Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Indonesia darurat, Jokowi atau Prabowo penyelamat?

foto: www.pemilu.com foto: www.pemilu.com

KoPi bekerjasama dengan Sociology Center Departemen Sosiologi Unair memberikan refleksi kepemimpinan politik Indonesia terkait acara Simposium Ilmuwan Sosial pada akhir bulan Juni ini. Berikut adalah paparan konsep Simposium Ilmuwan Sosial Indonesia yang membedah masalah-masalah masyarakat yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh para pemimpin politik Indonesia ke depan.

***

Perubahan dari kondisi kekinian menjadi kondisi lebih baik pada masa depan bangsa Indonesia merupakan proses politis darikepemimpinan transformatif.Kepemimpinan transformatif merealisasikan mandat konstitusi, menegakkan keadilan berbasis hukum, dan mengaktualisasi nilai demokrasi. Praktek politik kepemimpinan transformatif tersebut merupakan formulasi yang akan menjawab kompleksitas permasalahan Indonesia.

Kompleksitas permasalahan muncul melalui isu kemiskinan, konflik kekerasan, ketidakadilan hukum, kondisi buruk infrastruktur, korupsi dan rendahnya integritas birokrasi dalam pelayanan publik. Pertanyaan paling dasar pada isu ini adalahbagaimana para pemimpin politik menjalankan kepemimpinan transformatif menjawab kompleksitas permasalahan tersebut dalam konteks sosiologi masyarakat Indonesia?

Kompleksitas permasalahan Indonesia menunjukkan kualitas kehidupan yang masih belum sesuai dengan harapan ideal konstitusi. Angka kemiskinan menurut BPS dari maret 2013 ke September 2013 meningkat dari 28,07 juta orang menjadi  28,55 juta orang.Jika menggunakan standar World Bank jumlah kemiskinan melampaui angka versi BPS tersebut, yaitu hampir 50 persen penduduk Indonesia pada garis kemiskinan.

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin melalui sistem BJPS masih bermasalah secara konsep dan implementasi. Kritik, keluhan, dan ketidakpuasan baik dari para dokter dan masyarakat merupakan indikator betapa sistem pelayanan kesehatan masih berantakan. Masalah perlindungan terhadap kelompok-kelompok beragama dan keyakinan juga masih belum kuat. Konflik kekerasan dengan isu etnisitas, keagamaan, dan golongan masih sering terjadi dengan korban jiwa dan material sangat besar. 

Korupsi menjadi salah satu masalah paling fundamental yang menggerogoti tubuh Indonesia. Sebagian pihak memandang korupsi sebagai inti penyakit dari kompleksitas permasalahan bangsa. Ketika pemilu presiden 2004 dan 2009 melahirkan kepemimpinan nasional, harapan masyarakat luas kepemimpinan politik nasional mampu menangani masalah korupsi. Namun demikian, sampai saat ini korupsi masih belum bisa dikurangi secara signifikan. Pada tahun 2013, Transparency International merilis indeks persepsi korupsi 177 negara dunia.

Indonesia mendapat skor 32 yang bermakna masih dalam kategori sangat korup. Wacana sosiologi korupsi menelaah bahwa salah satu sebab pemberantasan korupsi yang lemah adalah unsur sistem sosial Indonesia yang tidak memungkinkan terealisasinya penegakan hukum berbasis keadilan.

Indonesia membutuhkan model kepemimpinan transformatif untuk mengurai dan menangani kompleksitas permasalahan. Namun demikian, kepemimpinan transformatif adalah konsep ideal yang harus berhadapan dengan konteks sosiologi masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.

Sosiologi Indonesia merupakan realitas jejaring kelompok-keleompok kepentingan, kontestasi ideologis, konflik nalar masyarakat terhadap sistem kekuasaan negara (demokrasi), dan fragmentasi primordialisme sosial. Kemiskinan, pembangunan, konflik kekerasan, dan korupsi merupakan tesis dari kepemimpinan politik dengan konteks sosiologi masyarakat Indonesia tersebut. Bagaimana kepemimpinan mampu memanifeskan praktek politik transformatif di belantara sosiologi masyarakat Indonesia?

Para ilmuwan sosial Indonesia akan berkumpul di Universitas Airlangga dan menantang para pemimpin politik memperlihatkan kualitas kepemimpinan mereka secara akademik dalam menjawab kompleksitas permasalahan Indonesia tersebut. Apakah mereka berani?*

*Tim Sociology Center Unair

back to top