Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Ironi pendidikan kaum merdeka

Pelukis: Tito Yoyo, tanpa judul Pelukis: Tito Yoyo, tanpa judul

Aroma perayaan menyambut hari kemerdekaan Indonesia mulai terasa. Di sudut-sudut kota beragam gapura dihias kembali dan ditaburi pernak-pernik yang unik. Tak lupa pula, beragam parade Agustusan, semacam karnaval, ditampilkan di jalan perkotaan hingga kecamatan.

Bukankah tradisi semacam ini mendangkalkan makna pendidikan sebagai alat pembebasan ?. Karena, tradisi ini hanya kepanjangan tangan dari gaya hidup negara teater.

Menurut Geertz (1980) keseluruhan ritual simbolik memainkan tema utama dalam negara teater. Ritual ini dilakukan berulang kali untuk memberi gambaran bahwa pusat kekuasaan adalah anutan. Maka, berbagai perayaan itu perlu dipertontonkan sebagai penegas dan pengingat tentang berjalannya budaya penaklukan.

Pada zaman penjajahan, siapa yang harus ditaklukan lebih jelas kentara. Tak ada kompromi bagi kaum penjajah. “Rawe-rawe rantas, malang-malang putung”. Para penjajah yang menghalangi agenda kemerdekaan Indonesia akan dihancurkan dan dileburkan. Itulah spirit kemerdekaan yang sesungguhnya.

Antara penjajah dan kaum terjajah memiliki identitas dan tujuan yang tegas. Dengan begitu, sejarah praktik penjajahan apapun bentuknya harus menjadi materi pendidikan dimanapun keberadaannya. Sebab, kemerdekaan bangsa Indonesia diperjuangkan dengan darah dan air mata. Kemerdekaan kita bukan hadiah ulang tahun dari kaum penjajah.

Namun, kenyataannya kondisi penjajahan itu masih saja terjadi. Ironisnya, penjahahan itu melibatkan sesama anak bangsanya sendiri. Coba tengok, berapa banyak orang miskin yang tak bisa mengakses pendidikan karena biayanya yang kian mahal. Berapa banyak orang pelosok desa yang masih berkubang dengan buta huruf dan buta realitas penindasan.

Berapa banyak warga negara yang mengurus hak dan masa depannya tapi terpenjara oleh kerangkeng besi birokrasi. Kondisi ini semakin diperparah oleh praktik korup elit politik dan raja-raja kecil di berbagai daerah. Plus konflik sosial keagamaan dan terorisme yang tak henti-hentinya menggerogoti nilai pendidikan toleransi dan multikultural negeri ini.

Pada suatu pengajian kolaboratif, Gus Mus dan Emha Ainun Nadjib, mengatakan bahwa kita tengah memasuki zaman akhir. Hal ini ditandai oleh hilangnya krisis kepercayaan antar sesama dan pemujaan akan permukaan-permukaan semata.

Jangankan sesama warga negara, sesama Islam saja saling menaklukkan. Jangankan sesama Islamnya, sesama ormas seagama saja saling menikam. Tapi, semua pihak justru mengklaim kebenarannya masing-masing. Korbannya tetap saja rakyat jelata dan kaum miskin papa yang masih tenggelam dalam budaya bisu. Mereka mudah tergiring oleh wacana ketegangan para elitnya, sehingga bertindak nekad dan beringas demi harga diri kelompoknya.

Pada kongres ke-2 di Manado tahun 1977 silam, para pengurus HIPIIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial) mendiskusikan secara serius tentang masa depan keadilan sosial di Indonesia. Di jajaran HIPIIS di waktu itu ada Selo Soemardjan, Taufik Abdullah, Adam Malik, Umar Kayam, Alfian, Mattulada, Umar Nur Zain, Masri Singarimbun, Arief Budiman, dan lainnya.

Arus pemikiran mereka bermuara pada satu titik penting bahwa keadilan sosial di Indonesia cenderung “berorientasi ke atas”. Mentalitas ini turut merasuki arus pemikiran ilmuwan sosial di Indonesia yang didominasi aliran fungsionalisme.

