Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Jokowi tidak peduli HAM (?)

Jokowi tidak peduli HAM (?)

Oleh: Bhakti Eko Nugroho


Setelah resmi diusung PDIP sebagai calon Presiden RI pada pemilu 2014, sebagian publik yakin Jokowi lah yang akan hadir sebagai pemenang pemilu. Asumsi ini umum diterima lantaran banyaknya hasil survey menyatakan tingginya elektabilitas dan popularitas Jokowi dibanding capres lain.  Meskipun sukar meramal politik, rasa rasanya memang tidak terlalu berat mensukseskan Jokowi pada pemilu bulan Juni nanti.

Diskusi yang relevan tidak lagi pada bagaimana Jokowi memenangkan pemilu, tapi pada bagaimana Jokowi setelah menang dan memimpin pemerintahan.

 

Artikel ini secara spesifik mengulas bagaimana prospek Hak Asasi Manusia (HAM) pada pemerintahan Jokowi – seandainya menang pada Pemilu presiden 2014.

 

Rekam Jejak

Sepanjang karir politiknya, Jokowi tidak pernah secara langsung menggunakan isu HAM sebagai jargon.  Akan tetapi, gaya kepemimpinannya yang partisipatif dan didukung dengan komunikasi politik yang baik menjadikannya pejabat publik yang populis dan jauh dari isu pelanggaran HAM. “Negosiasi meja makan” ketika merelokasi pedagang kaki lima saat menjabat Walikota Solo (2005 – 2012) sudah dimulai Jokowi ketika pemerintah kota lain lazim gunakan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam penggusuran.     

 

Kebijakan tata kota Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta juga relatif smooth. Penggusuran dan relokasi pedagang Tanah Abang berlangsung tanpa bentrok fisik. Hal ini kontras bila dibandingkan kebijakan penggusuran sebelumnya di Jakarta yang umumnya menggunakan pendekatan represif. Pada Maret 2010 misalnya, tiga orang tewas dalam penggusuran di area makam Mbah Priok, Jakarta Utara.

 

Untuk meminimalisir bentrok di lapangan, Jokowi tidak canggung hadiri panggilan Komnas HAM untuk jelaskan posisi sengketa waduk pluit. Pendekatan dialog dalam siasati konflik yang merupakan gaya kepemimpinannya relatif berhasil meminimalisir penggunaan kekerasan yang berpotensi pada terjadinya pelaggaran HAM. Hal ini merupakan modal Jokowi untuk jalankan agenda agenda di sektor HAM saat memimpin pemerintahan nasional paska 2014.

  

Politik HAM Nasional, Jokowi Berdiri Dimana?

Isu dan politik HAM di tingkat nasional tentu lebih rumit dibandingkan pada tingkat kota atau provinsi. Disamping varian isu HAM yang lebih luas dan kompleks, Jokowi juga akan hadapi langsung aktor aktor yang kontra dengan kebijakan perlindungan dan penegakan HAM.

 

Setidaknya terdapat tiga isu HAM utama yang perlu diperhatikan Jokowi jika nanti terpilih sebagai presiden, yakni masalah kebebasan beragama, reformasi sektor keamanan, dan penyelesaian kasus HAM masa lalu. Hingga saat ini, Jokowi belum pernah menunjukan sikap dan perhatian serius pada isu isu strategis di bidang HAM tersebut. 

 

Perlindungan kebebasan beragama belum begitu optimal dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Pelarangan dan kekerasan terhadap penganut agama minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah kerap berulang. Negara dianggap absen dan lalai dalam menjamin keyakinan warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi.

 

Sejauh ini, belum pernah ada pernyataan publik Jokowi terkait isu perlindungan kebebasan beragama. Gaya kepemimpinan Jokowi yang cenderung mengakomodasi semua keinginan berpotensi menjadikan pemerintahan yang ia pimpin nantinya akan ikut arus mayoritas. Jokowi harus berani tidak populis demi terlindunginya hak berkeyakinan warga negara.

 

Meski begitu, penolakan Jokowi atas usulan Mendagri kepada pemerintah daerah agar bekerja sama dengan FPI dapat mengindikasikan ketegasannya dalam isu toleransi.

 

Dalam hal reformasi sektor keamanan, Jokowi dapat mempertahankan model kepemimpinan yang dialogis dan partisipatif dalam proses kebijakan. Harapannya, potensi pelanggaran HAM oleh institusi keamanan seperti TNI dan POLRI dapat diminimalisir. Blusukan Jokowi nantinya harus menjangkau kelompok kelompok di wilayah wilayah krisis semacam Papua.    

 

Jokowi mesti memastikan aparat keamanan dalam pemerintahannya ramah terhadap HAM; termasuk dalam kebijakan pengendalian terorisme yang sejak periode Megawati hingga SBY telah menewaskan puluhan orang yang belum jelas keterlibatannya dalam aktivitas terorisme.

 

Isu strategis terkait HAM lainnya adalah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tidak satupun dari empat presiden Indonesia sejak 1998 mampu menyelesaikan lebih dari empat puluh kasus HAM masa lalu. Salah satu kasus HAM masa lalu terbesar adalah kekerasan dan pembunuhan massal tahun 1965 – 66. Perlu kemauan dan keberanian politik untuk menyelesaikan. Untuk isu ini, Jokowi juga belum pernah menunjukan sikap dan concernnya.

 

Jokowi akan berhadapan dengan elemen elemen yang menolak agenda penyelesaian kasus HAM masa lalu. Elemen tersebut bisa saja merupakan elemen yang mendukungnya dalam pencapresan. Ia perlu memastikan agenda penyelesaian kasus HAM masa lalu berjalan pada periode kepemimpinannya, dari mulai permintaan maaf resmi negara, rehabilitasi hak-hak korban, dan rekonsiliasi.

 

Usulan

Isu HAM mesti menjadi prioritas dalam kepemimpinan Jokowi nantinya sebagaimana isu lain seperti ekonomi, pendidikan, dan  pemberantasan korupsi. Dengan modal popularitas yang tinggi dan kemampuan komunikasi politik yang baik, Jokowi tinggal butuh keberanian dan kemauan politik untuk memastikan hak asasi warga negara terlindungi pada periode kepemimpinannya - jika ia terpilih.

 

*Bhakti Eko Nugroho adalah mahasiswa master Ilmu Politik di Universitas Ritsumeikan, Kyoto.

back to top