Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Gugatan pemerintah ke PTTEP dianggap salah alamat

Gugatan pemerintah ke PTTEP dianggap salah alamat

Jakarta-KoPi|Sengketa kerusakan lingkungan antara Pemerintah RI melawan korporasi PTTEP yang dikenal dengan tragedi Montara 2009 di Laut Timor yang sidang perdana nya digelar di Pengadilan Jakarta Pusat , Rabu 23 Agustus 2017 yang tidak dihadiri oleh PTTEP Australasia telah memberikan image yang buruk terhadap Pemerintah Indonesia di mata internasional,hal ini dikemukakan Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI),Herman Jaya, Jumat,(26/08) menanggapi tidak hadirnya PTTEP Australasia dalam persidangan.

Sebagaimana diketahui ,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertindak sebagai penggugat atas nama Negara selaku penggugat .Sementara pihak tergugat I adalahThe Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) berkedudukan di Australia, tergugat II adalah The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited berkedudukan di Thailand, dan tergugat III adalah The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL) berkedudukan di Thailand.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Budi Hertantyo ini masih beragendakan pemeriksaan surat kuasa dari para pihak. Adapun sidang dihadiri oleh pihak KLHK, PTTEP, Dan PTT PCL. Sedangkan PTTEP AA tidak hadir tanpa keterangan.

Lantaran tak hadir majelis hakim masih memberikan kesempatan bagi PTTEP AA dengan memanggilnya sekali lagi secara resmi lewat pengadilan. Untuk itu sidang akan dilanjutkan kembali hingga 22 November 2017 mendatang.

Sekadar tahu saja, perkara ini bermula dari Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemen Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno yang mengatakan ketiga perusahaan itu bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng berdasarkan prinsip hukum nasional dan hukum internasional atas meledaknya Kilang Minyak Montara milik perusahaan 2009 silam.

Herman Jaya menambahkan bahwa jika nama tergugat I adalah adalahThe Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) yang berkedudukan di Australia maka diyakini salah alamat dan konsekwensinya,Kementerian LHK dan para pengacaranya telah membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal baik dengan sengaja maupun tidak, telah mengorbankan harkat dan martabat bangsa dan Negara di mata dunia.

Setahu saya perusahaan pencemar laut Timor anak perusahaan PTTEP yang beroperasi dari Australia itu namanya bukan demikian,sehingga pantas saja jika mereka tidak mau hadir dalam persidangan tanggal 23 Agustus itu karena salah alamat,tambah Herman.

Herman Jaya mendesak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjatan untuk segera meminta pertanggungjawaban dari semua pihak terkait yang terlibat dalam persiapan hingga penyusunan surat gugatan tersebut.

Sementara,Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara,Ferdi Tanoni ketika dhubungi sedang berada di Australia dan belum bersedia untuk memberikan tanggapan soal pernyataan Herman Jaya tersebut. “Minggu depan saya akan berada di Jakarta dan ingin menemui Pak Menko Luhut”,katanya singkat.(Leo)

back to top