Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Kadin Pendidikan Kota Yogyakarta harus jelaskan penolakan anak disabilitas

Kadin Pendidikan Kota Yogyakarta harus jelaskan penolakan anak disabilitas
Jogja-KoPi| Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY (KPPHPD) melalui Setia Adi Purwata mengabarkan bahwa satu lagi anak dengan kebutuhan khusus ditolak oleh sekolah di Bantul. Menurutnya, masih banyak sekolah umum yang menolak anak disabilitas menjadi muridnya. Untuk itu, KPPHDP DIY meminta penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kasus penolakan itu dianggap merobek regulasi yang sudah dibuat pemerintah sendiri.
 
Hal itu berkaitan dengan kasus penolakan SD Blunyah Rejo 1 dan SD Bangun Rejo 2 di Bantul terhadap anak disabilitas, meskipun anak tersebut memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak lainnya.
Menurut Setia Adi, SD Blunyah 1 ketika dikonfirmasi oleh KPPHPD menyatakan tidak menolak tapi menyarankan agar ke SD Blunyah 2, karena SD Blunyah 1 belum memiliki Guru Pemdamping Khusus (GPK) dan belum ada peserta didik berkebutuhan khusus. Sementara SD Bangun Rejo 2 sudah memilikinya.
 
Sementara itu SD Bangun 2 melalui penjelasan Asisten Komite yang diutus mengatakan bahwa R dianggap tidak memenui syarat dan disarankan untuk sekolah di sekolah luar biasa. Hal itu dibantah keras Ibu E sebagai orang tua R. Menurutnya anaknya memiliki kemampuan standar seperti berhitung. 
 
Menanggapi kasus ini, KPPHDP berpendapat bahwa hak atas pendidikan dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi yang tidak seorangpun dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak tersebut. 
 
" Kami merujuk pada Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya harus dilakukan secara inklusif oleh setiap penyelenggara pendidikan sehingga sudah menjadi tugas penyelenggara pendidikan untuk menerima anak dari berbagai macam latar belakang dan kondisi (berkebutuhan khusus/difabel/penyandang disabilitas).
 
"Pasal 4  ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagaman, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa  penyelenggara pendidikan tidak boleh membatasi kesempatan anak yang akan  diterima sebagai peserta didik karena alasan kebutuhan khususnya/dfabilitas/disabilitas.
 
Kemudian  Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas”, yang diperkuat dengan Deklarasi  Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Pendidikan Inklusi, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta  pada tanggal 12 Desember 2014, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa penyelenggara Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak boleh menolak seorang anak  menjadi peserta didik karena alasan ia seorang anak berkebutuhan khusus (difabel/ penyandang disabilitas).
 
Dan kemudian merujuk pada pernyataan penyelenggara pendidikan (sekolah) yang  tidak menolak  anak berkebutuhan khusus (difabel/ penyandang disabilitas) tetapi menyarankan ke sekolah lain, menurut pendapat Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bentuk penghalusan dari sikap penolakan, bentuk menghindar dari tanggung jawab, serta  kewajiban yang dapat mengarah pada tindakan melanggar hak asasi penyandang disabilitas."
 
 
back to top