Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Jokowinomic dan Perangkap Neoliberalisme

Jokowinomic dan Perangkap Neoliberalisme

Pada awal tahun 2010, Yunani hampir saja mengecoh dunia dengan memanipulasi data-data keuangan negara (utang) dan  indikator-indikator ekonomi finansial negaranya via lembaga jasa keuangan kelas wahid, Goldman Sach. Selain itu, Yunani juga dikabarkan mengutak-atik data keuangan negaranya agar terlihat wajar dan baik-baik saja ditahun sebelumnya.

Sinyalmen  anomali keuangan Yunani telah terasa sejak 2009 dan setelah gagal mengecoh dunia internasional dengan aksi kolaborasi manipulatif tersebut, medio  2010 kotak Pandora itu terbuka. Krisis utang yang akut itu terungkap, ternyata hutang dan defisit keuangan  negara jauh  melebih GDP yang dibukukan oleh Yunani.
 
Tak hanya sampai disitu,  kawasan Eropa akhirnya juga ketiban flu berat. Virus krisis yang semula kental menjangkiti Yunani, ternyata diidap juga oleh Irlandia dan Portugal. Kemudian sedikit-demi sedikit menggoncang Perancis dan Italia. Sehingga akhirnya menjadi sebuah endemic keuangan di Zona Eropa yang sampai hari ini masih sangat mengkhawatirkan.
 
Pada tahun 2010, beberapa saat setelah Yunani menggemparkan lantai bursa di hampir seluruh dunia, IMF,  Bank dunia, dan lembaga keuangan  Zona Eropa  kembali memainkan peranan untuk merestrukturisasi ekonomi Yunani, restrukturisasi dengan semangat Washington Consensus generasi kedua. Dengan semangat yang minim “ingatan” terhadap krisis Amerika Latin di tahun 1980an itu, Yunani malah  semakin menunjukan performa negatifnya. Kondisi Yunani tampak semakin sulit dan semakin menjadi momok bagi kawasan Uni Eropa yang kian khawatir atas “default” utang Negara itu.
 
Dan hari ini kita menyaksikan, krisis keuangan merembet menjadi krisis politik. Hal ini semakin menjadikan Yunani sebagai momok katalis bagi Zona Eropa dan dunia. Pasalnya, lembaga-lembaga survey memberi sinyal bahwa  perolehan suara Partai Syriza, partai lawan Perdana Menteri Antonis Samara, berkemungkinan akan meningkat dan boleh jadi akan menggusur sang perdana menteri paska pemilihan umum nanti. Yang menjadi ketakutan adalah bahwa  Partai Syriza disinyalir akan membawa Yunani keluar dari Zona Eropa.
 
Kedalaman krisis negeri mitology ini tentu tak bisa diukur dengan buruknya indikator financial semata, tapi juga dari semakin rapuhnya  fundamental ekonomi politik Yunani yang ternyata sudah sangat didominasi oleh pemodal-pemodal internasional, baik institusi keuangan global maaupun negara-negara adikuasa. Aktor-aktor non Yunani ini telah banyak menyuntikan kebijakan-kebijakan “penyesuaian structural (Structural Adjustment Programe/SAPs) ke dalam urat nadi ekonomi politik negara tersebut.
 
Dua tahun setelah penangan krisis dimulai, tepatnya 12 Februari 2012, Jonathan Stevenson menulis sebuah essay yang sangat representatif untuk mewakili kondisi pelik yang dialami oleh Yunani waktu itu. Katanya, krisis yang melanda Yunani adalah pengulangan sejarah kegagalan kebijakan penyesuaian struktural, Structural Adjustment Programe/SAPs, yang pernah mandul, bahkan destruktif, saat diterapkan di daratan Amerika Latin pada era  1980-1990an. Karena kebijakan-kebijakan itu, Yunani pada akhirnya harus menelan pil pahit dengan merelakan hampir semua  infrastrukturnya dikuasai oleh aktor-aktor  internasional (baik institusi keuangan maupun negara-negara adikuasa), mulai dari bandara, pelabuhan, rel kereta api, jalan tol,  sampai ke sistem pengelolaan kotoran /sewage system (Wolrd Development Movement, 2012).
 
Faktanya, resep ekonomi dari John Williamson pada tahun 1979-an ini -- dikenal dengan istilah Washington Consensus, yang diadopsi secara gamblang (boleh jadi juga secara gambling)  oleh IMF dan Bank Dunia untuk membawa Yunani keluar dari jurang krisis --  pernah  membuat negara-negara Amerika Latin meringkuk dalam keterpurukan. Menurut penelitian Johnson dan Schafer (1997), selama tahun 1965-1995, perekonomian 48 dari 89 negara berkembang yang menerima bantuan IMF akhirnya  justru tidak menjadi lebih maju. Bahkan, 32 dari 48 negara tersebut justru menjadi lebih miskin. Sehingga wajar jika belakangan banyak yang mengendus bahwa program-program penyehatan ekonomi versi IMF dan Bank Dunia ini adalah program-program ideologis (neoliberalismre) milik Amerika untuk melemahkan kedaulatan ekonomi negara-negara penerima bantuan.
 
