Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

JIPP minta KPU mendiskualifikasi Gerindra dalam Pilkada 2015 Featured

JIPP minta KPU mendiskualifikasi Gerindra dalam Pilkada 2015
Jakarta-KoPi| Jaringan Independen Pemantau Pilkada (JIPP) akan melaporkan Partai Gerindra berkaitan dengan tuduhan politik uang.  JIPP juga meminta Bawaslu dan KPU mendiskualifikasi Partai Gerindra dari kesertaaanya dalam pilkada serentak 2015.
 
Hendrawan Sugiarto,SH,.MH, Koordinator Divisi Advokasi & Pelaporan mengatakan banyak laporan resmi kepada JIPP, khususnya di Sulawesi Selatan tentang indikasi dugaan politik uang yang dilakukan oknum pengurus Partai Gerindra Sulawesi Selatan.
 
"Latinro Latunrung sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah  menerima pemberian uang/barang dalam arti dapat di kategorikan gratifikasi yang tidak diatur dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam hal mendapatkan rekomendasi pencalonan kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 1 tahun 2015 pada pasal 47 "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota." Dalam hal tersebut maka partai tersebut jika terbukti akan di diskualifikasi". Kata Hendrawan dalam rilisnya.
 
Menanggapi laporan tersebut dengan barang bukti yang telah diterima JIPP, maka pihaknya akan segera melaporkan aduan ini ke Bawaslu Pusat. Menurut Hendrawan, semua ini juga tidak menutup kemugkinan juga akan melaporkan Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan, Latinro Laturung ke Mabes Polri. Dasar aduan ini adalah sinyalemen adanya perbuatan melawan hukum dengan membuat kebijakan mematok mahar kepada sejumlah calon kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi.
 
"Kami juga mencoba melihat memang seminggu ini ramai di media cetak dan online lokal disana berita terkait kasus tersebut."
 
JIPP akan segera menindaklanjuti kasus ini dan melakukan investigasi mendalam. Hendra menegaskan bahwa hal ini penting sebagai upaya penegakan demokrasi dan menjadi pelajaran bagi partai lain untuk melakukan proses demokrasi secara jujur dan meminimalkan praktik korupsi.| 
 
 
back to top