Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Indonesia-Australia harus batalkan seluruh perjanjian Laut Timor

Indonesia-Australia harus batalkan seluruh perjanjian Laut Timor

Kupang-KoPi| "Indonesia dan Australia harus segera membatalkan seluruh perjanjian perbatasan di Laut Timor baik yang sudah dratifikasi pada tahun 1976 maupun yang belum diratifikasi yakni Perjanjian Indonesia-Australia tahun 1997 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu."

Penegasan dan desakan ini disampaikan pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor, Ferdi Tanoni kepada wartawan,Senin (20/03).

Penegasannya ini seiring dengan kesepakatan Timor Leste dan Australia yang akan membatalkan perjanjian perbatasan maritim yang membagi wilayah ladang minyak dan gas bumi bernilai miliaran dolar di Laut Timor pada Januari 2017.

Sebagaimana diketahui bahwa Masalah perbatasan ini telah dipersengketakan Dili dan Canberra selama satu dekade, dan telah dibawa ke Mahkamah Tetap Arbitrase (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag, Belanda.

Pembatalan batas maritim kedua negara mengemuka setelah Timor Leste secara resmi memberi tahu Australia bahwa mereka ingin mengakhiri perjanjian Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS).

"Pemerintah Australia telah menerima keinginan ini dan mengakui bahwa Timor Leste berhak memprakarsai pembatalan kesepakatan."

Tanoni, Penulis buku Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta, yang tanpa lelah sejak tahun 2000 terus meyuarakan secara lantang Pembatalan seluruh Perjanjian Perbatasan RI-Australia di laut Timor dan dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Leste, terus mendesak Jakarta-Canberra-Dili untuk menetapkan sebuah garis perbatasan baru dengan menggunakan prinsip internasional "median line".

"Ya, seluruh perjanjian perbatasan RI-Australia di Laut Timor harus dibatalkan sebagai sebuah konsekwensi logis dari perubahan geo politik yang sangat signifikan di kawasan Laut Timor dengan lahirnya sebuah Negara baru Timor Leste," tegas Ferdi.

Ia menambahkan "Jika Timor Leste sebuah Negara yang baru saja lahir mampu mendesak Australia untuk membatalkan sebuah Perjanjian perbatasan di Laut Timor,maka sudah tentu Indonesia akan jauh lebih mampu lagi, hanya tergantung pada political will di Jakarta,mau atau tidak".

"Untuk itu, momentum dari pada kesepakatan Timor Leste-Australia yang sangat signifikan ini sangatlah tidak adil jika Indonesia tidak dilibatkan untuk menentukan sebuah garis perbatasan yang baru dan permanen di Laut Timor yang merupakan milik dari tiga Negara yakni Indonesia-Australia dan Timor Leste," demikian Ferdi Tanoni sampaikan. |Yudi|

back to top