Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Inilah kejanggalan sistem ketatanegaraan DPD

perwakilan dari DPD RI perwakilan dari DPD RI

Jogjakarta-KoPi| UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dianggap melanggar pustusan MK RI No. 92/PUU/2012. Pihak DPD RI mengkhawatirkan upaya ini untuk pengkerdilan peran DPD secara terstruktur.

Menurut staf ahli DPD RI, B. Restu Cipto Handoyo mengatakan pemberlakuan UU No. 17 tahun 2014 tidak terlepas dari campur tangan koalisi tertentu di dalam parlemen.

“ Ada beberapa kejanggalan dari sistem ketatanegaraan Indonesia yakni pendelegasian UUD 1945 di atur dengan UU, bukan di dalam UU. Padahal menurut P3 harus UU yang mengatur sendiri tapi ini digabung. Kedua pasal 18 UUD 1945, DPRD adalah rezim pemerintahan bukan rezim parlemen, apa ini perlu diatur dalam UU MD 3.  Ketiga pasal 20 ayat 2 setiap RUU Pembahasan UU harus dibahas oleh oleh DPD, DPR dan presiden dengan persetujuan bersama. Namun faktanya UU susduk ( susunan dan kedudukan) dan UU MD3 hanya dibahas antar fraksi dan menteri yang mewakili”, kritik B. Restu Cipto Handoyo.

Sementara pakar hukum UII, Drs. Saifudin berpendapat ada ketidakseimbangan peran DPD dengan DPR dan presiden. Padahal ketiganya bersama merumuskan undang-undang.

“Dalam perumusan suatu UU, DPD berhak untuk mengikuti pembahasan tingkat pertama dan kedua, namun ketiganya putusan ketok palu suatu RUU, DPD tidak memiliki kewenangan ”, papar Drs. Saifudin. |Winda Efanur FS|

back to top