Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Guru Besar Ekonomi UGM:Pemerintah belum siap jalankan Program BPNT

Guru Besar Ekonomi UGM:Pemerintah belum siap jalankan Program BPNT

Sleman-KoPi|Guru besar Ekonomi Pertanian UGM,Prof. Dr.Dwidjono Hadi Darwanto mengatakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM)belum siap dijalankan.

Prof Hadi menuturkan ketaksiapan pemerintah ini berdasarkan evaluasi uji coba kemarin di beberapa wilayah. Dari uji coba tersebut ditemukan permasalahan seperti ketidak siapan E-warung, keterlambatan distribusi dan data KPM yang belum tepat.

"Pemerintah belum siap menjalankan BPNT,seharusnya progam ini dijalankan bertahap agar persiapan lebih matang dan tidak main start,"katanya saat dijumpai di UC UGM,Selasa (6/6).

Bercermin dari raskin, Prof Hadi mengatakan BPNT juga berpotensi memiliki permasalahan yang sama. Dalam raskin terdapat masalah seperti distribusi bantuan kepada keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat.

KPM yang seharusnya menerima bantuan 15 kilogram beras per bulan hanya menerima 6-7 kilogram. Prof Hadi melihat permasalahan ini karena kesalahan pelaksana pada tingkat distribusi di desa kurang memverifikasi KPM sehingga yang bukan KPM juga dapat menerima bantuan.

Mmengatasi permasalahan pelaksanaan inilah yang menurutnya harus menjadi fokus utama sebelum menjalankan Program BPNT.

"Sehingga jika ingin menerapkan program baru BPNT ,masalah ini perlu diperbaiki terkait cara pelaksanaan distribusinya,jangan mengganti programnya,"lanjutnya.

Setelah perbaikan pelaksanaan,ia juga menghimbau agar pemerintah mengawasi progam BPNT. Tujuannya adalah untuk menghindari permainan dalam distribusi bantuan.

Terlepas dari semua itu, BPNT direncanakan akan dimulai di 44 kota di Jawa dan Luar jawa pada bulan Juli 2017. Namun demikian ,Prof Hadi belum melihat adanya kesiapan matang dari pemerintah baik itu dari segi pengawasan dan persiapaan pelaksanaan distribusi tingkat desa.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top