Hingga akhirnya mereka yang diberikan mandat menangani pembangunan dan pelayanan publik adalah mereka yang tidak memiliki relasi keintiman dengan kalangan bawah (Budiman, 1977). Saya kira pemikiran mereka tampak masih relevan hingga sekarang. Itulah sebabnya mengapa dalam upaya merubah bangsa ini menjadi lebih baik, dalam arti merdeka paripurna, presiden Jokowi memiliki agenda revolusi mental dalam pemerintahannya.

Tetapi, kemerdekaan paripurna tersebut tidak mudah. Butuh kekuatan dan nyali besar untuk memperjuangkannya. Bahkan, tantangannya jauh lebih kompleks daripada merebut kemerdekaan pada awal sejarah bangsa Indonesia. Sebab, kaum penjajahnya kini bermuka seribu. Tidak hanya dari kaum neoliberalisme, melainkan juga dari kaum oplosan dan pragmatisme di negeri sendiri. Ini tentu saja juga pekerjaan rumah lembaga pendidikan kita.

Kehendak bangkit kaum merdeka

20 Mei 1908, hari minggu, sekitar jam sembilan pagi, lahirlah Budi Utomo. Ia bukanlah nama seseorang. Budi Utomo adalah organisasi kebangsaan yang bertujuan membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan.

Kelahiran organisasi kebangsaan ini dibidani oleh para pelajar-priyayi yang menempuh pendidikan di Stovia. Sutomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Soeraji, dan Wahidin Sudirohusodo disebut-sebut sebagai para pendiri dan penggagas organisasi Budi Utomo.

Kongres pertamanya (3-5 Oktober 1908) di Jogjakarta mempertegas gerakan organisasi Budi Utomo. Kegiatannya difokuskan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan yang ruang geraknya masih terbatas di pulau Jawa dan Madura.

Kala itu, Tirto Kusumo, Bupati Karangayar, terpilih sebagai ketua Budi Utomo pusat. Melalui kongres pertamanya, tujuan utama Budi Utomo bertekad melawan rezim penjajahan melalui strategi kebudayaan dan pendidikan.

Secara etimologis, Budi Utomo terdiri dari dua kata, Budi dan Utomo. Budi berarti perangai, tabiat, atau prilaku. Sedangkan, Utomo berarti keutamaan atau keluhuran. Jadi, Budi Utomo berarti tabiat yang penuh keluhuran.

Keluhuran tabiat ini akan berhasil digapai melalui imitasi budaya luhur kalangan priyayi dan sistem pengajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan. Itulah sebabnya, program Budi Utomo adalah menyediakan dana-dana pendidikan bagi mereka yang pintar tapi tidak mampu secara pendanaan.

Pada perkembangannya, organisasi Budi Utomo pun lambat laun mulai meredup. Karena, ia kurang berminat dalam gerakan politik seperti halnya organisasi Sarekat Islam yang mulai muncul di tahun 1912.

Sarekat Islam didirikan oleh HOS Tjokroaminoto, salah satu keturunan bupati Ponorogo. Dialah sosok guru bangsa yang dikenal dengan sebutan De Ongekroonde van Java (“Raja Jawa Tanpa Mahkota”).

Murid-muridnya yang pernah tinggal dan bertandang ke rumahnya di Surabaya adalah Soekarno, Alimin, Semaon, Agus Salim, dan Kartosuwirjo. Bahkan, Tan Malaka konon pernah berguru padanya.

Meski demikian, organisasi modern pertama seperti Budi Utomo setidaknya membuka jalan bagi kelahiran organisasi perjuangan dan pergerakan anti kolonial lainnya di Indonesia pada era-era berikutnya. Karena kontribusinya bagi sejarah perjuangan bangsa, maka sejak 20 Mei 1948 (hari lahir Budi Utomo) ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai peringatan hari kebangkitan nasional.

Seharusnya, para mahasiswa sekarang ini berusaha keras menjaga, memupuk, dan merawat kehendak bangkit para pendahulu bangsanya. Memang betul, bangsa Indonesia kini telah merdeka. Dan, kaum penjajah, seperti Belanda dan Jepang, telah kembali ke kampung halamannya berpuluh-puluh tahun lamanya.

Tetapi, bukan berarti bangsa ini terbebas dari jejak-jejak rezim penjajahan. Sistem birokrasi sebagai warisan rezim kolonial hingga kini masih terus berjalan secara diam-diam. Tak sedikit warga negara yang amat kecewa dan marah dengan sistem birokrasi yang menghambat proses pendidikan.