Selain Amerika Latin, hal serupa juga pernah memorak-morandakan fundamental ekonomi negara-negara Afrika. Jauh hari sebelum Yunani dan beberapa tahun sebelum krisis moneter Indonesia, tepatnya 1995, Zimbabwe juga digulung kehancuran yang parah paska Presiden Mugabe mengikuti saran IMF dan Bank Dunia untuk mengindependensikan Bank Sentral Zimbabwe agar lebih netral dan fokus menangani masalah moneter.  Sebelum kebijakan itu diambil, Zimbabwe masih dilanda inflasi sekira 20 persen.  Namun apa lacur, tahun 2002, inflasi Zimbabwe berlipat-lipat menjadi 140 persen, tahun 2003 inflasi terus menggila dengan mencatatkan 600 persen, tahun 2007 menjadi 66.000 persen, dan terakhir tahun 2008 Zimbabwe mencatatkan rekor inflasi terbesar sepanjang sejarah, yakni menjadi 230 juta persen (Daron Acemoglu dan James A. Robinson, Why Nation Fails, 2012).
 
Krisis Zimbabwe adalah pelajaran lanjutan untuk  Bank Dunia dan IMF, selain krisis Amerika Latin yang awalnya digemparkan oleh krisis Meksiko tahun 1982. Kegagalan Washington Consensus generasi pertama, sebagaimana dikritik oleh banyak kalangan, adalah bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang di anjurkan sangat bersifat apolitis, tidak memperhitungkan gaya dan model rezim yang berlangsung di sebuah negara. Bahkan tak sedikit yang mengendus kepentingan ideologis dan bisnis institusi-institusi finansial Amerika  tersembunyi di baliknya.  Sehingga, paket bantuan dan hutang mengalir secara sangat diskriminatif hanya  ketangan-tangan penguasa berserta kroni-kroninya di  dalam negara-negara  penerima bantuan tersebut. Hal ini sungguh tak berbeda dengan Indonesia, terutama pada kasus raibnya dana talangan BLBI yang ratusan triliun itu,. Suntikan likuiditas perbankan tersebut hilang lenyap ditelan hingar-bingar politik paska reformasi. Berbeda dengan Korea dan Malaysia, akhirnya Indonesia tak berbeda dengan Philipina, yakni  menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang berlarut-larut dalam krisis setelah mengadopsi paket kebijakan Structural Adjusment Programe (Washington Consensus).

Di Indonesia

Hari ini di Indonesia, paska rezim SBY yang secara halus dan diam-diam tetap menerapkan substansi kebijakan sejenis, terutama dari  sisi moneter,  Jokowi -JK malah memperjelas manifestasinya, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Anggaran ketat yang nyaris tidak menoleransi defisit (kebijakan balance the budget) demi  pengalihan subsidi dari barang publik ke sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, kurs rupiah yang terlalu mengambang, suku bunga yang ditentukan mekanisme pasar, liberalisasi perdaganga, reformasi birokrasi untuk mendukung kondusifitas bisnis pelaku-pelaku usaha internasional, rekayasa stabilitas politik, privatisasi BUMN (sinyal penerbitan bond  Pertamina misalnya) dan privatisasi fasilitas- fasilitas publik, dan  pengukuhan pengakuan atas properties right  (pengakuan hak kepemilikan pribadi) untuk menjamin keamanan merek dagang-merek dagang pemodal global, plus  penyamaan perlakuan antara pelaku usaha domestik dan pelaku usaha internasional dengan cara membumihanguskan berbagai macam hambatan harga dan tarif yang tidak kompetitif. Semua ini adalah resep-resep Jhon Williamson dan  juga menjadi instument-instrument perangsang bagi kedigdayaan negara-negara adikuasa di kancah domestik.
 
Motivasi utama  dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara adikuasa seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, belakangan juga China,  terhadap Indonesia tak jauh berbeda dengan yang  mereka harapkan dari Yunani.  Selain mendapatkan porsi yang besar dalam penentuan arah kebijakan domestic, mereka cuma ingin menjamin terjaganya kemampuan negara yang bersangkutan agar tetap bisa  membayar tagihan utang beserta bunga-bunganya yang kadung menggunung dan agar masyarakatnya tetap kompetitif  sebagai konsumen produk-produk  besutan konglomerasi internasional, terutama dari negara-negara adikuasa tersebut.Namun curangnya, mereka malah memagari pasar domestiknya dengan berbagai kebijakan ekonomi yang merugikan negara-negara berkembang, seperti kebijakan dumping atau  embargo atas komoditas-komoditas tertentu.  Bahkan jika kita tilik secara mendalam, meskipun China sangat agresif mempengaruhi tatanan domestik negara-negara  mitranya, namun faktanya China masih belum berani mengambil langkah-langkah strategis untuk meliberalisasi lebih jauh pasar domestiknya karena dinilai belum terlalu kuat untuk berkompetisi secara global. Sampai saat ini, Yuan masih dikawal ketat oleh Bank Sentral China (PBOC) agar tidak terlalu  mengambang dan mengganggu stabilitas ekonomi  nasional.
 
