Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Hapus koruptor, hapus diksi korupsi

Hapus koruptor, hapus diksi korupsi

Iwan Piliang


Wartawan Kompas, Budiman Tanuredjo, di Tinjauan Kompas Menatap Indonesia 2014 dengan jeli menulis soal korupsi berjudul Penyakit Korupsi Tak Pernah Pergi. Ia mengutip Tajuk Harian Kompas 14 September 1965: Soal pentjoleng ekonomi sekarang, ramai dibitjarakan lagi. Dibitjarakan lagi, sebab sudah pernah bahkan sering hal itu dijadikan bahan pembitjaraan. Jang ditunggu oleh rakjat sekarang bukanlah “pembitjaraan lagi” , tapi tindakan kongkrit: tangkap mereka, periksa, adili, hukum gantung, tembak!

Itu artinya sejak 1965, kita dominan berwacana. Esensi masalah masih sama, kepastian hukum, hukuman kepada koruptor cetek, tebang pilih, tidak tegas, tidak pasti.

Secara sangat menarik Budiman mengungkapkan jumlah diksi korupsi ditulis harian Kompas, 1 Januari 1965 hingga 10 Oktober 2013. Awal Januari 1965 itu Kompas hanya menuliskan 44 lema korupsi. Dan pada 2013 hingga 10 Oktober sudah 2922 kata korupsi. Teritinggi pada 2011 kema korupsi ditulis Kompas mencapai 4.144.

Bila dirunut dari 2004 hingga 10 Oktober 2013, total kata korupsi, jika saya tak salah hitung, maka 34.002 diksi korupsi ditulis Kompas.

Angka 34.002, itu jelas angka tertinggi di rentang waktu 10 tahun. Rekor. Anehnya kendati pun meningkat diksi korupsi ditulis, jumlah korupsi bukan menurun. Kuat sekali dugaan saya angkanya menggila. Bukan rahasia lagi, bila dulu di era Presiden Soeharto, kebocoran anggaran itu direntang 2 sampai maksimum 5%, kini tabulasinya mencapai 30% lebih. Di sebuah daerah Kabupaten, diduga 40% anggaran menguap.

Dikutip oleh Budiman Tanuredjo, Tajuk Rencana Kompas 14 September 1965, berjudul Pentjolengan Ekonomi. Di sana tergambar bahwa, koruptor pencoleng ekonomi. Tajuk itu mengomentari belepotannya Orde lama dengan korupsi. Ada manipulasi benang tenun, pupuk, minyak, dan persidangan salah satu direktur Pabrik Gula Kebun Agung, Malang, diadili gara-gara menerima Rp 1,5 juta dari pembuatan parit dan pembangunan gedung. Apa beda proyek pabrik gula itu dengan Proyek Hambalang di era reformasi? Begitu Budiman di tulisannya.

Saya menjadi teringat berdialog dengan seorang developer pada 1986, saat saya menjadi reporter majalah SWA. Sang developer mukanya cerah, jidat tidak mengkerut. Saya tanya apa rahasia enjoy bekerja. Jawaban bersangkutan, “Saya tak mengurus tikus?”

Maksudnya? Saya minta penjelasan.

“Bila di kertas, sebagai pengembang saya untung 40%, sudah, yang saya kejar 40% itu, saya tak pernah memikirkan pimpro akan main dengan supplier pasir, semen dan sebagainya. Yang namanya proyek pasti ada tikus, dan saya tak pernah urus tikus.”

Penuturan pengembang itu, memberi amsal pengawasan tetap harus dilakukan. Dan sekencang apapun pengawasan, katanya, secara naluriah, orang punya keinginan korup, curang. “Kita hanya bisa memotivasi, membuat sistem, mengawasi, agar tidak terjadi kecurangan. Namun untuk bisa 100% bersih tanpa tikus, mustahil. Karenanya saya hanya mengurus hak saya sesuai cash flow,” ujarnya.

Saya simak kini di penghujung 2013 pengembang itu usahanya berkibar-kibar.

Saya lalu membayangkan kalau ada sosok pengembang nyinyir, mengurus kebalikan dari pengembang saya ceritakan di atas, kuat dugaan saya usahanya menciut, karena terlalu focus mengurus “tikus”. Bisa jadi biar uangnya banyak, tapi mukanya kusut.

Maka tulisan Budiman Tanuredjo dan kisah pengembang di atas, telah menjawab tulisan saya pada 2011 lalu, bahwa sebaiknya dihapuskan saja KPK dan semua koruptor diputihkan. Makin cepat makian baik.

Bisa jadi banyak orang marah dengan kalimat tadi. Akan ada menuding menuding saya pro koruptor. Padahal saya punya dasar. Makin diributkan korupsi, makin tinggi angka korup, makin banyak ditulis, kian melambung anggaran, uang rakyat menguap. Bangsa dan negara dirugikan oleh berita media, tv khususnya, saban hari bicara korupsi, energi berprestasi bangsa redup.

Kerugian heboh berita korupsi itu bila ditaksasi dengan angka, saya menghitung sudah Rop 1.300 triliun.

Dari mana asal angka itu?

Gampang saja. Penggelapan pajak korporasi dengan pola transfer pricing pada 2005 saja terindikasi Rp 1.300 triliun. Maka saya menghitung rata-rata setahun Rp 1.000 triliun, maka 13 tahun reformasi ketemu Rp 13.000 triliun. Selama reformasi benak anak negeri dicecoki hal negatif korupsi, sampai lupa membentuk penyidik pajak, pengadilan pajak yang benar, misalnya. Jika logika dibalik, dengan uang setahun sebesar data tadi tersedia, Indonesia bisa membangun menara Eiffel setiap tahun satu. Mengingat nilai besi dan biaya pembangunan menara di Pusat Paris itu, hanyalah Rp 1.063 triliun.

Karena itulah koruptor diputihkan saja dan KPK ditutup diganti Lembaga Penyidik Pajak (LPP). Namun sejak diputihkannya korupsi, saat itu pulalah hukuman mati bagi koruptor diberlakukan. Dan lebih dari itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman juga steril. Dengan kata lain mereka penegak keadilan, tidak takluk ke cukong-mencukong. Dan saya lebih percaya, kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik, aura positif mengaliri segenap anak bangsa untuk berbuat bagi kemajuan peradaban, tidak wara-wara di ranah sama seperti 1965 tadi. Padahal esok kita sudah di 2014.

 

@iwanpiliang, citizen reporter

 

 

back to top