Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Gugatan pemerintah ke PTTEP dianggap salah alamat

Gugatan pemerintah ke PTTEP dianggap salah alamat

Jakarta-KoPi|Sengketa kerusakan lingkungan antara Pemerintah RI melawan korporasi PTTEP yang dikenal dengan tragedi Montara 2009 di Laut Timor yang sidang perdana nya digelar di Pengadilan Jakarta Pusat , Rabu 23 Agustus 2017 yang tidak dihadiri oleh PTTEP Australasia telah memberikan image yang buruk terhadap Pemerintah Indonesia di mata internasional,hal ini dikemukakan Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI),Herman Jaya, Jumat,(26/08) menanggapi tidak hadirnya PTTEP Australasia dalam persidangan.

Sebagaimana diketahui ,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertindak sebagai penggugat atas nama Negara selaku penggugat .Sementara pihak tergugat I adalahThe Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) berkedudukan di Australia, tergugat II adalah The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited berkedudukan di Thailand, dan tergugat III adalah The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL) berkedudukan di Thailand.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Budi Hertantyo ini masih beragendakan pemeriksaan surat kuasa dari para pihak. Adapun sidang dihadiri oleh pihak KLHK, PTTEP, Dan PTT PCL. Sedangkan PTTEP AA tidak hadir tanpa keterangan.

Lantaran tak hadir majelis hakim masih memberikan kesempatan bagi PTTEP AA dengan memanggilnya sekali lagi secara resmi lewat pengadilan. Untuk itu sidang akan dilanjutkan kembali hingga 22 November 2017 mendatang.

Sekadar tahu saja, perkara ini bermula dari Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemen Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno yang mengatakan ketiga perusahaan itu bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng berdasarkan prinsip hukum nasional dan hukum internasional atas meledaknya Kilang Minyak Montara milik perusahaan 2009 silam.

Herman Jaya menambahkan bahwa jika nama tergugat I adalah adalahThe Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) yang berkedudukan di Australia maka diyakini salah alamat dan konsekwensinya,Kementerian LHK dan para pengacaranya telah membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal baik dengan sengaja maupun tidak, telah mengorbankan harkat dan martabat bangsa dan Negara di mata dunia.

Setahu saya perusahaan pencemar laut Timor anak perusahaan PTTEP yang beroperasi dari Australia itu namanya bukan demikian,sehingga pantas saja jika mereka tidak mau hadir dalam persidangan tanggal 23 Agustus itu karena salah alamat,tambah Herman.

Herman Jaya mendesak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjatan untuk segera meminta pertanggungjawaban dari semua pihak terkait yang terlibat dalam persiapan hingga penyusunan surat gugatan tersebut.

Sementara,Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara,Ferdi Tanoni ketika dhubungi sedang berada di Australia dan belum bersedia untuk memberikan tanggapan soal pernyataan Herman Jaya tersebut. “Minggu depan saya akan berada di Jakarta dan ingin menemui Pak Menko Luhut”,katanya singkat.(Leo)

back to top