Menu
Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Prev Next

Johan Budi SP: SP3 Idham Samawi selesai, bila tak puas silakan gugat

Johan Budi SP: SP3 Idham Samawi selesai, bila tak puas silakan gugat

Jogjakarta-KoPi| Selepas Kejaksaan Tinggi DIY mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) pada Selasa 4 Agustus 2015 lalu, status Idham Samawi sebagai tersangka korupsi Persiba Bantul dicabut. 

Namun, terbitnya SP3 tersebut memicu aksi dari Koalisi Selamatkan Pemberantasan Korupsi Jogjakarta. Koalisi yang beranggotakan 23 lembaga menuntut pihak KPK untuk ikut turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Sebelumnya pada Hari Jumat 7 Agustus lalu perwakilan koalisi mendatangi kantor KPK, menyerahan lima dokumen dan tiga buah CD rekaman terkait kasus korupsi Persiba Bantul.

Namun secara terpisah ketua KPK sementara Johan Budi SP mengatakan keluarnya SP3 terhadap Idham Samawi sudah menjadi produk hukum yang sah. SP3 Sudah menjadi kewenangan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait.

Dalam hal ini KPK tidak memilki keterkaitan khusus, namun Johan mempersilahkan bagi masyarakat yang berkeberatan untuk mengajukan gugatan terhadap SP3 tersebut.

“SP3 itu kan produk hukum yang sah, itu kewenangan produk hukum, kalau sudah di SP3 itu artinya tidak cukup bukti-bukti yang terpenuhi. Kalau mau ya digugat masyarakat, kalau KPK tidak bisa, itu dari penegakan hukum yang sah dari kejaksaan atau kepolisian,” jelas Johan Budi disela diskusi ‘Mengawal Dana hingga Desa’ di Kepatihan pukul 17.00Wib.

Johan juga menegaskan KPK tidak bisa melakukan penyelidikan baru pada kasus yang sama dan sudah mendapat SP3.

“Kalau pengambil alihan itu bukan kasus yang SP3,” tutur Johan.

Sementara untuk status anggota dewan Idham Samawi, Johan menuturkan diputuskan dengan berdasarkan Undang-undang Pilkada yang berlaku.

“Anggota dewan menjadi tersangka kan gak dilantik,,kalau berkaitan dengan pilkada kaitan dengan DPR dan DPRD itu ada yang menangungi UU pilkada dan pemilu, sepajang itu gak dilarang, kpk dalam konteks ini hanya menghimbau, dalam sisi peraturan dianulir dari UU, ya KPK tidak bisa,” pungkas Johan. |Winda Efanur FS|

back to top