Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Imigrasi wajib deportasi pekerja asing gelap

Imigrasi wajib deportasi pekerja asing gelap

Isu ribuan tenaga kerja gelap asal Tiongkok tampaknya bukan lagi perkara main-main. Dari sekian laporan banyak media baik online dan televisi, keberadaan tenaga kerja gelap asal Tiongkok ini telah memenuhi wilayah Indonesia, terutama Banten dan Papua.

Tentu saja, kasus ini menjadi sebuah ironi, ketika masyarakat Indonesia banyak terancam PHK dan membutuhkan pekerjaan, namun banyak orang asing justru menikmati pekerjaan di Indonesia.

Keberadaan pekerja gelap dan asing tersebut mengingatkan kita pada pidato sambutan Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong saat melakukan kunjungan bilateral ke Indonesia, di Auditorium FISIP UI, pada Rabu (27/5). Yandong menyatakan akan mengirimkan 10 juta warga negaranya untuk datang ke Indonesia demi mencapai kerjasama yang ideal antara Indonesia dan Cina dalam berbagai bidang.

Rencana pemerintah Tingkok dan Indonesia yang diwakili Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mungkin tidak bisa disangkutpautkan secara langsung. Tetapi, kerjasama dan rencana itu tentu saja memiliki dampak bagi praktek di sekitar mafia tenaga kerja Tiongkok dan Indonesia.

Faktanya, kita menyaksikan semakin hari, semakin banyak orang Tiongkok memasuki wilayah Indonesia dan menggeser kesempatan kerja warga Indonesia. Persoalannya adalah para pekerja ini adalah pekerja gelap yang disusupkan secara mudah.

Sayangnya, sepertinya kasus ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah dan pihak imigrasi Indonesia, seharusnya segera tanggap dan menyelesaikan persoalan yang tidak saja mengabaikan hukum Indonesia, tetapi juga nasib warga Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan.

Bila terbukti bahwa ribuan tenaga kerja asal Tiongkok itu merupakan tenaga kerja gelap, sudah wajib bagi pihak imigrasi agar segera mendeportasi mereka.

back to top