Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Joko Widodo, mengapa oh mengapa...

foto: kompolnas.go.id foto: kompolnas.go.id

Presiden Joko Widodo 'Jokowi' kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait dengan jabatan lembaga negara. Kali ini presiden mengajukan satu-satunya calon Kapolri. Tanpa verifikasi KPK, hanya rekomendasi dari kompolnas. Tentu saja keputusan ini menghentak publik Indonesia, terutama kalangan aktivis anti-korupsi. Sebab Budi Gunawan termasuk pejabat polisi yang memiliki rekening gendut. Tercatat rekeningnya mencapai 22,2 Milyar Rupiah. 

Posisi kepala kepolisian Republik Indonesia termasuk dalam hak prerogatif presiden, tentu saja nanti DPR yang ikut mengevaluasi dan mengesyahkan. Namun, pertanyaan menggelitik tersebut adalah mengapa pengajuan calon kapolri berlawanan dengan komitmen menjadikan pemerintahan Jokowi bersih dari korupsi?

Komisi III DPR meminta Budi Gunawan untuk mengklarifikasi tudingan rekening gendut yang ditujukan kepadanya. Tentu agar masyarakat menjadi tenang, dan percaya bahwa kepolisian akan diorganisasi oleh pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan seksional memperkaya diri sendiri. Apalagi isu bahwa Budi Gunawan mendapat posisi tersebut karena balas budi untuk Megawati Soekarno Puteri. Isu ini akan merugikan institusi polisi yang masih dalam sorotan publik terkait kinerja buruk pengabdiannya.

Alasan Jokowi bahwa kebijakan tersebut berdasar rekomendasi kompolnas tidak cukup. Sebagai presiden, dirinya bertanggung jawab penuh memberi kejelasan-kejelasan. Sebab ini menjadi bagian dari akuntabilitas politik. Kecuali Jokowi ingin berlari dari hal ini.

Rakyat Indonesia berharap pilihan kebijakan posisi jabatan kapolri sungguh-sungguh berdasar pada transparansi, akuntabilitas dan aspirasi masyarakat. Kepolisian merupakan ujung tombak penegakan hukum. Sedangkan negara bangsa ini makin maju dan berkeadilan jika hukumnya tidak termanipuasi oleh kepentingan-kepentingan seksional yang sempit.

Semoga pemimpin baru dalam tubuh kepolisian makin memperkuat arah transformasi Indonesia menuju bangsa yang kuat, mandiri, maju dan demokratis.

back to top