Karena nyaris tidak ada kemerdekaan di sana, apalagi semangat pelayanan yang berlaku bagi semua orang. Jangankan kekurangan berkas persyaratan, dalam penulisan nama gelar pejabat yang keliru saja membuat aparatus birokrasi geram bukan kepalang.

Ironisnya, prosedur birokrasi yang berbelit-belit seringkali menjadi dalih perpeloncoan untuk menghalangi para yunior yang tangkas dan pintar bisa dengan mudah “naik kelas”. Sadisnya lagi, di perguruan tinggi yang katanya sumber pengetahuan filsafat moral dan otonomi kesadaran ternyata tergilas pula oleh sistem birokrasi busuk ini.

Tidak sedikit para kolega dosen yang harus terhambat kepangkatannya karena alasan yang irasional. Seperti, beda kelompok kepentingan, staf pengurus administrasi kepangkatan tidak memiliki salinan berkas persyaratan yang kurang, dan tidak adanya dana pelicin.

Bahkan, ada pula seseorang yang diminta mengurus proses kepangkatannya sendiri dengan dalih peraturan yang ditafsirkan sesuka hatinya. Lalu, buat apa ada bidang kepegawaian dan bidang pelayanan publik lainnya yang digaji untuk membantu mengurangi beban administrasi para dosen dan guru ?

Bukankah yang demikian ini bisa dimasukkan ke dalam kategori “memakan gaji buta” ? Entahlah. Tetapi, dalam sistem pendidikan yang begitu dominannya cengkraman birokrasinya bukan mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Justru mencetak generasi bangsa ironis yang bermental gila hormat dan berkepribadian menindas (Raditya, 2016).

Dalam hubungan keberagamaan pun tidak lepas dari nilai pasca penjajahan. Buktinya, masih ada sejumlah ormas agama yang mengusung cita-cita fundamentalisme impor dengan menggunakan praktik kekerasan dan teror sosial.

Dengan dalih anti kapitalisme dan negara yang diridhoi tuhan, mereka menyebar ideologi agamanya dengan mengisi program rohani di desa-desa. Bahkan, mereka berjuang dengan strategi kebudayaan (soft power) demi merebut jabatan strategis di bidang politik. Taktik ini tampak mirip dengan politik rezim kolonial dalam mengembosi gerakan sosial keagamaan di Indonesia (Noer, 1982).

Masyarakat awam yang dangkal kesadaran kritisnya, tidak mampu berdaya melawan kondisi poskolonial yang demikian. Karena, mereka tidak memiliki modal pengetahuan yang cukup untuk membedakan manakah yang substansial dan manakah yang artifisial. Akibatnya, mereka mudah saja tersulut konflik sosial dengan sesama bangsanya atas provokasi para elitnya.

Kondisi keterasingan dalam hal berbangsa dan bernegara itulah yang sejatinya menjadi spirit gerakan kebangkitan para generasi muda. Sayang, kebanyakan agen muda perubahan tersebut kini doyan belajar berburu proyek dan memuja gaya hidup instan. Akhirnya, pendidikan kritis mereka menjadi tumpul.

Pendidikan harus menjadi garda depan untuk mendidik kaum merdeka yang belum merdeka seutuhnya. Pendidikan sejatinya dapat menghasilkan orang-orang yang lantang melawan penjajahan segala rupa. Mampukah tujuan pendidikan kaum merdeka ini terlaksana hanya sekedar merayakan hari kemerdekaan belaka ? Sampai kapan ? Tanyalah pada hatimu, kawan.

  1. Daftar Pustaka

Budiman, Arief, 1977. Kebudayaan Politik dan Perubahan Sosial, hal. 230-238, dalam Hadad, Ismid (ed.), Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial, Jakarta: LP3ES

Geertz, Clifford, 1980. Negara, The Theatre State in Nineteenth-Century Bali, USA: Princeton University Press

Noer, Deliar, 1982. Gerakan Modern Islam di Indonesia, Jakarta: LP3ES

Raditya, Ardhie, 2016. Pendidikan Anti Pendidikan, Surabaya: Unipress

back to top