Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

Joko Widodo perintahkan TNI amankan laut Indonesia

Joko Widodo perintahkan TNI amankan laut Indonesia

Semarang-KoPi│Presiden RI Joko Widodo saat Blusukan (2/12) ngnes (prihatin)  melihat kampung nelayan di Tambak Lorok Semarang  miskin padahal lautan  Indonesia  luas, ikan-ikan di lautan amat banyak.

Seperti yang dikemukakan Susi Pudjiastuti "kenapa nelayan kita miskin, sementara lautan kita dirampok habis-habisan". Pertanyaan hampir senada yang diajukan Joko widodo yakni kenapa nelayan kita tidak menguasai permodalan, tidak menjadi 'majikan' atas lautan negaranya sendiri?

Hal tersebut menjadikan kerugian besar yang ditanggung negara dan nelayan. Jawabannya hanya satu, illegal fishing yang sistematis dan terstuktur dari dulu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga nelayan kecil tidak bisa berbuat apa-apa.

Data BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada kerugian Rp. 300 Trilyun, dan ada sekitar 5.400 kapal yang melakukan tindakan Illegal Fishing, ini bukan angka main-main, kalau kita bisa mengamankan Rp. 300 Trilyun, berapa banyak aliran modal masuk ke negara, dan menyejahterakan nelayan bangsa sendiri.

Sebagai Presiden RI dan juga Panglima Tertinggi TNI, Joko Widodo telah memerintahkan kepada jajaran terkait untuk mengamankan lautan Indonesia dari aksi penjarahan ilegal, memperkuat struktur aliran permodalan ke nelayan-nelayan sehingga nelayan mudah mendapatkan akses untuk melaut dan membawa hasilnya, dan membangun infrasturuktur-infrastruktur baru di kampung-kampung nelayan. │Joko Raharjo│

back to top