Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

IHCS: Hari Nelayan 2015, waktunya realisasikan hak nelayan

IHCS: Hari Nelayan 2015, waktunya realisasikan hak nelayan

KoPi| Gunawan,Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) mengatakan momen Hari Nelayan 2015 DPR dan pemerintah sudah seharusnya melakukan tindakan nyata dan progresif karena pentingnya peranan nelayan dalam menopang kehidupan bangsa.

Merealisasikan visi poros maritim dunia, tidaklah cukup pemerintah melahirkan kebijakan  tol laut, pelabuhan, dan perikanan. Tetapi harus juga realisasi progresif penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir, selain memastikan bahwa kebijakan perhubungan laut dan perikanan pengaturan, pengurusan, pengawasan dan pengelolaanya bisa dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat khususnya nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

Nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir selain merupakan tolak ukur dari kemakmuran yang dihasilkan laut, juga merupakan tulang punggung negara maritim, produsen pangan bergizi, penjaga kedaulatan di perairan dan pulau-pulau kecil, serta pelaku SAR di laut.

Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Pangan telah mengenal macam-macam kelompok sosial di nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

Pengelompokan tersebut antara lain nelayan pemilik, nelayan penggarap, petambak pemilik, petambak penggarap, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan masyarakat adat.

Mengingat adanya kategorisasi yang berbeda tersebut, maka RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus mengatur kebijakan khusus terkait kekhasan masing-masing kelompok sosial nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

beberapa undang-undang telah mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan tersebut, tapi kurang komprehensif, tidak integral, dan tidak ada kebijakan khusus dalam melindungi kekhasan nelayan.

DPR dan Pemerintah dalam membahas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus terlebih dahulu  menginventarisir apa saja hak-hak nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir yang telah diakui sejumlah undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

back to top