Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Kabinet, wajah transaksi politik

foto: www.economist.com foto: www.economist.com

Kabinet merupakan unsur kekuasaan pemerintah eksekutif yang secara langsung melaksanakan berbagai kebijakan publik. Kepentingan hajat hidup orang banyak dipengaruhi oleh bagaimana kekuatan komitmen dan kualitas kinerja kabinet pemerintahan.

Jokowi dan JK sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019 harus menciptakan kabinet yang kuat sebagai tim kerja pemerintahan, sekaligus mampu merealisasikan mandat konstitusi melalui implementasi kebijakan. Sayangnya, aroma transaksi politik tercium. Syahwat berkuasa dari parpol-parpol meminta jatah posisi dalam kabinet.

Paska kekecewan berat kalangan aktivis demokrasi, pegiat HAM dan keadilan atas masuknya Hendropriyono kedalam penasehat tim transisi pemerintahan, kini Jokowi mesti berani menolak upaya parpol-parpol oportunis yang memburu kekuasaan semata. Sebab, sekali memasukkan kabinet yang berbasis pada transaksi politik maka rakyat tidak akan mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Kabinet kuat paling tidak harus memiliki unsur bebas dari tokoh yang korup, tidak terikat parpol atau menjabat sebagai pejabat parpol, bersikap profesional, dan terbukti berintegritas dalam melayani kepentingan publik. Kabinet seperti inilah yang akan mampu mewujudkan mandat rakyat pemerintah kedalam kebijakan yang menjawab masalah-masalah akut bangsa seperti korupsi, kemiskinan, keterbelakangan pembangunan di daerah terpencil, kekerasan dan kriminalitas.

Nah, Jokowi dan JK jangan menampilkan wajah transaksi politik dalam kabinet pemerintahan periode 2014-2019 ini.

back to top