Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Hasil Survei Change.org: DPR RI lembaga terkorup, POLRI No 4

Hasil Survei Change.org: DPR RI lembaga terkorup, POLRI No 4

KoPi| Menyambut Hari Korupsi, Change.org membuat angket Perspespsi Anti Korupsi. Survei ini berisi 10 pertanyaan meliputi korupsi di lembaga pemerintahan, peran KPK, dan kebebasan mengkritik perilaku korupstif. Dalam waktu 24 jam, lebih dari 40 ribu orang berpartisipasi. 64% pengguna mengisi angket menggunakan ponsel.


change1

Persepsi Umum Situasi Korupsi

Angket dimulai dengan pertanyaan yang cukup umum, yaitu apakah korupsi merupakan masalah utama di Indonesia atau tidak. Hasilnya tidak mengejutkan, 94% menyatakan memang korupsi masalah utama, dan hanya 0,28% yang menganggap korupsi bukan masalah.

change2
Lembaga terkorup

Saat ditanya, lembaga-lembaga apa saja yang menurut responden memiliki masalah korupsi terbesar, jawaban paling banyak (hampir 50%) adalah DPR. Diikuti dengan DPRD/DPD dengan 14,6%, dan pemerintahan daerah dan kepalanya sebanyak 10,6%. Dilanjutkan dengan kepolisian dan partai politik yang masing-masing hampir 10%. Sedangkan Presiden, Wapres, dan Kabinetnya hanya dipilih oleh 3,99% responden.

Mana yang bisa diandalkan, mana yang tidak?

Kredibilitas penegak hukum pemberantas korupsi juga ditanyakan. Dari 3 lembaga, yang paling dapat diandalkan oleh responden adalah KPK dengan nilai 7,7 dari 10. Sedangkan Kejaksaan mendapatkan nilai 4,8 dan posisi terendah oleh kepolisian dengan angka 4,2.

change3

KPK; pencegahan, penindakan, atau harus dua-duanya?

Isu pemberantasan korupsi tidak bisa lepas dari KPK. Petisi-petisi di situs Change.org meliputi kasus simulator SIM, revisi KUHAP/KUHP, kriminalisasi Novel Baswedan dan pimpinan KPK lainnya, hingga revisi UU KPK.

Lalu bagaimana pandangan netizen terhadap peran seharusnya oleh KPK? Hampir semua responden (94,2%) sepakat bahwa peran KPK harus kedua-duanya: pencegahan dan penindakan. Sedangkan hanya di bawah 1% yang menilai KPK hanya berperan di pencegahan.

Memberantas korupsi, mengkritik pejabat korup: amankah?

Dengan beberapa upaya kriminalisasi penegak hukum maupun pegiat anti korupsi, menggunakan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) maupun lainnya; kami bertanya apakah responden merasa bebas dalam mengkritisi perilaku koruptif. Lebih dari separuh responden (55,8%) merasa tidak bebas.
Saat ditanya apa yang dikhawatirkan dalam mengkritik pejabat atau perusahaan koruptif, sebagian besar (75,2%) khawatir akan dikriminalisasi, 62% khawatir atas intimidasi fisik dan teror, dan 20% khawatir atas intimidasi/diserang lewat media sosial.

change4

Tantangan dan Penyelesaian.

Jawaban-jawaban di atas konsisten dengan pendapat netizen soal tantangan dan penyelesaian masalah pemberantasan korupsi di Indonesia.

change5

Apa yang menjadi hambatan terbesar pemberantasan korupsi? Responden menjawab dengan cukup rata. 43% menjawab kriminalisasi, 40% menjawab pelemahan terhadap KPK, 37% menganggap transparansi partai politiklah yang menjadi hambatan, diikuti dengan kurangnya pendidikan anti-korupsi (32,4%) dan kurangnya wewenang dan sumber daya KPK (32,2%).

Kecenderungan ini bisa jadi disebabkan karena tingginya jumlah angka kriminimalisasi terhadap anggota KPK dan pendukung KPK.

Sedangkan penyelesaian yang paling banyak dipilih responden adalah peningkatan hukuman bagi koruptor, sebanyak 71,3%. Diikuti oleh transparansi pemerintahan (58,8%), peningkatan kerjasama penegak hukum (54,6%), dan penguatan KPK (52,9%).

Data ini mungkin menunjukkan keberatan netizen saat melihat ringannya hukuman dan “cepat-bebas”nya para koruptor, serta upaya-upaya yang dinilai melemahkan KPK.

Kesimpulan

Korupsi tetap menduduki peringkat teratas sebagai masalah negara dalam perspektif netizen. Masalah ini dilihat terutama pada badan legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat.

KPK masih merupakan penegak hukum yang dinilai paling kredibel dalam pemberantasan korupsi dibandingkan kejaksaan dan kepolisian. Itu pula yang membuat netizen percaya bahwa peran KPK tidak bisa hanya pencegahan, namun harus juga meliputi penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penangkapan).

Upaya kriminalisasi pegiat anti-korupsi juga menciptakan “chilling effect” atau kekhawatiran bagi netizen yang ingin bersuara melawan koruptor. Hal tersebut juga dianggap sebagai hambatan terbesar dari pemberantasan korupsi. Netizen melihat bahwa peningkatan hukuman bagi para koruptor sebagai suatu yang yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. |Change.org|

back to top