Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Harga terus naik, Jokowi tak bisa dijatuhkan

Harga terus naik, Jokowi tak bisa dijatuhkan
Surabaya – KoPi | Kenaikan harga BBM, gas, dan TDL yang bertubi-tubi membuat masyarakat mempertanyakan kinerja pemerintahan Jokowi. Namun di saat yang sama, anggota dewan yang seharusnya menjadi wakil rakyat sama sekali tidak terlihat mempermasalahkan hal tersebut.
 

Pengamat politik Universitas Airlangga Fahrul Muzaqqi mengatakan hal itu memang seharusnya bisa menjadi manuver politik untuk menekan Jokowi. Namun hal itu tidak akan sampai membuat DPR memakzulkan presiden.

“Kita ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Artinya parlemen tidak bisa begiu saja menjatuhkan presiden di tengah jalan karena sebuah kebijakan yang tidak populer,” jelas Fahrul.

Meski demikian, keresahan di tingkat akar rumput akan jauh lebih kuat dibandingkan di pusat pemerintahan. Potensi gelombang protes dan ketidakpuasan tetap akan timbul. Namun, Fahrul juga menilai gelombang protes itu tidak akan mampu menjatuhkan pemerintahan Jokowi seperti pada tahun 1998.

“Sampai saat ini kondisi sosial ekonomi masih belum separah tahun 1998. Walaupun saat ini harga-harga naik dan Rupiah melemah, namun perbandingannya tidak terlalu jauh,” ucap Fahrul.

Fahrul berpendapat, gelombang protes ini akan terus mewarnai awal-awal pemerintahan Jokowi-JK. Hingga saat ini masyarakat memang harus beradaptasi dengan gaya kepemimpinan yang baru. Masa transisi seperti ini akan menimbulkan berbagai keresahan karena ketidakpastian di bidang politik.

back to top