Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Gugatan pemerintah ke PTTEP dianggap salah alamat

Gugatan pemerintah ke PTTEP dianggap salah alamat

Jakarta-KoPi|Sengketa kerusakan lingkungan antara Pemerintah RI melawan korporasi PTTEP yang dikenal dengan tragedi Montara 2009 di Laut Timor yang sidang perdana nya digelar di Pengadilan Jakarta Pusat , Rabu 23 Agustus 2017 yang tidak dihadiri oleh PTTEP Australasia telah memberikan image yang buruk terhadap Pemerintah Indonesia di mata internasional,hal ini dikemukakan Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI),Herman Jaya, Jumat,(26/08) menanggapi tidak hadirnya PTTEP Australasia dalam persidangan.

Sebagaimana diketahui ,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertindak sebagai penggugat atas nama Negara selaku penggugat .Sementara pihak tergugat I adalahThe Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) berkedudukan di Australia, tergugat II adalah The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited berkedudukan di Thailand, dan tergugat III adalah The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL) berkedudukan di Thailand.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Budi Hertantyo ini masih beragendakan pemeriksaan surat kuasa dari para pihak. Adapun sidang dihadiri oleh pihak KLHK, PTTEP, Dan PTT PCL. Sedangkan PTTEP AA tidak hadir tanpa keterangan.

Lantaran tak hadir majelis hakim masih memberikan kesempatan bagi PTTEP AA dengan memanggilnya sekali lagi secara resmi lewat pengadilan. Untuk itu sidang akan dilanjutkan kembali hingga 22 November 2017 mendatang.

Sekadar tahu saja, perkara ini bermula dari Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemen Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno yang mengatakan ketiga perusahaan itu bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng berdasarkan prinsip hukum nasional dan hukum internasional atas meledaknya Kilang Minyak Montara milik perusahaan 2009 silam.

Herman Jaya menambahkan bahwa jika nama tergugat I adalah adalahThe Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) yang berkedudukan di Australia maka diyakini salah alamat dan konsekwensinya,Kementerian LHK dan para pengacaranya telah membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal baik dengan sengaja maupun tidak, telah mengorbankan harkat dan martabat bangsa dan Negara di mata dunia.

Setahu saya perusahaan pencemar laut Timor anak perusahaan PTTEP yang beroperasi dari Australia itu namanya bukan demikian,sehingga pantas saja jika mereka tidak mau hadir dalam persidangan tanggal 23 Agustus itu karena salah alamat,tambah Herman.

Herman Jaya mendesak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjatan untuk segera meminta pertanggungjawaban dari semua pihak terkait yang terlibat dalam persiapan hingga penyusunan surat gugatan tersebut.

Sementara,Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara,Ferdi Tanoni ketika dhubungi sedang berada di Australia dan belum bersedia untuk memberikan tanggapan soal pernyataan Herman Jaya tersebut. “Minggu depan saya akan berada di Jakarta dan ingin menemui Pak Menko Luhut”,katanya singkat.(Leo)

back to top