Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Ini hasil konkrit Menteri Susi yang bikin ketir-ketir asing

pic by andi pic by andi

Jakarta-KoPi- Menhukham memberikan lampu hijau pada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk dapat mengehentikan izin kapal ikan. Hal ini setelah Menhukham menandatangani moratorium kemarin 6 November 2014. Merespon hal itu, Susi dengan puas mengatakan, "ini baru Kabinet Kerja".

"Jadi, saya tidak perlu menunggu dua tahun lagi," ujar Susi riang.

Susi juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan izin untuk membebaskan kapal-kapal nelayan di bawah 10 Gross Ton DT dari pungutan restribusi.

Menurutnya, sementara ini KKP tengah menunggu respon para gubenur, bupati karena otoritasnya ada pada mereka.

"InyaAllah, pasti mereka juga mengerti karena saya akan menukarnya dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi, Pemda tidak akan kehilangan income, akan kami ganti dari sini. Tapi let them free," demikian Susi Pudjiastuti menjelaskan.

back to top