Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

IHCS: Hari Nelayan 2015, waktunya realisasikan hak nelayan

IHCS: Hari Nelayan 2015, waktunya realisasikan hak nelayan

KoPi| Gunawan,Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) mengatakan momen Hari Nelayan 2015 DPR dan pemerintah sudah seharusnya melakukan tindakan nyata dan progresif karena pentingnya peranan nelayan dalam menopang kehidupan bangsa.

Merealisasikan visi poros maritim dunia, tidaklah cukup pemerintah melahirkan kebijakan  tol laut, pelabuhan, dan perikanan. Tetapi harus juga realisasi progresif penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir, selain memastikan bahwa kebijakan perhubungan laut dan perikanan pengaturan, pengurusan, pengawasan dan pengelolaanya bisa dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat khususnya nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

Nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir selain merupakan tolak ukur dari kemakmuran yang dihasilkan laut, juga merupakan tulang punggung negara maritim, produsen pangan bergizi, penjaga kedaulatan di perairan dan pulau-pulau kecil, serta pelaku SAR di laut.

Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Pangan telah mengenal macam-macam kelompok sosial di nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

Pengelompokan tersebut antara lain nelayan pemilik, nelayan penggarap, petambak pemilik, petambak penggarap, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan masyarakat adat.

Mengingat adanya kategorisasi yang berbeda tersebut, maka RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus mengatur kebijakan khusus terkait kekhasan masing-masing kelompok sosial nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

beberapa undang-undang telah mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan tersebut, tapi kurang komprehensif, tidak integral, dan tidak ada kebijakan khusus dalam melindungi kekhasan nelayan.

DPR dan Pemerintah dalam membahas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus terlebih dahulu  menginventarisir apa saja hak-hak nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir yang telah diakui sejumlah undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

back to top