Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Kabinet, wajah transaksi politik

foto: www.economist.com foto: www.economist.com

Kabinet merupakan unsur kekuasaan pemerintah eksekutif yang secara langsung melaksanakan berbagai kebijakan publik. Kepentingan hajat hidup orang banyak dipengaruhi oleh bagaimana kekuatan komitmen dan kualitas kinerja kabinet pemerintahan.

Jokowi dan JK sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019 harus menciptakan kabinet yang kuat sebagai tim kerja pemerintahan, sekaligus mampu merealisasikan mandat konstitusi melalui implementasi kebijakan. Sayangnya, aroma transaksi politik tercium. Syahwat berkuasa dari parpol-parpol meminta jatah posisi dalam kabinet.

Paska kekecewan berat kalangan aktivis demokrasi, pegiat HAM dan keadilan atas masuknya Hendropriyono kedalam penasehat tim transisi pemerintahan, kini Jokowi mesti berani menolak upaya parpol-parpol oportunis yang memburu kekuasaan semata. Sebab, sekali memasukkan kabinet yang berbasis pada transaksi politik maka rakyat tidak akan mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Kabinet kuat paling tidak harus memiliki unsur bebas dari tokoh yang korup, tidak terikat parpol atau menjabat sebagai pejabat parpol, bersikap profesional, dan terbukti berintegritas dalam melayani kepentingan publik. Kabinet seperti inilah yang akan mampu mewujudkan mandat rakyat pemerintah kedalam kebijakan yang menjawab masalah-masalah akut bangsa seperti korupsi, kemiskinan, keterbelakangan pembangunan di daerah terpencil, kekerasan dan kriminalitas.

Nah, Jokowi dan JK jangan menampilkan wajah transaksi politik dalam kabinet pemerintahan periode 2014-2019 ini.

back to top