Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Akhir Derita Korban Lapindo

Akhir Derita Korban Lapindo

Sidoarjo – KoPi, Delapan tahun sudah bencana Lumpur Lapindo melahap sebagian wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Ribuan warga pun dipaksa kehilangan tempat tinggal oleh semburan lumpur yang melanda lebih dari 500 Hektare tanah tanpa ada kejelasan ganti rugi, baik dari P.T. Lapindo Brantas, maupun dari Pemerintah, semuanya hanya pandai mengucap janji tanpa diiringi bukti yang pasti.

Pada peringatan delapan tahun bencana Lumpur Lapindo yang berlangsung hari ini, (29/05/2014), perjuangan para korban yang belum mendapatkan ganti rugi tinggal selangkah lagi. Satu langkah penting tersebut terjadi seiring dengan ditandatanganinya kontrak politik yang salah satunya berisi penyelesaian bencana Lapindo oleh Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila nantinya menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Menurut Jokowi, berlarutnya penyelesaian ganti rugi bencana Lumpur Lapindo disebabkan karena negara tidak dapat memposisikan dirinya sebagai perwakilan rakyat yang seharusnya mendahulukan kedaulatan rakyat. “Negara harusnya hadir, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau negara absen, artinya negara melupakan rakyat” ucap Jokowi dalam orasi singkatnya.

Jokowi yang tidak dapat berlama-lama dalam acara tersebut kemudian memohon pamit kepada para pendukungnya karena masih harus terbang ke Bali untuk menghadiri acara lainnya. “Perkenankan saya tanda tangan kontrak politik dulu, kemudian saya mohon pamit. Merdeka!!!” pungkasnya.***

 


Reporter : Aditya Candra Lesmana

back to top