Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

JIPP minta KPU mendiskualifikasi Gerindra dalam Pilkada 2015 Featured

JIPP minta KPU mendiskualifikasi Gerindra dalam Pilkada 2015
Jakarta-KoPi| Jaringan Independen Pemantau Pilkada (JIPP) akan melaporkan Partai Gerindra berkaitan dengan tuduhan politik uang.  JIPP juga meminta Bawaslu dan KPU mendiskualifikasi Partai Gerindra dari kesertaaanya dalam pilkada serentak 2015.
 
Hendrawan Sugiarto,SH,.MH, Koordinator Divisi Advokasi & Pelaporan mengatakan banyak laporan resmi kepada JIPP, khususnya di Sulawesi Selatan tentang indikasi dugaan politik uang yang dilakukan oknum pengurus Partai Gerindra Sulawesi Selatan.
 
"Latinro Latunrung sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah  menerima pemberian uang/barang dalam arti dapat di kategorikan gratifikasi yang tidak diatur dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam hal mendapatkan rekomendasi pencalonan kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 1 tahun 2015 pada pasal 47 "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota." Dalam hal tersebut maka partai tersebut jika terbukti akan di diskualifikasi". Kata Hendrawan dalam rilisnya.
 
Menanggapi laporan tersebut dengan barang bukti yang telah diterima JIPP, maka pihaknya akan segera melaporkan aduan ini ke Bawaslu Pusat. Menurut Hendrawan, semua ini juga tidak menutup kemugkinan juga akan melaporkan Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan, Latinro Laturung ke Mabes Polri. Dasar aduan ini adalah sinyalemen adanya perbuatan melawan hukum dengan membuat kebijakan mematok mahar kepada sejumlah calon kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi.
 
"Kami juga mencoba melihat memang seminggu ini ramai di media cetak dan online lokal disana berita terkait kasus tersebut."
 
JIPP akan segera menindaklanjuti kasus ini dan melakukan investigasi mendalam. Hendra menegaskan bahwa hal ini penting sebagai upaya penegakan demokrasi dan menjadi pelajaran bagi partai lain untuk melakukan proses demokrasi secara jujur dan meminimalkan praktik korupsi.| 
 
 
back to top