Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Indonesia mengalami obesitas peraturan

Indonesia mengalami obesitas peraturan

Jogja-KoPi| Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos,. M.Si, Direktur Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri, dalam seminar Dies Natalis ke 67, bertempat di Auditorium Koinania UKDW, Kamis (9/2) mengatakan bahwa Indonesia mengalami obesitas peraturan sehingga terjadi kebingungan dalam melaksanakan peraturan.

"Terjadi kebingungan dalam melaksanakan peraturan. Mau melaksanakan peraturan ini kena peraturan ini. Dalam membuat peraturan kurang adanya sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan lainnya," tambahnya.

Selain itu, menurut Prabowo Eka Soesanta baru-baru ini Kementrian Dalam Negeri telah menghapuskan 2023 peraturan, baik peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan menteri maupun peraturan gubernur yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan sebelumnya dan UU.

"Kami baru-baru ini menghapus 2023 peraturan, baik Perda, Permen, PP, maupun Pergub yg dianggap tidak sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang sudah ada. Saat ini kami juga sedang mengevaluasi 62 ribu peraturan bersama Kementrian HAM," jelasnya.

Obesitas peraturan di Indonesia menurutnya disebabkan oleh kekurangmampuan pemerintah daerah maupun lainnya untuk menghubungkan Pancasila dengan pasal-pasal. "Cara menghubungkan Pancasila dengan pasal-pasal menjadi masalah sendiri bagi pemerintah," tuturnya.

Selain itu, masalah keilmuan yang tidak memperkokoh filsafat dan falsafah Pancasila juga menjadikan peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan Pancasila.

Di sisi lain, Prabowo Eka Soesanta juga mengatakan bahwa suasana kebatinan dari pembuat peraturan yang mendahulukan kepentingan-kepentingan tertentu juga membuat peraturan yang dibuat jauh dari Pancasila, UUD serta peraturan sebelumnya.

Kemudian, penjiplakan Perda juga menjadi masalah dan penyebab dari obesitas peraturan di Indonesia.
"Yang paling parah adalah adanya penjiplakan Perda. Perda di daerah A di copy paste ke daerah B setelah adanya kunjungan," papar Prabowo Eka Soesanta.

back to top