Pada tataran domestik Indonesia, pemangkasan aneka subsidi, mulai dari BBM, harga tiket angkutan umum, pupuk, dan menyerahkannya secara apriori kepada mekanisme pasar adalah langkah jangka pendek yang akan menggerus kesejahteraan masyarakat bawah, memangkas daya beli, mempertebal biaya produksi bagi pengusaha, memperlambat kinerja ekonomi ril, memperkecil daya serap pasar tenaga kerja, dan dipastikan akan mengganggu rencana pertumbuhan ekonomi kedepan. Harga BBM yang belakangan turun bukanlah karena pemerintah menyuntikan subsidi kembali, tapi karena memang harga minyak dunia sedang menukik tajam jauh meninggalkan asumsi harga minyak yang ditetapkan di dalam APBN 2015. Harga turun namun subsidi  nyaris nol, kecuali untuk varian solar dan minyak tanah. Artinya, penurunan harga BBM tidak akan mengganggu ruang fiskal yang telah ditetapkan sebelumnya.
 
Namun dengan perlambatan ekonomi global, usaha-usaha liberalisasi ekonomi yang diambil Jokowi berkemungkinan akan mendepak pelaku usaha dalam negeri dan memperbesar peluang pelaku-pelaku internasional untuk semakin menancapkan kukuknya di bumi pertiwi. Membengkaknya inflasi dan biaya produksi akibat pencabutan subsidi barang publik membuat kemampuan produksi dalam negeri melambat dan mengikis harapan untuk peningkatan komoditas ekspor sebagaimana yang diharapkan. Apalagi perlambatan permintaan global akibat stagnasi ekonomi China, Jepang, Brazil, Rusia, dan kawasan Eropa, malah  semakin memperparah keadaan itu.
 
Dan celakanya pula, dari sisi moneter dan keuangan, demi menjaga stabilitas moneter nasional dan menghindari capital ouflow, BI harus pula menaikan suku bunga  ditengah-tengah  dollar yang terus menggasak keperkasaan rupiah. Hal ini tentu saja  kian mengecilkan peluang untuk timbulnya ekspansi usaha baru yang seyogyanya diharapkan akan menambah lapangan pekerjaan baru dan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.  Kurangbergairahnya ekonomi domestik , stagnasi ekonomi kawasan Eropa, Jepang, China, serta Brazil dan Rusia, dan kibasan strong greenback (penguatan dolar)  ini pada akhirnya bisa sangat menyulitkan pemerintah kedepan jika pemerintah tetap menjilat pada neoliberalisme versi Konsensus Washington.
 
Jokowi-JK sebaiknya belajar dari pengalaman Franklin D. Rosevelt saat membawa Amerika keluar dari era Great Depressiondecade 1920-1930an. Sebelum Rosevelt duduk di bangku kepresidenan, Herbert Hoover adalah orang nomor satu di tanah paman sam. Beliau bertahan dengan kebijakan “balance the budget” sampai masa akhir jabatannya dan faktanya Amerika tetap tak beranjak dari stagnasi dan keterpurukan.  Tahun 1933, FD Rosevelt masuk ke gedung putih sebagai orang nomor satu di AS, kebijakan ekonomi politik berbalik arah. Rosevelt keluar dari zona “anggaran aman” alias memberi toleransi yang cukup lebar pada defisit anggaran nasional asal ekonomi ril bergerak, melepaskan ekonomi Amerika dari  penggunaan standar emas (gold standard), member insentif perpajakan, melonggarkan dunia perbankan agar masyarakat mudah mendapatkan kredit perumahan dan modal-modal mudah diakses untuk ekpansi usaha yang akan melebarkan kesempatan kerja. Pelan-pelan daya beli terangkat, ekonomi mulai dinamis, permintaan kian membaik, kreatifitas bisnis terus bertumbuh dan melahirkan banyak wiraswasta baru, kapasitas ekspor juga terangkat drastis, kesempatan kerja makin melebar, dan pertumbuhanpun akhirnya terus meninggi.
 
Point terakhir saya, akan sangat kontras terasa jika disatu sisi Jokowi-JK berbicara tentang kemandirian dan kedaulatan ekonomi dalam negeri, namun disisi lain kapasitas protektif negara terhadap rakyat semakin ditipiskan, bahkan dipangkas,  dan keran-keran dibuka selebar-lebarnya dimana tangan-tangan tak terlihat (the invisible hand) dunia internasional terus mengalir deras. Sungguh tidak mengenakan hati bagi rakyat Indonesia, apalagi bagi pemilih-pemilih Jokowi-JK yang konon sangat fanatik, jika ternyata karikatur yang dilansir salah satu media cetak Australia saat sang presiden  menghadiri KTT G20 di Brisbane November silam adalah sebuah gambaran sarkastis atas kenyataan yang sebenarnya terjadi di sini. Sebuah karikatur yang menggambarkan Jokowi sebagai seorang “chef’ yang siap memberikan sajian terbaiknya untuk CEO-CEO perusahaan trans/multinasional dan para kepala negara adikuasa.
 

back to top