Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Gubenur NTB: PT Newmont harus taati aturan pajak di Indonesia

www.ptnnt.co.id www.ptnnt.co.id

Mataram-KoPi| Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Zainul Majdi bersikap tegas kepada PT Newmont Nusa Tenggara dengan meminta PT Newmont membayar pajak pada pemerintah Indonesia.

"Newmont sebagai satu unit usaha yang berada di satu negeri namanya Indonesia, di daerah namanya NTB, harus menghormati peraturan yang ada," kata Gubernur NTB H Muhammad Zainul Majdi, di Mataram, Selasa.

Pernyataan tersebut dipicu oleh surat keberatan PT Newmont NUsa Tenggara membayar pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dilayangkan perusahaan tambang emas dan tembaga itu ke Pemerintah Provinsi NTB setiap tahun.

Menurut perusahaan tambang emas tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 11 tahun 1957 tentang Pajak Daerah dan tidak ada dalam kontrak karya yang ditandatangani PT NNT dengan pemerintah pusat.

Namun, menurut pejabat setempat UU Darurat tersebut sudah tidak berlaku lagi karena ada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Persoalan tersebut selalu berakhir di Pengadilan Pajak Jakarta dan Surabaya karena Pemerintah Provinsi NTB selalu menolak keberatan PT NNT.

"Daerah selalu digugat Newmont dengan alasan pungutan pajak daerah tidak ada dalam kontrak karya," ujar Gubernur NTB yang biasa disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini.

Ia juga meminta kepada Newmont agar tidak sekedar menghormati peraturan, tapi juga harus bisa berbuat baik.

"Istilahnya jangan yang wajib saja dilaksanakan, yang sunnah kalau perlu dilaksanakan, seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan segala macam lainnya," katanya.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah NTB Rusman, mengatakan pihaknya lelah menghadapi gugatan PT NNT di pengadilan terkait keberatan atas penarikan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

"Sangat lelah karena kami harus melawan gugatan Newmont setiap tahun," katanya.

Ia mengatakan, PT NNT telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Pajak di Surabaya, Jawa Timur, karena keberatan atas penarikan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dan pajak bahan bakar kendaraan bemotor yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB pada 2014.

PT NNT juga telah melayangkan keberatan ke Pemerintah Provinsi NTB atas penarikan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat pada 2015.

"Melelahkan, masalah itu terus yang kami hadapi setiap tahun, sementara banyak tugas lain yang harus diselesaikan," ujarnya.

Penanganan perkara gugatan PT NNT tersebut, kata Rusman, tidak hanya menyita waktu dan tenaga, tapi juga menelan APBD untuk membayar pengacara dan biaya transportasi serta akomodasi selama mengikuti persidangan.

"Dari Rp40 sampai Rp50 miliar pajak daerah dari Newmont setiap tahun, hanya 30 persen ke Pemprov NTB, sisanya dibagi ke 10 kabupaten/kota. Tapi ketika ada gugatan dari Newmont, Pemprov NTB sendirian mengeluarkan biaya," ujarnya. |KoPi|

back to top