengan memanfaatkan peran-peran teknologi. Bagaimana menurut anda ?  

back to top