Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

JIPP minta KPU mendiskualifikasi Gerindra dalam Pilkada 2015

JIPP minta KPU mendiskualifikasi Gerindra dalam Pilkada 2015
Jakarta-KoPi| Jaringan Independen Pemantau Pilkada (JIPP) akan melaporkan Partai Gerindra berkaitan dengan tuduhan politik uang.  JIPP juga meminta Bawaslu dan KPU mendiskualifikasi Partai Gerindra dari kesertaaanya dalam pilkada serentak 2015.
 
Hendrawan Sugiarto,SH,.MH, Koordinator Divisi Advokasi & Pelaporan mengatakan banyak laporan resmi kepada JIPP, khususnya di Sulawesi Selatan tentang indikasi dugaan politik uang yang dilakukan oknum pengurus Partai Gerindra Sulawesi Selatan.
 
"Latinro Latunrung sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah  menerima pemberian uang/barang dalam arti dapat di kategorikan gratifikasi yang tidak diatur dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam hal mendapatkan rekomendasi pencalonan kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 1 tahun 2015 pada pasal 47 "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota." Dalam hal tersebut maka partai tersebut jika terbukti akan di diskualifikasi". Kata Hendrawan dalam rilisnya.
 
Menanggapi laporan tersebut dengan barang bukti yang telah diterima JIPP, maka pihaknya akan segera melaporkan aduan ini ke Bawaslu Pusat. Menurut Hendrawan, semua ini juga tidak menutup kemugkinan juga akan melaporkan Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan, Latinro Laturung ke Mabes Polri. Dasar aduan ini adalah sinyalemen adanya perbuatan melawan hukum dengan membuat kebijakan mematok mahar kepada sejumlah calon kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi.
 
"Kami juga mencoba melihat memang seminggu ini ramai di media cetak dan online lokal disana berita terkait kasus tersebut."
 
JIPP akan segera menindaklanjuti kasus ini dan melakukan investigasi mendalam. Hendra menegaskan bahwa hal ini penting sebagai upaya penegakan demokrasi dan menjadi pelajaran bagi partai lain untuk melakukan proses demokrasi secara jujur dan meminimalkan praktik korupsi.| 
 
 
back to top