Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

IHCS: Hari Nelayan 2015, waktunya realisasikan hak nelayan

IHCS: Hari Nelayan 2015, waktunya realisasikan hak nelayan

KoPi| Gunawan,Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) mengatakan momen Hari Nelayan 2015 DPR dan pemerintah sudah seharusnya melakukan tindakan nyata dan progresif karena pentingnya peranan nelayan dalam menopang kehidupan bangsa.

Merealisasikan visi poros maritim dunia, tidaklah cukup pemerintah melahirkan kebijakan  tol laut, pelabuhan, dan perikanan. Tetapi harus juga realisasi progresif penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir, selain memastikan bahwa kebijakan perhubungan laut dan perikanan pengaturan, pengurusan, pengawasan dan pengelolaanya bisa dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat khususnya nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

Nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir selain merupakan tolak ukur dari kemakmuran yang dihasilkan laut, juga merupakan tulang punggung negara maritim, produsen pangan bergizi, penjaga kedaulatan di perairan dan pulau-pulau kecil, serta pelaku SAR di laut.

Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Pangan telah mengenal macam-macam kelompok sosial di nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

Pengelompokan tersebut antara lain nelayan pemilik, nelayan penggarap, petambak pemilik, petambak penggarap, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan masyarakat adat.

Mengingat adanya kategorisasi yang berbeda tersebut, maka RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus mengatur kebijakan khusus terkait kekhasan masing-masing kelompok sosial nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

beberapa undang-undang telah mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan tersebut, tapi kurang komprehensif, tidak integral, dan tidak ada kebijakan khusus dalam melindungi kekhasan nelayan.

DPR dan Pemerintah dalam membahas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus terlebih dahulu  menginventarisir apa saja hak-hak nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir yang telah diakui sejumlah undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

back to top