Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Ini Komitmen MenLHK & DPR. Tapi jangan berpuas dulu, kita harus kawal terus! #SaveJambulKuning

Ini Komitmen MenLHK & DPR. Tapi jangan berpuas dulu, kita harus kawal terus! #SaveJambulKuning
Besarnya dukungan masyarakat akan adanya kebijakan pelestarian sumber daya alam hayati yang lebih baik, tercermin dari simpati yg terus mengalir terhadap petisi #KakatuaBotol yang mendorong revisi UU no 5/1990 mengenai konservasi.
 
Sudah lebih dari 170.000 orang memberikan suaranya mendukung petisi ini.
 
Bukan itu saja, masyarakat ramai-ramai secara sadar mengembalikan Kakatua Jambul Kuning peliharaannya kepada pemerintah untuk direhabilitasi dan dilepasliarkan. Sebagai bentuk dukungannya terhadap gerakan #SaveJambulKuning, sudah lebih dari 70-an burung langka tersebut diterima dari masyarakat di Posko KemenLHK.
 
Respon positif telah disuarakan oleh Pemerintah dan DPR. Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang digelar tanggal 25 Mei 2015 mengasilkan kesepakatan terkait dengan wacana revisi UU 5/1990.
 
Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dalam pertemuan terpisah dengan Pokja Konservasi juga menyatakan bahwa RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) menjadi prioritas Prolegnas 2016 untuk mulai dibahas di tahun yang sama. Beliau juga menegaskan bahwa wacana ini sudah disesuaikan dengan program prioritas legislasi versi pemerintah.
 
Namun palu belum diketuk. Sementara UU 5/1990 masih berlaku, potensi terjadi tindakan yang merugikan keanekaragaman hayati masih sangat besar.
 
Oleh karena itu, mari terus kita kawal proses revisi UU no 5/1990 ini dari berbagai sisi. Terus suarakan dukunganmu dan sebarkan pesan ini kepada jaringan media sosialmu.
 
Pokja Kebijakan Konservasi akan terus menginformasikan perkembangan gerakan kita!
 
Saat ini Pokja secara kontinu mengkaji dan melakukan sosialisasi atas materi muatan RUU. Di samping itu, Pokja konsisten dalam mengadvokasi perlindungan keanekaragaman hayati dari berbagai sisi.
Untuk masyarakat yang ingin memberikan masukan dan saran bisa mengirimkan melalui This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Pokja Kebijakan Konservasi
 
 
Berikut kesimpulan rapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikutip dari detik.com
1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara luas terhadap upaya pencegahan perburuan dan perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dan menindak tegas pelaku perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.
 
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan program dan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan perburuan, perdagangan, dan peredaran ilegal terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi.
 
3. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016 serta penyempurnaan peraturan turunan lainnya.
 
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk membentuk Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai upaya dalam melestarikan habitat Tumbuhan dan Satwa Liar terutama spesies yang dilindungi.
 

 

back to top